PPP Rekomendasikan Anies-Khofifah Maju pada Pilpres 2024 Khofifah Indar Parawansa (kanan). (MP/Asropih Opih)

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Sekretaris Umum DPW DKI Jakarta Mumtaza Rabbany atau yang akrab disapa Gus Najmi menyebutkan, rekomendasi itu dimunculkan dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP DKI.

"Itu salah satu aspirasi, tapi belum kita sahkan karena melalui Rapimwil kita akan bahas perlahan termasuk kriteria," kata Gus Najmi saat dikonfirmasi, Kamis (14/4).

Baca Juga:

Muzani Pastikan Prabowo Maju Pilpres, Bakal Lanjutkan Program Jokowi

Kendati demikian, Gus Najmi menegaskan, rekomendasi tersebut belum final karena masih akan dibahas melalui Rapimwil. Sehingga, masih berpotensi untuk dibahas secara matang dengan seksama.

Baca Juga:

Survei Pilpres: Duet Anies-Puan Paling Banyak Dipilih, Elektabilitas Capai 51,3 Persen

Gus Najmi menuturkan, rekomendasi terkait nama calon yang akan diusung pada Pilpres 2024 nanti akan ditentukan melalui hasil Rapimwil yang akan digelar Jumat (15/4) besok.

"Kalau soal nama masih debatable. Itu kemarin ada yang nyebut, belum final itu," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Survei SMRC: Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti Tiga Calon, Duet Anies-AHY Menang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
(HOAKS atau FAKTA) : Marc Marquez Goyang Dangdutan saat Pembukaan MotoGP Mandalika
Indonesia
(HOAKS atau FAKTA) : Marc Marquez Goyang Dangdutan saat Pembukaan MotoGP Mandalika

Viral di media sosial Youtube sebuah video yang menggambarkan pebalap top MotoGP Marc Marquez tengah berjoget lagu dangdut.

Haryadi Suyuti Terjerat Korupsi, Sultan HB X: Sudah Melanggar Janji
Indonesia
Haryadi Suyuti Terjerat Korupsi, Sultan HB X: Sudah Melanggar Janji

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Haryadi telah melanggar janjinya sendiri terkait komitmen antikorupsi.

Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang
Indonesia
Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang

Puan juga menyarankan dibangun pankalan udara TNI di kawasan inti IKN Nusantara.

Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal
Indonesia
Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Jokowi sangat bagus, karena merupakan hak prerogatif dari presiden.

Potensi Hujan Deras di Sebagian WIlayah Indonesia
Indonesia
Potensi Hujan Deras di Sebagian WIlayah Indonesia

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia pada Jumat.

Harga Tiket Pesawat Terus Ditekan Agar Ada Dalam Batas Wajar
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Terus Ditekan Agar Ada Dalam Batas Wajar

Sandiaga Uno juga telah meminta jajaran Kemenparekraf untuk mendukung WSBK dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi NTB.

Ibu Kota Negara Pindah, Jakarta Diusulkan Jadi Daerah Istimewa Jakarta Raya
Indonesia
Ibu Kota Negara Pindah, Jakarta Diusulkan Jadi Daerah Istimewa Jakarta Raya

Direktur Eksekutif Komite Kajian Jakarta Saifuddin ME menjelaskan, dari hasil diskusi dan kajian melibatkan sejumlah pihak, maka KKJ mengusulkan tetap mempertahankan keistimewaan Jakarta menjadi provinsi baru bernama 'Daerah Istimewa Jakarta'

Langkah Kominfo dan Operator Seluler Antisipasi Lonjakan Traffic Telekomunikasi saat Nataru
Indonesia
Langkah Kominfo dan Operator Seluler Antisipasi Lonjakan Traffic Telekomunikasi saat Nataru

ada enam langkah yang diambil Kementerian Kominfo dan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler.

Perppu Ciptaker: Libur Pekerja Cuma Boleh 1 Hari dalam Seminggu
Indonesia
Perppu Ciptaker: Libur Pekerja Cuma Boleh 1 Hari dalam Seminggu

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b pada Perppu Cipta Kerja

Kemendagri: Perpanjangan PPKM Jadi Upaya Transisi Bertahap Menuju Endemi
Indonesia
Kemendagri: Perpanjangan PPKM Jadi Upaya Transisi Bertahap Menuju Endemi

Jabodetabek masih berstatus PPKM level 3 selama perpanjangan hingga 28 Februari.