PPP Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen 5 Persen Sekjen PPP Arsul Sani (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan menolak rekomendasi kenaikan ambang batas parlemen atau Parliementary Threshold menjadi 5 persen seperti usulan PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani mengatakan ambang batas empat persen yang saat ini diterapkan sudah ideal dan tidak perlu dinaikkan

Baca Juga

PKB Tak Masalahkan Ambang Batas 'Parlementary Treshold' Ditingkatkan

"PPP melihat bahwa ambang batas 4 persen yang ada saat ini sudah cukup ideal," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/1).

Di sisi lain, PPP menghormati usulan PDIP terkait ambang batas. Arsul yakin angka lima persen ambang batas parlemen bukan harga mati bagi PDIP.

"Kita hormatilah keputusan rakernasnya PDIP, tapi PPP juga yakin bahwa teman-teman PDIP itu juga punya semangat gotong royong bersama membangun negeri ini. Jadi pasti tentu 5 persen itu bukan harga mati kita punya keyakinan itu," ucapnya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani. (Antaranews)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani. (Antaranews)

Arsul menilai jika ambang batas dinaikkan makin banyak suara yang terbuang. Selain itu, jumlah partai yang ikut Pemilu tak dibatasi.

"Nah, ketika dia ikut pemilu kemudian ambang batasnya tinggi padahal dia juga punya suara yang subtansial, maka berarti akan lebih banyak lagi suara-suara yang tidak terwakili di parlemen akibat tingginya abang batas," jelasnya.

Arsul juga menanggapi soal sistem proporsional tertutup dan mengatakan PPP tak keberatan dengan usulan itu.

Baca Juga

Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

"PPP tidak keberatan tentu, tapi proporsional tertutup juga seringkali dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Tentu proposional tertutup harus dengan pengaturan yang lebih baik juga, supaya apa yang menjadi kritik dari teman-teman masyarakat sipil bahwa kalau kembali ke proporsional tertutup kayak zaman dulu persis itu akan terjadi oligarki. Lah ini kan harus diatur," ujar Arsul.

"Jadi misalnya tetap berdasarkan nomor urut, tapi mekanisme penempatan nomor urut harus juga diatur dalam undang-undang, tidak semata-mata berdasarkan kebijakan pimpinan partai, ketua umum, dan para sekjen itu," imbuhnya. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH