Relaksasi PPnBM 100 Persen Diperpanjang, DPR: Signifikan bagi Perekonomian Negara Pengunjung menaiki mobil yang dipamerkan dalam IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (18/4/2021). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.)

MerahPutih.com - DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah yang kembali memperpanjang kebijakan Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen. Keputusan tersebut dinilai sangat relevan di tengah tren positif sebelumnya dengan adanya kebijakan itu.

"Efek domino dari kebijakan ini sebelumnya memang cukup signifikan bagi perekonomian bangsa dan negara. Dan sudah tepat keputusan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan itu," kata anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin, Jumat, (17/9).

Mukhtarudin menilai, upaya keras dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mendorong adanya perpanjangan kebijakan PPnBM 100 persen juga layak diapresiasi.

Baca Juga:

RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako

"Kemenperin juga layak diapresiasi saya kira. Karena atas inisiasinya kebijakan ini kembali diperpanjang. Sektor industri kita khususnya otomotif kembali bergairah dengan adanya perpanjangan kebijakan ini," ujarnya.

Menurut Mukhtarudin, dengan adanya kebijakan ini, tidak hanya sektor industri yang mendapatkan manfaat. Sektor lainnya pun ikut merasakan dampak positif.

Sejumlah petugas memeriksa mobil-mobil yang terparkir di IPC Car Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/1/2021). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.
Sejumlah petugas memeriksa mobil-mobil yang terparkir di IPC Car Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/1/2021). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.

Ia menegaskan, kebijakan ini berkontribusi signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara luas. Dikatakannya, daya beli dan konsumsi masyarakat bisa bangkit.

"Jelas berdampak positif karena relaksasi kebijakan ini bukan hanya menaikkan dari sisi permintaan, tapi juga dari sisi produksi akan meningkat, dengan demikian maka akan menyerap tenaga kerja," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

Golkar Soal RUU KUP: PPN Sembako hingga Jasa Kesehatan Tidak Tepat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Polisi Amankan Pendemo FPR Saat Demo di Depan Istana Negara
Indonesia
Alasan Polisi Amankan Pendemo FPR Saat Demo di Depan Istana Negara

Tindakan mengamankan pendemo itu untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19

Polda Metro Tracing Pemudik di Kampung Makassar
Indonesia
Polda Metro Tracing Pemudik di Kampung Makassar

Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polda Metro Jaya melakukan tes dan pelacakan (tracing) pemudik di Kampung Makassar, Jakarta Timur, Jumat (21/5).

Vaksinasi Tidak Merata, Kemenkes Fokus Distribusi ke Daerah Dengan Stok Sedikit
Indonesia
Vaksinasi Tidak Merata, Kemenkes Fokus Distribusi ke Daerah Dengan Stok Sedikit

Melalui situs resmi Kemenkes pada 31 Agustus 2021 kemarin, terdapat setidaknya 315 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki stok vaksin cukup untuk 14 hari kedepan.

Polisi Minta Tempat Hiburan Ditutup, Wagub: Kita Pertimbangkan
Indonesia
Polisi Minta Tempat Hiburan Ditutup, Wagub: Kita Pertimbangkan

"Semua kita koordinasikan bersama dan kebijakan yang diambil merupakan keputusan terbaik,” ungkap Riza.

Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya
Indonesia
Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi TNI di lingkungan TNI. Mutasi dilakukan di lingkungan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

41 Napi Tewas Dalam Kebakaran, Jokowi Harus Evaluasi Yasonna
Indonesia
41 Napi Tewas Dalam Kebakaran, Jokowi Harus Evaluasi Yasonna

Banyak masalah kompleks terkait kondisi lapas di Indonesia saat ini. Mulai dari isu kelebihan kapasitas, peredaran narkoba hingga tak manusiawinya perlakuan terhadap warga binaan.

Ahli IT Tegaskan Security Data Yang Dikelola Pemerintah Belum Matang
Indonesia
Ahli IT Tegaskan Security Data Yang Dikelola Pemerintah Belum Matang

Kerugian akan semakin besar jika yang diretas adalah data penduduk. Jika data vital penduduk diretas, kemungkinan bakal terjadi jual beli data yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu untuk kejahatan.

Vaksin COVID-19 Akhirnya Diperbolehkan untuk Lansia
Indonesia
Vaksin COVID-19 Akhirnya Diperbolehkan untuk Lansia

Kementerian Kesehatan memastikan warga lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas akan mulai mendapatkan vaksinasi CoronaVac buatan Sinovac, Tiongkok.

Sepanjang 2020, Dewas KPK Terima 247 Surat Pengaduan
Indonesia
Sepanjang 2020, Dewas KPK Terima 247 Surat Pengaduan

Artidjo mengungkapkan dari 247 surat pengaduan, 87 laporan selesai diproses dengan surat jawaban ke pelapor. Kemudian, 60 laporan diteruskan ke unit kerja terkait di KPK. Dan 100 Laporan di file atau arsip

Tolak Bala, Alasan Pelaku Bagikan Makanan Ringan Isi Silet ke Anak-anak di Jember
Indonesia
Tolak Bala, Alasan Pelaku Bagikan Makanan Ringan Isi Silet ke Anak-anak di Jember

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa lima buah makanan wafer yang sudah diisi potongan benda tajam berbahaya, kemudian tiga buah gunting, 1 buah tang potong, 1 buah tang catut, 1 buah toples kecil berisi seng, kawat berapa jenis paku dan bahan besi lainnya, 2 buah korek api serta 1 buah kotak tempat membuat makanan.