PPP: Sampai Hari Ini, Jokowi Masih Dilabeli Anti-Islam Ketua Umum PPP didampingi Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menjabat tangan Ketua Dewan Syariah PPP Maimoen Zubair usai membuka Munas Alim Ulama PPP di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/4) (ANTARA

Merahputih.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menegaskan isu bahwa Presiden Joko Widodo pro komunis hingga anti islam jelas-jelas merupakan fitnah dan hoax.

"Sampai hari ini, Pak Jokowi masih dilabelkan oleh lawan politik beliau sebagai pro-RRC (Tiongkok), pro-komunis, dan anti-Islam. Itu betul-betul fitnah dan 'hoax'," kata Romahurmuziy dalam puncak peringatan Hari Lahir Ke-45 PPP di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jumat (13/4).

Gus Romi, sapaan akrabnya mengatakan ketika Jokowi diusung sebagai calon Wali Kota Solo sampai dua periode tidak ada isu semacam itu, termasuk ketika partai politik yang sama mengusung Jokowi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

"Mengapa pada 2014 muncul isu komunis? Artinya isu tersebut rekayasa. Bahkan, isu itu dibuat, dibukukan, dan dibagikan dalam satu tabloid, namanya Obor Rakyat yang disebar ke 28 ribu pondok pesantren," katanya.

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy didampingi Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani dan Ketua Dewan Syariah PPP Maimoen Zubair membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/4). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Diakuinya, pertarungan politik sekarang ini sangat tidak sehat dan bisa mengganggu keutuhan bangsa, sementara masyarakat tidak tahu bahwa isu yang diembuskan palsu karena dikemas dengan sedemikian rupa.

Sebagai parpol yang sudah menetapkan Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, kata dia, PPP merasa perlu meminta petunjuk dari para ulama agar segala bentuk fitnah dan "hoax" bisa diakhiri.

"Para ulama tentu memiliki perspektif tersendiri terhadap 'labeling' yang sebagian besar fitnah sifatnya. Bagaimana mengcounter dan membaliknya dengan sebuah hal positif. Ini yang akan dibahas," ucap Gus Romi dikutip Antara.

Dalam forum bernama "bahtsul masa'il" pada Munas Alim Ulama PPP itu, kata dia, dibahas pula mengenai beragam hukum fikih politik, termasuk maraknya media sosial digunakan untuk menyebarkan "hoax".

"Hukum fikih politik kan memang belum secara paripurna kita miliki sekarang ini. Inilah pentingnya ulama dari seluruh Indonesia duduk bersama membahas hukum tentang sesuatu yang sekarang berkembang," katanya.

Bahkan, kata dia, ketika media sosial digunakan sebagai sarana menebar "hoax" dengan dalih demi kemenangan berbasis agama tertentu yang juga akan dibahas para ulama mengenai hukumnya di dalam Islam.

Presiden Joko Widodo menghadiri Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/4). Kegiatan yang dihadiri menteri kabinet kerja, duta besar negara sahabat, anak yatim serta tamu undangan tersebut presiden mengajak peristiwa Isra Miraj dimaknai sebagai perubahan ke arah yang lebih baik. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Spt/18
Presiden Joko Widodo menghadiri Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Di dalam Alquran, sudah disebutkan bahwa janganlah sekelompok laki-laki mengolok-olok sekelompok laki-laki lain karena jangan-jangan mereka lebih baik dari yang mengolok-olok, demikian pula perempuan.

"Sudah ada ajaran dari Alquran. Namun, kenapa sekarang ini orang sebegitu mudah mencaci. Seperti sudah kehilangan akal sehat dalam berpolitik karena dalam pertarungan politik didasari benci," katanya.

Dalam forum "bahtsul masa'il" itu, kata Gus Romi, dibahas pula berbagai fikih politik kekinian, seperti keberadaan calon kepala daerah yang beragama nonmuslim di daerah yang mayoritas penduduknya nonmuslim.

"Apa hukum mencalonkan nonmuslim di daerah yang mayoritas penduduknya tidak ada umat Islam di sana, dan sebagainya. Bukan hanya menjadi fatwa, tetapi keputusan daerah Majelis Syariah PPP yang harus ditaati," tegasnya. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH