PPN Naik Berlaku 1 April 2022, UU HPP Bikin Pajak Bertambah Rp 150 Triliun Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan DPR, Kamis (7/10), diyakini mampu menaikkan rasio pajak atau tax ratio mencapai 10,12 persen pada 2025.

"Apabila dibandingkan regulasi yang lama dibandingkan UU HPP. Yang lama tax ratio-nya itu 8,58 persen nanti 2025. (Dengan UU HPP) tax ratio akan jadi 10,12 persen," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie di Jakarta, Kamis (8/10).

Dolfie mengatakan, tax ratio berpotensi meningkat melalui beberapa peraturan dalam UU HPP yang akan diundangkan seperti perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku pada 2022.

Baca Juga:

Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak

Kemudian perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mulai berlaku pada April 2022 dan perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai tanggal diundangkan.

Selanjutnya, program pengungkapan sukarela yang berlaku enam bulan mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, pajak karbon yang berlaku mulai 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai yang berlaku mulai tanggal diundangkan.

Dalam bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, RAPBN 2022 menargetkan tax ratio mencapai 8,44 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tanpa memperhitungkan dampak UU HPP.

Selain itu, tax ratio pada 2021 hingga 2025 dinilai akan stagnan di kisaran 8,4 persen sampai 8,6 persen terhadap PDB tanpa adanya reformasi perpajakan dan UU HPP.

Sementara melalui adanya reformasi dan implementasi UU HPP maka tax ratio diprediksikan mencapai 9,22 persen terhadap PDB pada 2022 dan 10,12 persen terhadap PDB pada 2025.

Dalam hal ini, coretax juga dinilai akan turut mempercepat pencapaian tax ratio mencapai 10 persen pada 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan menambah penerimaan perpajakan hingga sebesar Rp140 triliun pada 2022.

Penerimaan perpajakan pada tahun depan ditargetkan sebesar Rp 1.510 triliun sehingga dengan potensi tambahan dari UU HPP maka diperkirakan penerimaan akan mencapai Rp 1.650 triliun.

Layanan Pajak. (Foto: Antara)
Layanan Pajak. (Foto: Antara)

Tak hanya itu, Suahasil mengatakan potensi penerimaan perpajakan juga akan bertambah pada 2023 yaitu sekitar Rp 150 triliun sampai Rp 160 triliun. Potensi ini dihasilkan melalui beberapa peraturan yang akan mulai diundangkan seperti perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku pada 2022 dan perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku pada 1 April 2022.

Termasuk juga program pengungkapan sukarela wajib pajak yang mulai berlaku pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022, pajak karbon yang berlaku pada 1 April 2022 serta perubahan UU Cukai yang berlaku mulai tanggal diundangkan.

"Tentu ini tidak akan terjadi sendirinya. Artinya DJP memiliki tugas mengumpulkan pajak dan harus bekerja lebih keras meng-cover bidang-bidang sumber penerimaan pajak," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Pecat Anggota DPRD DKI Pernah Viral Lawan Petugas saat Ganjil Genap
Indonesia
PSI Pecat Anggota DPRD DKI Pernah Viral Lawan Petugas saat Ganjil Genap

Pemecatan Viani tersebut telah resmi diputuskan DPP PSI sejak Minggu 26 September 2021 kemarin.

573.310 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
573.310 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Secara keseluruhan, di masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru) yaitu 18 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021, total sebanyak 573.310 tiket KA jarak jauh yang telah terjual.

Polisi Yakin Penyekatan Bakal Kurangi Pemudik
Indonesia
Polisi Yakin Penyekatan Bakal Kurangi Pemudik

Kemenhub bersama Korlantas Polri sudah menggelar rapat koordinasi membahas larangan mudik. Nantinya Korlantas akan mendirikan 333 titik penyekatan

Akses ke Jakarta Via Daan Mogot Diperketat, Banyak Warga Diputar Balik
Indonesia
Akses ke Jakarta Via Daan Mogot Diperketat, Banyak Warga Diputar Balik

Berdasarkan pantauan MerahPutih.com di lapangan, akses Tangerang ke Jakarta di sekitar Terminal Kalideres, Jalan Daan Mogot mulai ditutup.

Refleksi 1 Tahun COVID-19, Pemprov DKI: Disiplin Obat Paling Manjur
Indonesia
Refleksi 1 Tahun COVID-19, Pemprov DKI: Disiplin Obat Paling Manjur

Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kasus COVID-19 di ibu kota, yang sudah menghantui warga selama satu tahun.

Klaster Sekolah dan Keluarga Bikin PTM Terbatas di Pancoran Mas Dihentikan
Indonesia
Klaster Sekolah dan Keluarga Bikin PTM Terbatas di Pancoran Mas Dihentikan

Waktu pelaksanaan mulai tanggal 19 November sampai dengan 29 November 2021

11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC
Indonesia
11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC

Angka kasus kematian akibat COVID-19 dalam satu tahun sejak Maret 2020 menurut data Kementerian Kesehatan sebanyak 46 ribu kasus dan angka itu baru sekitar separuh dari angka kasus kematian akibat TBC pada periode yang sama.

SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah
Indonesia
SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah

Amnesty International menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

Sembuh Setelah Dirawat, Yahya Waloni Langsung Dijemput Polisi
Indonesia
Sembuh Setelah Dirawat, Yahya Waloni Langsung Dijemput Polisi

Kondisi Yahya Waloni sudah dinyatakan membaik dan diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan.

Korban Gempa Majene Bakal Dilakukan Testing dan Tracing COVID-19
Indonesia
Korban Gempa Majene Bakal Dilakukan Testing dan Tracing COVID-19

Kementerian Kesehatan melakukan proses tracing dan testing ulang kepada masyarakat terdampak gempa berkekuatan M6,2 di Provinsi Sulawesi Barat untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.