PPP Tak Masalah Demokrat Dapat Jatah Menteri Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Jakarta, Kamis (28/9/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

MerahPutih.com - Isu reshuffle kabinet menguat setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Selasa (2/10).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mempermasalahkan jika Partai Demokrat bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dan mendapatkan jatah menteri.

Baca Juga

Demokrat Dikabarkan Dapat Jatah Menteri dari Jokowi, Gerindra: Itu Kewenangan Presiden

"Ya kalaupun mau, Demokrat mau, silahkan, dan Pak Jokowi butuh," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Pria yang karib disapa Awiek ini mengatakan PPP menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. PPP tidak dalam posisi memaksa-maksakan Presiden Jokowi untuk reshuffle atau tidak.

"Saya kira tidak bisa maksa-maksa beliau, dan beliau bisa mengukur kebutuhan di mana untuk bisa merombak kabinetnya. Kalau PPP yang penting tidak mengurangi kursi PPP," ujarnya.

Baca Juga

Demokrat Siap Hadapi Pilpres 3 Poros

Menurut Awiek, biasanya menjelang akhir pemerintahan, jarang terjadi reshuffle kabinet kecuali kalau ada menteri yang terjerat kasus hukum.

"Kalau tidak ada masalah ya tidak ada (reshuffle), landai-landai saja," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Muncul Isu Demokrat Gabung Pemerintah, Syarief Hasan Sebut Terlalu Dini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buruh Geruduk Balai Kota DKI, Desak Pj Gubernur Buka Kembali Pelabuhan KCN
Indonesia
Buruh Geruduk Balai Kota DKI, Desak Pj Gubernur Buka Kembali Pelabuhan KCN

Puluhan korban penutupan Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/1).

Percepat Booster, Dinkes DKI Siapkan 150 Ribu Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Percepat Booster, Dinkes DKI Siapkan 150 Ribu Dosis Vaksin COVID-19

"Sekitar 150.000 dosis sudah di-standby-kan sampai 1 minggu ke depan. Vaksinnya jenis Prizer dan Zifivax," urai Ngabila, Kamis (26/1).

Kebakaran di Gunung Lawu Hanguskan Lahan 9 Hektare
Indonesia
Kebakaran di Gunung Lawu Hanguskan Lahan 9 Hektare

Insiden tersebut terjadi sejak pukul 15.00 WIB dan sudah menghanguskan lahan seluas 9 hektare.

Usai Jabat Presiden, Negara Siapkan Rumah untuk Jokowi di Colomadu Karanganyar
Indonesia
Usai Jabat Presiden, Negara Siapkan Rumah untuk Jokowi di Colomadu Karanganyar

Bupati Karanganyar Juliyatmono membenarkan jika Presiden RI ke-7 itu telah menentukan lokasi rumah pemberian dari negara saat jabatannya habis 2024. Lokasinya ada Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Gibran Diisukan Gabung Golkar, Airlangga: Memang Cocok Anak Muda Pake Jaket Kuning
Indonesia
Gibran Diisukan Gabung Golkar, Airlangga: Memang Cocok Anak Muda Pake Jaket Kuning

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara ihwal isu putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan gabung ke partai berlambang pohon beringin.

Menkominfo Pastikan Proyek BTS Tetap Lanjut
Indonesia
Menkominfo Pastikan Proyek BTS Tetap Lanjut

"Harus jalan terus proyek BTS ini, harus jalan terus harus terwujud. Karena ini menyangkut nasib rakyat," kata Budi Arie di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (24/7).

Demokrat Punya Alasan Kuat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres
Indonesia
Demokrat Punya Alasan Kuat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres

Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan figur calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.

Jokowi Akan Perketat Arus Masuk Barang Impor
Indonesia
Jokowi Akan Perketat Arus Masuk Barang Impor

Berbagai peraturan untuk memperketat impor komoditas tertentu, yang mencakup mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas.

KPK Kenalkan Pusat Edukasi Antikorupsi kepada ACU Kerajaan Kamboja
Indonesia
KPK Kenalkan Pusat Edukasi Antikorupsi kepada ACU Kerajaan Kamboja

Kunjungan ini dilakukan untuk mengenalkan kedeputian yang berada di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi beserta program yang dimiliki.

Kecewa Pada Dewan Keamanan, Indonesia Dorong Resolusi Majelis Umum PBB
Indonesia
Kecewa Pada Dewan Keamanan, Indonesia Dorong Resolusi Majelis Umum PBB

Sampai saat ini, DK PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk dapat menangani perkembangan di Gaza.