PPP Sebut Indonesia Butuh RUU Larangan Minol Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal saat diwawancarai awak media massa di Jakarta, Jumat (6/12/2019). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut, Indonesia sangat membutuhkan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Menurut dia, konsumsi alkohol saat ini telah banyak merugikan masyarakat.

"RUU ini sudah sangat-sangat urgen, karena konsumsi alkohol sangat merugikan," kata Illiza dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/11).

Illiza memaparkan, data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2011 menunjukkan ada 2,5 juta orang meninggal akibat minuman beralkohol dan 9 persen di antaranya merupakan usia 15-19 tahun, yang merupakan usia produktif.

Baca Juga

MUI Beri Pesan Khusus ke Pemerintah dan DPR Soal RUU Minol

Pada 2014, data rata-rata kematian akibat minuman beralkohol meningkat menjadi 3,3 juta orang setiap tahunnya atau 5,9 persen dari semua jenis kematian.

"Kemudian dalam hukum, minuman ini belum secara spesifik dimasukkan undang-undang, hanya dimasukkan di KUHP hukum pidana dengan pasal yang sangat umum," bebernya.

Komisi X DPR, Illiza Sa'aduddin Djamal. Foto: Antara
Anggota Komisi X DPR, Illiza Sa'aduddin Djamal. Foto: Antara

Politikus Partai Ka'bah ini menegaskan, RUU Larangan Minol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol.

"Selain itu adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol," tegas dia.

Diketahui, RUU Larangan Minol diusulkan tiga fraksi yaitu 18 anggota DPR Fraksi PPP, dua anggota Fraksi PKS, dan satu anggota Fraksi Gerindra.

Baca Juga

DPR: RUU Minol Tak Boleh Bertentangan dengan UU Ciptaker

RUU tersebut terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal, berisi berbagai aturan terkait minuman beralkohol, pengawasan, tata laksana, hingga sanksi pidana bagi yang melanggar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Simbol FPI, Polri Jamin Tak Bakal Proses Hukum Pers
Indonesia
Soal Simbol FPI, Polri Jamin Tak Bakal Proses Hukum Pers

Mabes Polri menagaskan poin 2d dalam Maklumat Kapolri soal pelarangan simbol Front Pembela Islam tidak menyinggung media.

Rocky Gerung: Moeldoko Enggak Mengkudeta Demokrat
Indonesia
Rocky Gerung: Moeldoko Enggak Mengkudeta Demokrat

Artinya seluruh dunia menganggap Indonesia sudah dalam gerak menuju otoritarianism

[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Corona yang Disuntikkan Picu Serangan Penyakit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Corona yang Disuntikkan Picu Serangan Penyakit

Ternyata tidak ada pernyataan bahwa penyuntikan vaksin Pfizer-BioNTech menyebabkan masyarakat Israel terjangkit virus COVID-19

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Fokus Penanganan COVID-19
Indonesia
Kapolri Minta Seluruh Kapolda Fokus Penanganan COVID-19

Sigit menekankan seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) untuk peka dalam merespon situasi penyebaran Corona khususnya klaster baru.

PKB Lirik AHY Berduet Dengan Cak Imin
Indonesia
PKB Lirik AHY Berduet Dengan Cak Imin

Terkait kemungkinan duet Gus AMI dengan Ketua DPR Puan Maharani yang sebelumnya sempat mencuat, hal tersebut baru sekadar wacana.

Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos
Indonesia
Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos

Di beberapa daerah juga telah melakukan persiapan

Pengetahuan Sebagai Modal Dalam Membangun dan Memajukan Papua
Indonesia
Pengetahuan Sebagai Modal Dalam Membangun dan Memajukan Papua

"Persoalan besar di Papua bukan terletak pada infrastruktur, tetapi karena infrastruktur yang terbatas maka pelayanan di berbagai aspek, khususnya kesehatan dan pendidikan menjadi terbatas/terhambat," ujar Owen.

Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sri Mulyani Perketat Pengawasan
Indonesia
Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sri Mulyani Perketat Pengawasan

Untuk besaran harga banderol atau harga jual eceran di pasaran adalah sesuai dengan kenaikan dari tarif masing-masing kelompok tersebut.

Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis
Indonesia
Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis

Kepolisian meminta masyarakat berpikir jernih dan tidak melakukan aksi beli dan bakar produk Prancis

Puan Minta Kepala Daerah Jujur soal Data COVID-19
Indonesia
Puan Minta Kepala Daerah Jujur soal Data COVID-19

Kepala Daerah di seluruh Indonesia diminta jujur soal data kasus COVID-19 yang terjadi di wilayahnya. Karena keterbukaan itu akan bermanfaat guna menentukan langkah pengendalian pandemi di setiap daerah.