PPP Tegaskan Pemerintah Punya Wewenang Larang FPI Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Merahputih.com - Fraksi PPP DPR menyatakan pemerintah memiliki wewenang memberikan izin maupun melarang keberadaan organisasi kemasyarakatan atau ormas sesuai ketentuan perundang-undangan. Termasuk terhadap Front Pembela Islam (FPI).

"Itu merupakan kewenangan pemerintah dalam memberikan izin ataupun melarang ormas mana pun sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi di Jakarta, Kamis (31/12).

Baca Juga:

FPI Dibubarkan Pemerintah, PKS: Apa Kesalahannya?

Terkait langkah hukum yang akan dilakukan beberapa pihak untuk menggugat SKB menteri tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal itu merupakan langkah yang tepat.

Karena, Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga persoalan hukum bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang sudah ada.

"Apa pun keputusan hukum nantinya maka harus kita hormati," ujarnya.

Pencopotan atribut FPI oleh petugas dari TNI dan Polri di kawasan Petamburan III pasca Pemerintah Pusat melarang FPI di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Pencopotan atribut FPI oleh petugas dari TNI dan Polri di kawasan Petamburan III pasca Pemerintah Pusat melarang FPI di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas FPI dalam bentuk apa pun.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Dia mengatakan, FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivias yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping secar sepihak, provokasi dan lainnya.

Baca Juga:

Pembubaran FPI Dinilai Bentuk Pemberangusan Demokrasi

Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK, tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegas Mahfud.

Hal itu menurut Mahfud, juga tertuang dalam keputusan bersama 6 pejabat tinggi di kementerian/lembaga yaitu Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafly Amar. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demo Tolak UU Ciptaker di Yogya Ricuh dan Satu Bangunan Terbakar
Indonesia
Demo Tolak UU Ciptaker di Yogya Ricuh dan Satu Bangunan Terbakar

Aksi demo menolah UU Cipta Kerja yang berlangsung di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/10), berlangsung ricuh.

Jumlah Penumpang KRL Turun 7,1 Persen Selama Ramadan
Indonesia
Jumlah Penumpang KRL Turun 7,1 Persen Selama Ramadan

Selama bulan Ramadan, jumlah penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) mengalami penurunan 7,1 persen.

Anak Buah Anies Sudah Tutup 159 Perusahaan
Indonesia
Anak Buah Anies Sudah Tutup 159 Perusahaan

Pemprov DKI sebelumnya menegaskan bakal menutup perusahaan yang melanggar ketentuan dalam PSBB

Kubu Denny Indrayana Sebut Putusan DKPP soal Bawaslu Kalsel Aneh
Indonesia
Kubu Denny Indrayana Sebut Putusan DKPP soal Bawaslu Kalsel Aneh

"Sesuatu yang tentu sangat aneh, ada apa dengan DKPP," jelasnya

Tak Terima Dipecat Sepihak, Manajer IT Ini Mengadu ke Disnaker DKi
Indonesia
Tak Terima Dipecat Sepihak, Manajer IT Ini Mengadu ke Disnaker DKi

Johan menceritakan, pemecatan itu berawal dari hilangnya dua piring pajangan seberat 60 Kg dan sepanjang 1,5 meter sampai 2 meter di rumah bosnya yakni JL.

Komjak Didesak Tuntaskan Laporan Terhadap Jaksa Penyidik Perkara Pinangki
Indonesia
Komjak Didesak Tuntaskan Laporan Terhadap Jaksa Penyidik Perkara Pinangki

Dalam dokumen yang diduga merupakan hasil pemeriksaan Pinangki di JAMWAS, sempat disebutkan bahwa Pinangki melaporkan hasil pertemuan dengan Djoko Tjandra

Dukung Paslon Ma-Ju, Tenaga PMK Langsung Dipecat
Indonesia
Dukung Paslon Ma-Ju, Tenaga PMK Langsung Dipecat

Salah satu anggota Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya langsung dipecat karena mendukung pasangan calon wali.

Anies Tunggu Keputusan Pusat Soal Nasib PPKM Darurat
Indonesia
Anies Tunggu Keputusan Pusat Soal Nasib PPKM Darurat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan COVID-19.

Usai Memilih, Tiga Pasang Cakada Tangsel Optimistis Raih Kemenangan
Indonesia
Usai Memilih, Tiga Pasang Cakada Tangsel Optimistis Raih Kemenangan

Merekapun berharap warga Tangsel dapat memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Tangsel.

[HOAKS atau FAKTA] Driver Grab Minta Jokowi Turun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Driver Grab Minta Jokowi Turun

Beredar informasi dari akun Facebook Imen Blaem berupa sebuah foto seorang driver Grab yang memegang sebuah papan yang bertuliskan “SUDAH CUKUP PAK…!!! KALO JELAS GAK MAMPU TURUUUUN..!!! JANGAN CENGENGESAN DI ATAS DERITA RAKYAT”.