PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bandung Kaji Pembagian Bansos Lagi Pembagian Bansos Kota Bandung. Foto: Humas Kota Bandung

MerahPutih.com - Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Kota Bandung masih mengacu pada regulasi sebelumnya. Sehingga akan banyak pengetatan-pengetatan pada sektor kegiatan masyarakat, termasuk ekonomi.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengaku sudah berusaha melakukan sejumlah upaya untuk meringankan beban warga Kota Bandung yang terdampak PPKM Level 4.

Baca Juga

18 Ribu Kuota Bansos PPKM Kota Bandung Belum Tersalurkan

Salah satunya, meminta bawahannya agar dilakukan kajian pemberian bansos dari APBD Kota Bandung kembali. Kendati peluang pemberian bansos ini cukup sulit.

Dia berharap ada anggaran yang bisa digeser, sekalipun torehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021 hingga akhir Juli masih di bawah 30 persen.

"Saya sudah bilang ke Pak Sekda (Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna) untuk mengkaji refocusing lagi. Kalau memang bisa silahkan apa pun demi masyarakat. Insya Allah Kota Bandung paling duluan konsen kepada masyarakat. Tapi memang itu harus dilaksanakan itu karena ada aturannya," kata Oded, Rabu (4/8)

Hal itu disampaikan Oded usai menggelar rapat terbatas evaluasi PPKM Level 4 secara daring dari Pendopo Kota Bandung.

Selain itu, Ketua Komite Kebijakan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung tersebut sudah berkirim surat kepada sejumlah instansi terkait untuk memberikan keringanan beban masyarakat yang terdampak sosial ekonomi.

Wali Kota Bandung Oded M Danial. (Humas Bandung)
Wali Kota Bandung Oded M Danial. (Humas Bandung)

Hal itu mengingat aturan terkait penanganan kesehatan yang digulirkan pemerintah pusat cukup ketat. Sedangkan di sisi lainnya, perekonomian warga Kota Bandung semakin terpuruk.

"Saya sudah bersurat kepada PLN, OJK dan BPJS. Kita terus berupaya agar ada keringanan dari lembaga terkait," ucap Oded.

Terdekat, Oded juga sudah meminta Sekda untuk mengkaji sejumlah kelonggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Di antaranya dalam rangka pembayaran sejumlah mata pajak.

"Karena kebijakan pusat masih tetap, dengan adanya aspirasi masyarakat, saya sudah minta Pak Sekda membahas disinsentif pajak. Karena di satu sisi kita harus taat kebijakan pusat tapi saya juga sangat empati kepada masyarakat," jelasnya.

Kemudian, Oded sudah meminta agar koordinasi bersama pemerintah pusat dilaksanakan lebih intensif guna mengakselerasi pencairan beragam bantuan sosial. Mengingat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung pun cukup terbatas.

"Dengan adanya bantuan sosial kemarin itu merupakan bukti kami sangat konsen pada persoalan Kota Bandung, khususnya warga miskin. Karena sekarang sudah diperpanjang lagi, ada bantuan pusat bisa segera dicairkan. Karena kita sudah mengeluarkan bantuan lebih dulu," terangnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Diminta Telusuri Motif di Balik Aliran Dana Asing ke Rekening FPI
Indonesia
Polisi Diminta Telusuri Motif di Balik Aliran Dana Asing ke Rekening FPI

"Memang ini modus operandi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan di Indonesia," ucap Islah

Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Dikirim ke RS Polri
Foto
Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Dikirim ke RS Polri

Petugas Kepolisian membawa kantung jenazah berisi korban Kebakaran Lapas Klas 1 Tangerang untuk dikirim ke RS POLRI Kramat Jati di RSUD Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Banten

PN Jakpus Lockdown, Sejumlah Hakim Positif COVID-19
Indonesia
PN Jakpus Lockdown, Sejumlah Hakim Positif COVID-19

Bambang pun merinci jumlah pegawai dan hakim yang reaktif maupun positif COVID-19

Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Fokus Selidiki Keterangan Polisi
Indonesia
Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Fokus Selidiki Keterangan Polisi

Pengusutan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) terus berlangsung.

Pengetatan Pra Larangan Mudik Tak Berpengaruh pada Penumpang Kereta Api
Indonesia
Pengetatan Pra Larangan Mudik Tak Berpengaruh pada Penumpang Kereta Api

Kereta Api Indonesia (KAI) meluruskan Surat Edatan Kepala Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Munarman dkk Deklarasi Front Persatuan Islam
Indonesia
Munarman dkk Deklarasi Front Persatuan Islam

Sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam (FPI) dilarang oleh pemerintah pada Rabu (30/12).

Dapat Usulan Tim Hukum Rizieq, Sidang Pemeriksaan Saksi Maju Hari Senin
Indonesia
Dapat Usulan Tim Hukum Rizieq, Sidang Pemeriksaan Saksi Maju Hari Senin

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) menjadwalkan lanjutan sidang terdakwa Rizieq Shihab pada Senin (12/4) pekan depan.

Pelanggar Aturan Lalu Lintas Bakal Diberikan Poin, Bisa Berujung Hukuman Penjara
Indonesia
Pelanggar Aturan Lalu Lintas Bakal Diberikan Poin, Bisa Berujung Hukuman Penjara

Sambodo pun menilai aturan tersebut akan efektif dalam menindak pelanggar lalu lintas

Uji Coba Belajar Tatap Muka, 426 Siswa dan Guru Ikuti Rapid Test
Indonesia
Uji Coba Belajar Tatap Muka, 426 Siswa dan Guru Ikuti Rapid Test

Sesuai aturan dan persetujuan orang tua siswa, KBM tatap muka hanya diikuti 50 persen. Kalau ada siswa hasil rapid test menunjukkan reaktif mereka tidak boleh ikut KBM tatap muka.

Kemendag Dorong Pengusaha Lokal Ekspor Kayu Ringan di Pasar Eropa
Indonesia
Kemendag Dorong Pengusaha Lokal Ekspor Kayu Ringan di Pasar Eropa

"Ekspor kayu ringan masih didominasi ke Tiongkok sebesar 95 persen dan Taiwan sebesar 5 persen," ucap Singgih