PPN Naik, Daya Beli Masyarakat Disebut Politisi PKS Bakal Melemah Ilustrasi supermarket. (Foto: Hero Group)

MerahPutih.com - Rencana nainyatarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional, yang saat ini menjadi fokus pemerintah Joko Widodo.

Alasanya, sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri.

Baca Juga:

Penerimaan Pajak Masih Seret

"Artinya, kenaikan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi industri," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam di Jakarta, Jumat (28/5).

Ia mengakui, pendapatan dari PPN masih jauh di bawah potensi yang ada. Hal tersebut, terindikasi dari rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6 persen, sedangkan standar negara-negara secara umum yang mencapai 6-9 persen.

"Tetapi dibandingkan meningkatkan tarif yang akan berdampak kepada masyarakat secara umum, seharusnya pemerintah fokus memperluas basis perpajakan PPN," ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk menyusun target pendapatan, terutama penerimaan perpajakan yang realistis, serta pada dasarnya perlu diantisipasi sejak awal.

"Terlebih masih lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi, deindustrialisasi dini dan ketidakpastian perekonomian global," ujarnya.

Ecky mengingatkan terkait kinerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya untuk insentif perpajakan pada tahun 2020 yang masih jauh dari optimal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk membahas rencana kenaikan tarif PPN.

Politisi PKS Ecky Awal Mucharam. (Foto: Antara)
Politisi PKS Ecky Awal Mucharam. (Foto: dpr.go.id)

"Presiden sudah berkirim surat dengan DPR untuk membahas ini. Pemerintah tentu memperhatikan situasi perekonomian nasional,” kata Menko Airlangga saat halalbihalal media secara daring di Jakarta, Rabu (19/5).

Terdapat sejumlah pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang perubahan kelima tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Diantaranya, PPN termasuk PPh orang per orang dan pribadi, pengurangan tarif PPh badan dan terkait PPN barang/jasa, PPnBM, UU Cukai, serta terkait carbon tax, hingga pengampunan pajak.

Airlangga menyampaikan pajak penjualan ataupun jasa turut menjadi pembahasan di DPR. Tujuannya, agar pemerintah lebih fleksibel dalam mengatur sektor manufaktur maupun sektor perdagangan dan jasa.

"Akan diberlakukan pada waktu yang tepat dan skenarionya dibuat lebih luas, tetapi tidak kaku seperti yang selama ini diberlakukan,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Nataru Tak Terjadi
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Nataru Tak Terjadi

Pemerintah memberikan kabar baik penanganan COVID-19 setelah Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Wujudkan Jurnalisme Berkualitas, Pemerintah Siapkan Aturan Ekosistem Media
Indonesia
Wujudkan Jurnalisme Berkualitas, Pemerintah Siapkan Aturan Ekosistem Media

Dia melanjutkan bahwa saat ini pemerintah akan terus mengkaji payung hukum yang sesuai substansi dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas.

Ribuan Sapi Impor dari Australia Tiba di Indonesia
Indonesia
Ribuan Sapi Impor dari Australia Tiba di Indonesia

Ribuan sapi impor itu telah tiba di Indonesia hari ini melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Senin (11/4).

Pemerintah Harus Kejar Target Vaksin Booster Pertama untuk Masyarakat
Indonesia
Pemerintah Harus Kejar Target Vaksin Booster Pertama untuk Masyarakat

Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong Pemerintah agar segera mengejar target jumlah pemberian booster pertama untuk masyarakat umum, mengingat cakupannya masih rendah.

Sekolah Kristen di Solo Sediakan Tempat untuk Penggembira Muktamar Muhammadiyah
Indonesia
Sekolah Kristen di Solo Sediakan Tempat untuk Penggembira Muktamar Muhammadiyah

SD Kristen Kalam Kudus Surakarta memberikan dukungan gelaran Muktamar dengan menyediakan tempat istirahat bagi peserta dan penggembira.

Ukraina Desak Negara Demokratis Segera Boikot Minyak Rusia
Dunia
Ukraina Desak Negara Demokratis Segera Boikot Minyak Rusia

Zelenskyy mengatakan, Moskow meraup banyak uang dari ekspor minyak sehingga mereka tak perlu menanggapi serius perundingan damai.

Pelaku Pembunuhan 4 Warga Timika Berjumlah 10 Orang, 6 di Antaranya Anggota TNI
Indonesia
Pelaku Pembunuhan 4 Warga Timika Berjumlah 10 Orang, 6 di Antaranya Anggota TNI

Polda Papua terus melakukan pengusutan terhadap kasus pembunuhan terhadap empat warga sipil di Timika.

Guru Besar UI Tanggapi Rencana Mogok Kerja Serikat Pekerja Pertamina
Indonesia
Guru Besar UI Tanggapi Rencana Mogok Kerja Serikat Pekerja Pertamina

Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan serikat pekerja tidak seharusnya hanya mengajukan tuntutan secara agresif, tetapi juga sebaiknya membuka diri terkait dengan segala upaya penyelesaian yang telah ditempuh oleh perusahaan pelat merah itu.

Respons Ubedilah Badrun Dipolisikan Relawan Jokowi Mania
Indonesia
Respons Ubedilah Badrun Dipolisikan Relawan Jokowi Mania

Laporan itu buntut pengaduan yang dilayangkan Ubed ke KPK

Puncak HPN 2022, Pers Tagih Aturan Publisher Rights ke Jokowi
Indonesia
Puncak HPN 2022, Pers Tagih Aturan Publisher Rights ke Jokowi

Peringatan Hari Pers Nasional 2022 merupakan momentum yang mempertegas peran pers Indonesia sebagai pilar keempat demokrasi.