PPP Desak Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang Jozeph Paul Zhang. (Foto: MP/Youtube)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mendesak pemerintah mencabut paspor Youtuber terduga tindak pidana penistaan agama Jozeph Paul Zhang. Selain itu, pemerintah juga bisa menerbitkan red notice ke interpol.

Menurut Arsul, pihaknya mendapat informasi Jozeph Paul Zhang bukan nama asli. Jozeph bernama asli Sindy Paul Soerjomoeljono.

"Kami mendesak agar Polri segera melakukan langkah koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk menarik atau mencabut paspor terduga pelaku tersebut yang diyakini berada di luar negeri sejak 2018," kata Arsul Sani kepada wartawan, Senin (19/4).

Baca Juga:

PBNU: Pernyataan Paul Zhang Penghinaan Terhadap Umat Islam

Menurut anggota Komisi Hukum DPR itu, langkah demikian sah karena diatur secara legal dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) No 8 Tahun 2014.

Berdasarkan pasal 25 Permenkumham tersebut, jika pemegang paspor telah dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatan pidana yang diancam dengan hukum paling kurang 5 tahun atau statusnya dalam red notice interpol, maka paspornya dapat ditarik oleh pejabat imigrasi yang berwenang.

Arsul Sani (MP/Fadhli)
Arsul Sani (MP/Fadhli)

Menurut Arsul, Joseph Paul Zhang dapat ditersangkakan atas dasar pasal 28 UU ITE dan pasal 156A KUHP yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun.

"Terhadap dia juga dapat diproses red notice ke Interpol jika tidak memenuhi panggilan Polri," urainya.

Baca Juga:

Desak Polisi Tangkap Jozeph Paul Zhang, PKS: Tidak Ada Tempat Bagi Penista Agama

Oleh karenanya, berdasar pasal 25 tersebut, maka dapat dilakukan penarikan paspor.

Jika ternyata penarikan paspor tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan karenanya paspornya secara fisik tidak dapat ditarik, maka Ditjen Imigrasi menggunakan kewenangan mencabut paspor Joseph Paul Zhang.

"Ini berdasarkan pasal 35 huruf h yang menetapkan pencabutan paspor dalam hal upaya penarikan tidak bisa dilakukan," bebernya. (Knu)

Baca Juga:

Lihat Video Jozeph Paul Zhang, Husin Shahab: Daripada Batal Puasa, Laporkan Saja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Long Weekend, KAI Daop 6 Yogyakarta Tambah Dua KA Jarak Jauh
Indonesia
Antisipasi Long Weekend, KAI Daop 6 Yogyakarta Tambah Dua KA Jarak Jauh

PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mengoperasionalkan dua KA Jarak Jauh tambahan untuk keberangkatan tanggal 14 dan 15 Maret 2021.

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang di Daerah Ini
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang di Daerah Ini

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gelombang tinggi 2,5-4 meter di Perairan Barat Aceh

Dijerat Pasal Berlapis, Sopir Vanessa Angel Terancam Penjara Lebih dari 10 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jalur Wisata Gunung Bromo Amblas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jalur Wisata Gunung Bromo Amblas

Beredar potingan berupa video di Facebook oleh akun bernama Holik Jayakusumah, ia membagikan sebuah video dengan keterangan jalan wisata Gunung Bromo ambles.

Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah
Indonesia
Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 Indonesia dengan skor 37.

KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Jasindo
Indonesia
KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Jasindo

KPK juga menetapkan seorang tersangka lain

Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen
Indonesia
Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen

Langkah hukum tersebut merupakan imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen.

Crowd Free Night di 11 Titik Ibu Kota Berlangsung Lebih dari Satu Hari
Indonesia
Crowd Free Night di 11 Titik Ibu Kota Berlangsung Lebih dari Satu Hari

CFN ini diterapkan selama dua hari guna mengantisipasi kerumunan massa

Nataru PPKM Level 3 Berkaca Lonjakan COVID-19 Eropa, RI 1 Pesan Gas Rem Harus Imbang
Indonesia
Nataru PPKM Level 3 Berkaca Lonjakan COVID-19 Eropa, RI 1 Pesan Gas Rem Harus Imbang

Belum lagi Indonesia akan menjadi Presidensi KTT G-20 di Bali

Moeldoko Somasi Peneliti ICW Terkait Tudingan Pemburu Rente Ivermectin
Indonesia
Moeldoko Somasi Peneliti ICW Terkait Tudingan Pemburu Rente Ivermectin

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko, melayangkan somasi terbuka kepada peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga terkait tudingan keterlibatan dalam pusaran pemburu rente obat ivermectin hingga ekspor beras.