PPKM Level 3 Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Daerah Dilarang Gelar Pesta Kembang Api Menko PMK Muhadjir Effendy meninjau pelaksanaan protokol kesehatan pelaku perjalanan, Senin (1/11/2021). (ANTARA/HO-Kemenko PMK)

MerahPutih.com - Pemerintah mewanti-wanti lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Natal dan Tahun Baru 2022. Belajar dari sebelumnya, selalu ada penambahan kasus tinggi setiap sehabis libur panjang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan seluruh daerah bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat momen Natal dan Tahun Baru 2022.

Baca Juga:

Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Indonesia Terapkan PPKM Level 3

Pemerintah juga melarang sepenuhnya perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar selama permberlakuan PPKM Level 3 Nataru. Untuk ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan menyesuaikan dengan aturan PPKM Level 3

"Berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022," kata Muhadjir, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11).

Kebijakan itu dikeluarkan guna mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus positif virus corona akhir tahun. Keputusan diambil lewat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus COVID-19 Pada Libur Nataru. Aturan teknis penerapan menunggu Kemendagri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

Muhadjir juga meminta kementerian, lembaga, TNI/Polri, Satgas COVID-19 Nasional melalui BNPB, pemerintah daerah, serta komponen strategis lainnya untuk menyiapkan surat edaran dan dukungan operasional dalam pengendalian penanganan COVID-19 selama masa libur Nataru.

"Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan," tegas orang nomor satu di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu. (Knu)

Baca Juga:

Luhut Beri Sinyal Perketat Aturan Perjalanan saat Libur Natal dan Tahun Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPRD DKI Sebut Kenaikan UMP Bikin Untung Pengusaha Menipis
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Kenaikan UMP Bikin Untung Pengusaha Menipis

Jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen

Presidensi G20 Dongkrak Okupansi Hotel di Yogyakarta
Indonesia
Presidensi G20 Dongkrak Okupansi Hotel di Yogyakarta

Rangkaian acara pertemuan Forum G20 di Yogyakarta membawa dampak positif pada tingkat okupansi hotel di kota Batik tersebut. Kenaikan tingkat keterisian hotel di DIY mencapai 50 persen.

Kemendagri Akan Terbitkan Aturan Teknis Penunjukan Pj Kepala Daerah
Indonesia
Kemendagri Akan Terbitkan Aturan Teknis Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan teknis penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah.

Depok Berlakukan Ganjil Genap di Akhir Pekan
Indonesia
Depok Berlakukan Ganjil Genap di Akhir Pekan

Jadi ingat untuk tanggal ganjil pakai kendaraan ganjil

Tanah Pemkot Solo Dijual Rp 8 Juta Per Kapling, Gibran Kantongi Dua Nama Pelaku
Indonesia
Tanah Pemkot Solo Dijual Rp 8 Juta Per Kapling, Gibran Kantongi Dua Nama Pelaku

Tanah tersebut dijualbelikan secara bebas dengan harga bervariasi mulai R p8 Juta sampai Rp 10 juta per kampling.

Krisis Diplomasi Berbagai Negara Eropa dan Rusia Kian di Titik Terendah
Dunia
Krisis Diplomasi Berbagai Negara Eropa dan Rusia Kian di Titik Terendah

Serangan Rusia di Ukraina telah menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa atau terluka, hampir empat juta orang mengungsi ke luar negeri.

48 Terduga Teroris Ditangkap, Densus 88 Temukan Kotak Amal Diduga Danai Terorisme
Indonesia
48 Terduga Teroris Ditangkap, Densus 88 Temukan Kotak Amal Diduga Danai Terorisme

Dalam penggeledahan tersebut, ribuan kotak amal dengan bentuk celengan yang diduga digunakan sebagai pendanaan terorisme disita.

Bawaslu Janji Perkuat Pencegahan Sengketa Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Janji Perkuat Pencegahan Sengketa Pemilu 2024

Bawaslu tengah menyusun pedoman dan alat kerja pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu 2024.

Anies Ubah Nama Jalan, Dukcapil DKI Buka Layanan Perubahan Data Kependudukan
Indonesia
Anies Ubah Nama Jalan, Dukcapil DKI Buka Layanan Perubahan Data Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mulai pekan depan akan membuka layanan perubahan data kependudukan bagi mereka yang alamatnya diganti.

KPK Minta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Kooperatif
Indonesia
KPK Minta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Kooperatif

KPK meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik, hari ini.