PPP Bakal Pertahankan Pasal Perzinaan di RKUHP Rapat Paripurna DPR. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Partai Persantuan Pembangunan akan tetap mempertahankan pasal perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diatur dalam Pasal 417-419. Alasanya, Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan Eropa.

"Kami akan pertahankan (pasal perzinaan dalam RKUHP). Ini KUHP Indonesia bukan KUHP Eropa Barat karena budaya Indonesia memang beda," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani di Jakarta, Rabu (10/6).

Baca Juga:

Sah! RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Ia mengatakan, pihak yang tidak setuju keberadaan pasal perzinaan dan beragumentasi bahwa RKUHP masuk terlalu jauh dalam ruang privat dinilainya, hanya belajar hukum barat, filsafat hukum barat, dan budaya hukum barat.

"Konsep dan filosofi hukum barat memang beda dengan Indonesia. Kalau Barat hanya mengenal kerugian individu atau 'individual damage', namun di Indonesia ada kerugian masyarakat atau 'communal damage'," ujarnya.

Dalam draf RKUHP yang beredar, aturan terkait perzinaan diatur dalam Pasal 417-419, yaitu

Pasal 417(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 418(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya.(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.(4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.(5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

 Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani . (Foto: Antara)
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani . (Foto: Antara)

Pasal 419Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Ia menegaskan, karena ada kerugian masyarakat tersebut, sehingga jangan heran kalau di Indonesia untuk "membersihkan" individu dari penilaian sosial, diarak keliling. Pasal perzinaan justru mengatur agar masyarakat tidak main hakim sendiri sehingga diatur secara rinci dalam pasal-pasal tersebut.

"Kami bilang ke masyarakat 'hey kalian tidak boleh mengarak orang dengan ditelanjangi, yang boleh dilakukan adalah mengadukan'," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

DPR Kembali Dikritik karena Bahas Percepatan RKUHP saat Pandemi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati
Indonesia
Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati

Sepanjang sejarah partai banteng itu, sangat sulit menempatkan orang di luar trah Soekarno menjadi pimpinan partai.

Ini Tarif Tol BORR Seksi 3A Teranyar
Indonesia
Ini Tarif Tol BORR Seksi 3A Teranyar

Jalan tol BORR sepanjang sekitar 13,8 km ini merupakan alternatif jalan yang menghubungkan Sentul Selatan-Salabenda di Bogor.

Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung
Indonesia
Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung

"Sekitar 30 persen dari total CHA di tahap ini bermasalah atau diragukan independensinya," kata Anggota Koalisi Pemantau Peradilan, Erwin Natosmal Oemar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara, Pakar Hukum: Aneh
Indonesia
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara, Pakar Hukum: Aneh

Pemerintah lebih baik mengabaikan berbagai manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) tersebut

Ketua DPD RI Apresiasi Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 T untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Ketua DPD RI Apresiasi Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 T untuk Penanganan COVID-19

"Ini sebuah aksi nyata yang sangat luar biasa. Bantuan Rp 2 triliun itu sangat besar. Dan pastinya akan sangat membantu masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi," kata La Nyalla

Pembebasan Lahan Tol Japek Selatan Capai 86 Persen
Indonesia
Pembebasan Lahan Tol Japek Selatan Capai 86 Persen

Jika sudah beroperasi penuh jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dengan investasi sebesar Rp14,69 triliun dan masa konsesi 35 tahun ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan.

Makin Bertambah, Kini Zona Merah di Indonesia Capai 96 Kabupaten/Kota
Indonesia
Makin Bertambah, Kini Zona Merah di Indonesia Capai 96 Kabupaten/Kota

Sebanyak 96 kabupaten kota masuk dalam zona merah pada minggu ini.

Anak Buah Yasonna: Perubahan Statuta UI Hanya Persoalan Politik
Indonesia
Anak Buah Yasonna: Perubahan Statuta UI Hanya Persoalan Politik

"Kita biasa aja, banyak Undang-Undang, PP berubah-ubah kan biasa aja, enggak ada persoalan, ini kan persoalan politik," sambung dia.

Imlek 2021: Warga Tionghoa Berharap Ekonomi Tahun Kerbau-Emas Lebih Baik
Indonesia
Imlek 2021: Warga Tionghoa Berharap Ekonomi Tahun Kerbau-Emas Lebih Baik

Sejumlah warga Tionghoa Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berharap perekonomian di tahun Shio Kerbau Emas akan lebih baik dari tahun sebelumnya, yakni tahun Shio Tikus.

Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Per Kamis (14/1) Capai 3.165 Orang
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Per Kamis (14/1) Capai 3.165 Orang

Dengan positivity rate 16,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 3.165 jiwa.