PPP: Permenhub Soal Ojol Buktikan Koordinasi Pemerintah Lemah Wasekjen PPP Achmad Baidowi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

MerahPutih.Com - Permenhub tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang diteken Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan membuktikan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah. Demikian disampaikan Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi.

Baidowi menilai Permenhub tersebut bertentangan dengan Permenkes tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam Permenkes, ojek online tegas dilarang membawa penumpang dan hanya diperbolehkan membawa barang. Sementara dalam Permenhub, ojol masih dimungkinkan membawa penumpang asal memenuhi protokol COVID-19.

Baca Juga:

Jelang Diberlakukan PSBB di Jakarta, Penumpang KRL Anjlok Hingga 80 Persen

"Menunjukkan lemahnya aspek komunikasi dan koordinasi antar instansi di pemerintahan dalam penerapan PSBB sehingga menghasilkan kebijakan berbeda," kata pria yang karib disapa Awiek ini dalam keterangannya, Senin (13/4).

PPP kritik Permenhub soal Pengendalian Transportasi yang diteken Luhut Panjaitan
Anggota DPR RI dari PPP asal dari dapil XI Madura Ahmad Baidowi (ANTARA)

Menurut Awiek, Permenhub 18/2020 tersebut ambigu lantaran prinsip PSBB adalah pembatasan jumlah penumpang dengan semangat phsyical distancing sebagaimana diatur Permenkes 9/2020.

"Maka, jika pemotor diperbolehkan mengangkut penumpang tentu tidak memenuhi ketentuan phsyical distancing," ungkap dia.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI menilai lahirnya Permenhub tersebut akan merepotkan dalam implementasi di lapangan. Menurutnya, ketentuan tersebut lebih bernuansa ekonomi-politik.

Baca Juga:

Polisi Masih Gamang Tindak Kendaraan Pelanggar PSBB

Padahal, kata Awiek, pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus yang cukup besar senilai Rp405,1 triliun. Dari jumlah tersebut, lanjut dia, sebagian bisa digunakan untuk membantu para ojol.

"Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Gara- gara keputusan yang berbeda tersebut, maka para ojek dirugikan. Di satu sisi dilarang, namun di sisi lain diperbolehkan," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Pesan Kamis Putih, Kardinal Ajak Umat Selalu Mengasihi dan Bersyukur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Resep Pangan Aman Selama Masa Pandemi COVID-19 Ala BPOM
Indonesia
Resep Pangan Aman Selama Masa Pandemi COVID-19 Ala BPOM

Virus itu sebetulnya cemaran biologi

Jaksa Yakin Ronny Bugis Memiliki Peran Dalam Penyiraman Air Keras Terhadap Novel
Indonesia
Jaksa Yakin Ronny Bugis Memiliki Peran Dalam Penyiraman Air Keras Terhadap Novel

Rahmat Kadir meminta kepada Ronny Bugis mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading Jakarta Utara

PA 212 Ancam Sweeping Warga India, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Indonesia
PA 212 Ancam Sweeping Warga India, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas

Wempy menyebut, tindakan aksi massa berjilid-jilid itu bisa mengganggu hubungan Indonesia dengan negara India.

Warga Jakarta Diminta Waspada dan Tak Keluar Rumah
Indonesia
Warga Jakarta Diminta Waspada dan Tak Keluar Rumah

Ia mengimbau agar masyarakat dapat waspada dan menjaga diri dari hujan angin.

KPK Cecar Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Soal Aliran Suap Proyek Kementerian PUPR
Indonesia
KPK Cecar Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Soal Aliran Suap Proyek Kementerian PUPR

Abdul Ghofur diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred.

DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Wuhan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Wuhan

"Membiarkan WNI kita tetap berada di sana sama saja dengan membiarkan mereka menunggu giliran terinfeksi," kata dia

Pemprov DKI Ancam Tutup Diskotek Venue dan Crown
Indonesia
Pemprov DKI Ancam Tutup Diskotek Venue dan Crown

Penutupan itu mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Yosi Project Pop Tantang Penuduh Buktikan Dirinya Bayar Influencer Pemerintah
Indonesia
Buka Kembali Sekolah, Kemendikbud Pastikan tidak Korbankan Keselamatan Guru dan Murid
Indonesia
Buka Kembali Sekolah, Kemendikbud Pastikan tidak Korbankan Keselamatan Guru dan Murid

"Kalau itu menyangkut pendidikan tinggi, tentu ini menyangkut Tri Dharma perguruan tinggi," kata dia