PPP Dukung Rekrutmen Prajurit Tidak Lihat Riwayat Keluarga Terkait PKI TNI AL. (Puspen TNI AL)

MerahPutih.com - Langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengikuti seleksi menjadi anggota TNI mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai, langkah Jenderal Andika Perkasa yang tidak lagi menerapkan kebijakan 'bersih lingkungan' sebagai kebijakan yang positif.

Baca Juga:

Wakil Ketua MPR Respons Sikap Panglima TNI Tolak Diskriminasi Keturunan PKI

"PPP memandang kebijakan Panglima TNI itu sebagai bagian dari menuntaskan rekonsiliasi nasional anak-anak bangsa," kata Arsul kepada wartawan, Minggu (3/4).

Menurut Arsul, tes wawasan kebangsaan dan ideologi negara harus bersifat pribadi, tidak lagi melihat riwayat orang tua, atau kakek nenek calon anggota TNI tersebut.

"Apalagi saat ini kita telah berganti generasi," ujarnya.

Selain itu, kata Arsul, kebijakan Panglima TNI juga meneguhkan prinsip konstitusi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Wakil Ketua MPR RI ini berharap kebijakan tersebut konsisten dijalankan.

"PPP hanya meminta agar kebijakan ini juga diberlakukan secara konsisten untuk keturunan seluruh kelompok yang di masa lalu dianggap perlu memberontak, memisahkan diri atau menentang kebijakan-kebijakan ideologis pemerintahan terkait dengan implementasi Pancasila," kata Arsul. (Pon)

Panglima TNI Andika Perkasa. (Foto: Antara)
Panglima TNI Andika Perkasa. (Foto: Antara)

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai, sikap Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang menolak diskriminasi keturunan PKI untuk menjadi prajurit TNI sesuai dengan TAP I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan MPR Tahun 1960—2000.

"Kebijakan Panglima TNI menolak larangan anak keturunan anggota PKI sebagai calon prajurit TNI pada dasarnya selain karena tidak ada larangan dalam TAP XXV/MPRS/1966, juga dalam perkembangannya telah ada Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan MPR Tahun 1960—2000," kata Basarah.

Jenderal TNI Andika dalam sebuah rapat rekrutmen calon prajurit TNI 2022 mengoreksi salah satu poin persyaratan dalam rekrutmen prajurit TNI, yaitu larangan keturunan mantan anggota PKI sebagai calon prajurit TNI.

Panglima TNI menegaskan, hal tersebut tidak ada dalam ketentuan hukum TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang melarang keturunan PKI untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraannya. (Pon)

Baca Juga:

Komnas HAM Tanggapi Kebijakan Panglima TNI Terkait Keturunan PKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei SMRC Ungkap Mayoritas Publik Mendukung RUU TPKS
Indonesia
Survei SMRC Ungkap Mayoritas Publik Mendukung RUU TPKS

Sekitar 60 persen dari warga mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pasca OTT KPK, Anak Alex Noerdin Digiring ke Jakarta
Indonesia
Pasca OTT KPK, Anak Alex Noerdin Digiring ke Jakarta

Dodi Reza merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin. KPK sedang membawa mereka ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif.

KPK Tindaklanjuti Laporan Erick Thohir Soal Dugaan Korupsi di Krakatau Steel
Indonesia
KPK Tindaklanjuti Laporan Erick Thohir Soal Dugaan Korupsi di Krakatau Steel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya
Indonesia
KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menyita aset milik PT Nindya Karya (BUMN).

Komite I DPD Beberkan Lima Dampak Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Komite I DPD Beberkan Lima Dampak Penundaan Pemilu 2024

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Kholik, mengungkapkan lima dampak penundaan Pemilu 2024 terhadap demokrasi dan sistem ketatanegaraan. Pertama, kata dia, munculnya ketidakpastian dalam politik.

Direktur Batam Shelindo Pratama Terseret Korupsi Pengaturan Cukai Rokok dan Miras
Indonesia
Direktur Batam Shelindo Pratama Terseret Korupsi Pengaturan Cukai Rokok dan Miras

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi, sebagai tersangka

Demi Konten Youtube, Remaja ini Nekat Hadang Truk Hingga Tewas Terlindas
Indonesia
Kawasan Bromo Ditutup Total pada 15 - 16 Juni
Indonesia
Kawasan Bromo Ditutup Total pada 15 - 16 Juni

Wisatawan untuk sementara waktu tidak bisa berkunjung ke kawasan Bromo di Jawa Timur, pada pertengahan bulan Juni.

Jumat (3/6), Penambahan Kasus  COVID-19 Sebanyak 372 Orang
Indonesia
Jumat (3/6), Penambahan Kasus COVID-19 Sebanyak 372 Orang

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terus melaporkan penambahan kasus konfirmasi positif virus corona di Indonesia.

Golkar Diminta Segera Copot Azis Syamsuddin dari Kursi Wakil Ketua DPR
Indonesia
Golkar Diminta Segera Copot Azis Syamsuddin dari Kursi Wakil Ketua DPR

Partai Golkar diminta untuk segera mencopot Azis Syamsuddin dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR.