PPP Lega Putusan Hakim Terhadap Romi Merupakan Gratifikasi, Bukan Suap Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. (Foto: MP/Ponco)

Merahputih.com - Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai putusan terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana berupa penerimaan uang yang masuk dalam kategori gratifikasi, bukan tindak pidana suap-menyuap.

"Putusan ini mudah-mudahan memperjelas di ruang publik bahwa yang terbukti dalam perkara Rommy adalah tindak pidana berupa penerimaan uang yang masuk dalam kategori gratifikasi, bukan tindak pidana suap-menyuap," kata Arsul di Jakarta, Selasa (21/1).

Baca Juga:

Romahurmuziy Minta Pindah Bui ke Lapas Cipinang

Dalam vonis tersebut, Romi tidak dihukum atas dasar Pasal 12 (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 yang mengatur perbuatan suap yang menjadi dakwaan primer.

Namun, Romi dihukum karena melanggar Pasal 11 UU No. 20/2001 yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi.

"Jadi, kesalahan Romi berdasarkan putusan Pengadilan adalah menerima gratifikasi berupa uang, kemudian tidak menyerahkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam UU tersebut," ujarnya.

Suasana sidang vonis eks Ketum PPP Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor Jakarta
Eks Ketum PPP Romahurmuziy divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1) (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Arsul, kalau Romi dianggap terbukti menerima suap, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tentu akan memvonis Romi atas dasar Pasal 12 (b), bukan Pasal 11 UU No. 20/2001.

Pasal yang digunakan hakim dalam vonisnya sama dengan yang dituntut JPU KPK dalam surat tuntutannya.

Baca Juga:

Eks Ketum PPP Romahurmuziy Jalani Sidang Putusan Kasus Jual Beli Jabatan

"Bagi kami di PPP, meski bersedih atas vonis tersebut, ada sedikit kelegaan karena ini lebih merupakan perkara gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari daripada soal suap yang digembar-gemborkan di ruang publik dan media," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan
Indonesia
Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan

"Saya minta Pemda DKI sesegera mungkin, jangan menunggu, segera mungkin," jelas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik

Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar
Indonesia
Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar

"Ganjil genap ditiadakan, tapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan," tutupnya.

Paket Bantuan Pangan Disarankan Jangan Junk Food, Kenapa Ya?
Indonesia
Paket Bantuan Pangan Disarankan Jangan Junk Food, Kenapa Ya?

Bahan pangan untuk masyarakat terdampak COVID-19 idealnya makanan yang menyehatkan

DPR Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Bersihkan Citra Penegak Hukum yang Tercoreng
Indonesia
DPR Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Bersihkan Citra Penegak Hukum yang Tercoreng

Pihaknya berharap, ini bisa jadi momentum pengungkapan tabir di internal Polri dan lembaga penegak hukum lainnya yang membantu meloloskan Djoko Tjandra.

KPK Ajukan Banding Atas Vonis 2 Tahun Bui Romahurmuziy
Indonesia
KPK Ajukan Banding Atas Vonis 2 Tahun Bui Romahurmuziy

Ali Fikri menjelaskan sejumlah hal sehingga banding tersebut dilakukan JPU. Di antaranya vonis majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

BNN Akhirnya Sikapi Usulan Ganja Jadi Komoditas Ekspor
Indonesia
BNN Akhirnya Sikapi Usulan Ganja Jadi Komoditas Ekspor

Ganja merupakan narkotika yang jika disalahgunakan dapat merusak kesehatan

Riza Patria Diminta Fokus Bantu Anies Tangani COVID-19
Indonesia
Riza Patria Diminta Fokus Bantu Anies Tangani COVID-19

"Ini berat masalah wabah covid, karena paling besar (banyak) di Jakarta," kata Prasetyo

Politikus PDIP Desak Komnas HAM Berani Ungkap Dalang Kudatuli
Indonesia
Politikus PDIP Desak Komnas HAM Berani Ungkap Dalang Kudatuli

"Komnas HAM diharapkan punya keberanian untuk mengungkap persoalan ini. Tak cukup tabur bunga tiap tahun. Yang tak efektif untuk menyelesaikan kasus ini," kata Dwi

Tarung Bebas Sarah Vs Nur Azizah di Pilwakot Tangerang Selatan
Indonesia
Tarung Bebas Sarah Vs Nur Azizah di Pilwakot Tangerang Selatan

Menurut Ujang, akan terjadi pertarungan bebas dengan menggunakan kekuatan yang berada di belakang layar dari para masing-masing calon.

Wantimpres Sebut Larangan Pemulangan ISIS Eks WNI Sudah Tepat
Indonesia
Wantimpres Sebut Larangan Pemulangan ISIS Eks WNI Sudah Tepat

Agung Laksono mendukung keputusan pemerintah menolak pulang ISIS eks WNI.