PPP: Permenhub Soal Ojol Buktikan Koordinasi Pemerintah Lemah Wasekjen PPP Achmad Baidowi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

MerahPutih.Com - Permenhub tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang diteken Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan membuktikan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah. Demikian disampaikan Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi.

Baidowi menilai Permenhub tersebut bertentangan dengan Permenkes tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam Permenkes, ojek online tegas dilarang membawa penumpang dan hanya diperbolehkan membawa barang. Sementara dalam Permenhub, ojol masih dimungkinkan membawa penumpang asal memenuhi protokol COVID-19.

Baca Juga:

Jelang Diberlakukan PSBB di Jakarta, Penumpang KRL Anjlok Hingga 80 Persen

"Menunjukkan lemahnya aspek komunikasi dan koordinasi antar instansi di pemerintahan dalam penerapan PSBB sehingga menghasilkan kebijakan berbeda," kata pria yang karib disapa Awiek ini dalam keterangannya, Senin (13/4).

PPP kritik Permenhub soal Pengendalian Transportasi yang diteken Luhut Panjaitan
Anggota DPR RI dari PPP asal dari dapil XI Madura Ahmad Baidowi (ANTARA)

Menurut Awiek, Permenhub 18/2020 tersebut ambigu lantaran prinsip PSBB adalah pembatasan jumlah penumpang dengan semangat phsyical distancing sebagaimana diatur Permenkes 9/2020.

"Maka, jika pemotor diperbolehkan mengangkut penumpang tentu tidak memenuhi ketentuan phsyical distancing," ungkap dia.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI menilai lahirnya Permenhub tersebut akan merepotkan dalam implementasi di lapangan. Menurutnya, ketentuan tersebut lebih bernuansa ekonomi-politik.

Baca Juga:

Polisi Masih Gamang Tindak Kendaraan Pelanggar PSBB

Padahal, kata Awiek, pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus yang cukup besar senilai Rp405,1 triliun. Dari jumlah tersebut, lanjut dia, sebagian bisa digunakan untuk membantu para ojol.

"Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Gara- gara keputusan yang berbeda tersebut, maka para ojek dirugikan. Di satu sisi dilarang, namun di sisi lain diperbolehkan," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Pesan Kamis Putih, Kardinal Ajak Umat Selalu Mengasihi dan Bersyukur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Perlakuan Negara terhadap Paramedis Meninggal akibat COVID-19
Indonesia
Begini Perlakuan Negara terhadap Paramedis Meninggal akibat COVID-19

Penganugerahan bintang jasa ini diputuskan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan.

Anggota DPR Prediksi Jokowi Kirim Nama Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri
Indonesia
Anggota DPR Prediksi Jokowi Kirim Nama Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri

Wakil Ketua MPR RI menilai, jokowi bakal serahkan nama pada Rabu Wage , yang dalam hitungan penanggalan Jawa punya makna yang bagus yaitu neptu 11 sehingga diyakini bermakna welas asih.

Alasan Ditjenpas Belum Putuskan Tindakan ke John Kei Usai Kembali Berulah
Indonesia
Alasan Ditjenpas Belum Putuskan Tindakan ke John Kei Usai Kembali Berulah

Pada 26 Desember 2019, John Kei memperoleh bebas bersyarat setelah menghuni Lapas Nusakambangan sejak 2014

Jumlah Kasus COVID-19 Aktif di Jakarta Capai 15.471 Orang
Indonesia
Jumlah Kasus COVID-19 Aktif di Jakarta Capai 15.471 Orang

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.812 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.347 positif dan 6.465 negatif.

Masyarakat Adat Terancam Kehilangan Hak Suara saat Pilkada Serentak
Indonesia
Masyarakat Adat Terancam Kehilangan Hak Suara saat Pilkada Serentak

Kesetaraan dalam hak pemilih saat Pilkada Serentak 2020 masih menjadi masalah.

Logo RANS Milik Raffi Ahmad di Garuda Cuma Ditempel Saat Live
Indonesia
Logo RANS Milik Raffi Ahmad di Garuda Cuma Ditempel Saat Live

"Ya kita coba cari yang bikin kehebohan. Dalam kondisi susah ini kita harus kreatif, yang penting kita tidak menyalahi apapun,” kata Irfan.

Pinangki Kembali Duduk di Kursi Pesakitan Dua Pekan Lagi
Indonesia
Pinangki Kembali Duduk di Kursi Pesakitan Dua Pekan Lagi

Agenda sidang hari ini seharusnya adalah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum

Ketum PBNU Nilai Puasa Tak Sekedar Tahan Makan dan Minum, Tapi Juga Tak Sebar Hoaks
Indonesia
Ketum PBNU Nilai Puasa Tak Sekedar Tahan Makan dan Minum, Tapi Juga Tak Sebar Hoaks

PBNU mengajak umat untuk mematuhi seluruh keputusan pemerintah

Bawaslu Waspadai Proses Kampanye Jelang Pemungutan Suara
Indonesia
Bawaslu Waspadai Proses Kampanye Jelang Pemungutan Suara

Kampanye jadi tahapan paling panjang

Kasus Djoko Tjandra Tamparan Keras Penegak Hukum, Aparat yang Terlibat Terus Diburu
Indonesia
Kasus Djoko Tjandra Tamparan Keras Penegak Hukum, Aparat yang Terlibat Terus Diburu

Mahfud berjanji akan terus mendorong agar oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus DJoko Tjandra ditindak