PPKM Luar Jawa-Bali hingga 11 April, Daerah Level 1 Meningkat, Level 4 Nihil Ilustrasi Aktivitas Warga. Foto: MP/Dickie

MerahPutih.com - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Pulau Jawa dan Bali. Perpanjangan ini berlangsung mulai dari 29 Maret hingga 11 April 2022.

Aturan ini telah dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 19/2022 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Baca Juga

Inmendagri Teranyar: Tidak Ada Wilayah di Indonesia Terapkan PPKM Level 4

Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan menjelang bulan suci Ramadan, Mendagri juga melakukan perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali.

“Inmendagri ini mulai berlaku efektif mulai tanggal 29 Maret sampai 11 April 2022,” kata Safrizal ZA, Selasa (29/3).

Menurutnya, kondisi COVID-19 di wilayah yang berada di luar Jawa-Bali sudah semakin membaik. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya laju vaksinasi di setiap daerah sehingga mampu menekan laju transmisi penularan COVID-19.

“Peningkatan kapasitas vaksinasi di setiap daerah terbukti mampu menekan laju transmisi penularan, posisi ini harus terus kita dorong dengan harapan semakin banyak daerah yang berada di Level 1,” ujar Safrizal ZA.

Itu artinya, bahwa kekebalan masyarakat akan semakin terbentuk dan masyarakat sudah bisa beraktivitas secara normal, meski tanpa mengurangi arti kewaspadaan untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Karena itu, Safrizal berharap dengan adanya kebijakan percepatan vaksinasi, khususnya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo tentang persyaratan tambahan vaksin booster dalam pelaksanaan mudik lebaran, mampu mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi, terutama vaksin booster yang saat ini capaiannya masih di bawah 10 persen secara nasional.

“Kami terus mendorong kepada Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran Forkopimda untuk melakukan inovasi dan kolaborasi agar capaian vaksinasi terus mengalami peningkatan,” terang Safrizal ZA.

Baca Juga

Aturan Pembatasan di Jabodetabek Selama PPKM Dua Pekan ke Depan

Dengan capaian vaksinasi yang terus meningkat, kata Safrizal, maka paralel dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan semakin menggeliatnya aktivitas perekonomian masyarakat.

Berdasarkan catatan pemerintah, transmisi komunitas yang mencakup jumlah kasus, jumlah kematian, dan rawat inap terus mengalami perbaikan di wilayah luar Jawa-Bali.

Kasus Konfirmasi terus mengalami penurunan, dan sudah tidak ada Provinsi yang berada di Level 4.

Tingkat Kematian juga terus terkendali di mana 26 provinsi berada di Level 1 dan hanya Kepulauan Babel yang berada di Level 2).

Adapun 19 provinsi masih memiliki Kapasitas Respon Terbatas akibat Testing atau Tracing yang Terbatas. Sementara itu, 6 provinsi lain di kategori dedang dan 2 provinsi memadai.

Per 27 Maret 2022, Level Asesmen membaik cukup signifikan, karena tidak ada Kabupaten/Kota Level 4; kemudian Kabupaten/Kota Level 3 menurun; dan Kabupaten/Kota Level 2 dan Level 1 meningkat.

Berikut rinciannya:

Level 4: terdapat 0 Kabupaten/Kota (minggu sebelumnya 0 Kabupaten/Kota).

Level 3: 69 Kabupaten/Kota (membaik dari minggu sebelumnya 106 Kabupaten/Kota).

Level 2: 291 Kabupaten/Kota (membaik dari minggu sebelumnya 264 Kabupaten/Kota).

Level 1: 26 Kabupaten/Kota (membaik dari minggu sebelumnya 16 Kabupaten/Kota). (Knu)

Baca Juga

DIY di PPKM Level 3, Sri Sultan: Masyarakat Sudah Lelah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SBY di Pemakaman Sudi Silalahi: Mohon Saling Mendoakan
Indonesia
SBY di Pemakaman Sudi Silalahi: Mohon Saling Mendoakan

"Mohon saling mendoakan ya," kata SBY.

Novel Baswedan Cs Bertugas di Satker Tindak Pidana Korupsi
Indonesia
Novel Baswedan Cs Bertugas di Satker Tindak Pidana Korupsi

Novel Baswedan dan 43 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lain resmi dilantik menjadi ASN Polri.

Kota Yogyakarta Jadi Saksi Jokowi dan Prabowo Saling Memaafkan
Indonesia
Kota Yogyakarta Jadi Saksi Jokowi dan Prabowo Saling Memaafkan

Prabowo didampingi putranya Didit Hediprasetyo saat menemui Jokowi bersama keluarga.

Begini Reaksi Wagub Jakarta Jadi Provinsi Paling Abai Jaga Jarak
Indonesia
Begini Reaksi Wagub Jakarta Jadi Provinsi Paling Abai Jaga Jarak

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Pusat melaporkan, DKI Jakarta menjadi provinsi yang tidak taat dalam menjaga protokol kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA]: Kemenkes Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS Tanpa Tes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemenkes Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS Tanpa Tes

Beredar informasi di media sosial mengenai surat pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS untuk mengisi kuota tahun 2022 di lingkungan Kementerian Kesehatan.

100 Hari Wafatnya KGPAA Mangkunagoro IX, Calon Adipati Masih Malu Bicara Tahta
Indonesia
100 Hari Wafatnya KGPAA Mangkunagoro IX, Calon Adipati Masih Malu Bicara Tahta

GPH Paundrakarna Jiwa dan GPH Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo masih enggan berkomentar soal suksesi.

Kakorlantas Sebut Ganjil Genap Mampu Redam Mobilitas di Puncak
Indonesia
Kakorlantas Sebut Ganjil Genap Mampu Redam Mobilitas di Puncak

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Istiono menyebut, selama ganjil genap, tak ada kepadatan di kawasan pegunungan yang ramai tiap akhir pekan itu.

Densus 88 Ungkap Kelompok Terlarang Ingin Gulingkan Pemerintah Sebelum 2024
Indonesia
Densus 88 Ungkap Kelompok Terlarang Ingin Gulingkan Pemerintah Sebelum 2024

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menduga Negara Islam Indonesia (NII) Sumatera Barat memiliki rencana untuk melengserkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ini Paket Obat Yang Didapat dari Layanan Telemedicine COVID-19
Indonesia
Ini Paket Obat Yang Didapat dari Layanan Telemedicine COVID-19

Namun diingatkan, saat menggunakan layanan ini, pasien harus menginformasikan bahwa dirinya adalah pasien program Kemenkes. Selesai konsultasi, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien.

DPR Sarankan Polri Jadi Eksekutor Vaksinasi
Indonesia
DPR Sarankan Polri Jadi Eksekutor Vaksinasi

"Saran saya, sebaiknya program vaksinasi ini diberikan menjadi tanggung jawab Polri saja sebagai pelaksana atau eksekutor. Jangan lagi Pemerintah Provinsi," kata Junimart