Relaksasi PPnBM 100 Persen Diperpanjang, DPR: Signifikan bagi Perekonomian Negara Pengunjung menaiki mobil yang dipamerkan dalam IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (18/4/2021). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.)

MerahPutih.com - DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah yang kembali memperpanjang kebijakan Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen. Keputusan tersebut dinilai sangat relevan di tengah tren positif sebelumnya dengan adanya kebijakan itu.

"Efek domino dari kebijakan ini sebelumnya memang cukup signifikan bagi perekonomian bangsa dan negara. Dan sudah tepat keputusan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan itu," kata anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin, Jumat, (17/9).

Mukhtarudin menilai, upaya keras dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mendorong adanya perpanjangan kebijakan PPnBM 100 persen juga layak diapresiasi.

Baca Juga:

RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako

"Kemenperin juga layak diapresiasi saya kira. Karena atas inisiasinya kebijakan ini kembali diperpanjang. Sektor industri kita khususnya otomotif kembali bergairah dengan adanya perpanjangan kebijakan ini," ujarnya.

Menurut Mukhtarudin, dengan adanya kebijakan ini, tidak hanya sektor industri yang mendapatkan manfaat. Sektor lainnya pun ikut merasakan dampak positif.

Sejumlah petugas memeriksa mobil-mobil yang terparkir di IPC Car Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/1/2021). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.
Sejumlah petugas memeriksa mobil-mobil yang terparkir di IPC Car Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/1/2021). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.

Ia menegaskan, kebijakan ini berkontribusi signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara luas. Dikatakannya, daya beli dan konsumsi masyarakat bisa bangkit.

"Jelas berdampak positif karena relaksasi kebijakan ini bukan hanya menaikkan dari sisi permintaan, tapi juga dari sisi produksi akan meningkat, dengan demikian maka akan menyerap tenaga kerja," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

Golkar Soal RUU KUP: PPN Sembako hingga Jasa Kesehatan Tidak Tepat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tahan Bupati Kolaka Timur
Indonesia
KPK Tahan Bupati Kolaka Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung nenahan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah.

Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster Cek Lewat Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster Cek Lewat Aplikasi PeduliLindungi

program vaksinasi booster untuk masyarakat umum dilakukan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas, rumah sakit pusat dan rumah sakit umum daerah.

Wagub Sebut Pasien Pertama Omicron di Wisma Atlet Bukan Warga Jakarta
Indonesia
Wagub Sebut Pasien Pertama Omicron di Wisma Atlet Bukan Warga Jakarta

Pasien positif COVID-19 merupakan seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta.

Dipolisikan Luhut, Kubu Haris Azhar Bicara Iktikad Baik Hingga Undangan Klarifikasi
Indonesia
Pelatih Bhayangkara FC Soroti Penyelesaian Akhir Usai Timnya Dikalahkan Dewa United FC
Indonesia
Pelatih Bhayangkara FC Soroti Penyelesaian Akhir Usai Timnya Dikalahkan Dewa United FC

Bhayangkara FC kalah dari Dewa United FC dengan skor 0-1 dalam laga uji coba di Stadion PTIK, Jakarta, Sabtu (16/7).

239 Orang Politisi Senayan Belum Serahkan LHKPN
Indonesia
239 Orang Politisi Senayan Belum Serahkan LHKPN

Firli mengaku miris melihat angka itu. Pasalnya, anggota DPR wajib melaporkan kekayaannya selama menjabat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jabodetabek Masuk PPKM Level 1, Berikut Sejumlah Aturan Pelonggaran Aktivitas
Indonesia
Jabodetabek Masuk PPKM Level 1, Berikut Sejumlah Aturan Pelonggaran Aktivitas

Pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh daerah, di tengah melandainya kasus COVID-19.

Wagub DKI Bela  Anggota DPRD Belum Serahkan LHKPN
Indonesia
Wagub DKI Bela Anggota DPRD Belum Serahkan LHKPN

"Tentu saya yakin nanti dalam waktu dekat semua anggota DPRD akan menyampaikan laporan LHKPN ya," ungkapnya.

Polisi Tembak Polisi di Rumah Pejabat Polri, Satu Tewas
Indonesia
Polisi Tembak Polisi di Rumah Pejabat Polri, Satu Tewas

Insiden itu melibatkan Brigadir J dengan Bharada E. Akibatnya, Brigadir J meninggal dunia.

Pertambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia Mulai di Bawah 30 Ribu
Indonesia
Pertambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia Mulai di Bawah 30 Ribu

Update kasus COVID-19 terbaru berdasarkan data Kemenkes per Rabu 9 Maret 2022.