PPKM Level 3 Saat Nataru, Wagub: Kami Bersyukur Vaksinasi di Solo.(Foto: MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah pusat memutuskan bakal menerapkan PPKM Level 3, pada periode libut Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Penerapan kebijakan PPKM Level 3, sebagai langkah untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19, yang selalu melonjak saat libur panjang.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemprov DKI akan mendukung langkah yang ditetapkan pemerintah pusat.

Baca Juga:

PPKM Level 3 Dianggap Senjata Efektif Cegah Ledakan Kasus COVID-19

"Tentu apa yang menjadi ketentuan Pempus agar PPKM menjadi level 3 itu harus kami hormati dengan baik," ucap Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/11).

Ia menegaskan, kasus COVID-19 di Jakarta, sudah membaik dengan penurunan PPKM Level 1. Tapi demi kebaikan bersama dalam pengentasan virus corona, kebijakan pengetatan aktivitas perlu diberlakukan libur panjang akhir tahun pada 24 Desember - 2 Januari 2022.

"Prinsipnya kami siap dan mendukung kebijakan yang diambil Pempus ke level 3 dalam waktu 7 - 8 hari," ungkapnya.

Reza menegaskan, pengetatan kegiatan warga bakal memastikan di akhir dan awal tahun depan tidak ada kenaikan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

"Nanti di tempat-tempat juga menyesuaikan. Kami bersyukur sudah diumumkan potensi kembali ke level 3," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan seluruh daerah bakal menerapkan PPKM Level 3 saat momen Natal dan Tahun Baru 2021-2022. PPKM level 3 di seluruh wilayah efektif berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022

Keputusan diambil lewat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus COVID-19 Pada Libur Nataru. Aturan teknisnya diatur dalam (Inmendagri) PPKM Level 3 saat Nataru yang paling lambat terbit 22 November mendatang. (Asp)

Baca Juga:

Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Peringatkan Pemerintah Gencar Lakukan Testing COVID-19
Indonesia
DPR Peringatkan Pemerintah Gencar Lakukan Testing COVID-19

Pemerintah diminta konsisten meningkatkan testing dan tracing COVID-19.

Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia, Pekerja Indonesia Meninggal Bertambah Jadi 21 Orang
Indonesia
Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia, Pekerja Indonesia Meninggal Bertambah Jadi 21 Orang

Kapal yang mengangkut sekitar 50 pekerja migran Indonesia (PMI) tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12).

Saksi: Tidak Ada Arahan Menteri Soal Target Fee Vendor Bansos
Indonesia
Saksi: Tidak Ada Arahan Menteri Soal Target Fee Vendor Bansos

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi baru dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Lewat teleconference, ada dua saksi yang dihadirkan.

Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi
Indonesia
Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi

Komnas HAM memastikan polisi akan datang memenuhi panggilan terkait kematian Maaher At-Thuwalibi alias Soni Eranata di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri.

Mantan Anggota FPI Diduga Terlibat Penganiayaan Muhammad Kece
Indonesia
Mantan Anggota FPI Diduga Terlibat Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Bonaparte diduga menganiaya tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Muhammad Kece.

Lansia DKI Sudah Bisa Daftar Vaksinasi di Puskesmas Terdekat
Indonesia
Lansia DKI Sudah Bisa Daftar Vaksinasi di Puskesmas Terdekat

Apakah bisa atau tidak divaksin tolong bantu dikawal

KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Terkait Korupsi Proyek COVID-19 di Bandung Barat
Indonesia
KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Terkait Korupsi Proyek COVID-19 di Bandung Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri.

PDIP Tegaskan MUI DKI Tak Punya Tupoksi Lindungi Anies dari Serangan Buzzer
Indonesia
PDIP Tegaskan MUI DKI Tak Punya Tupoksi Lindungi Anies dari Serangan Buzzer

Harusnya MUI mempunyai program untuk kepentingan umut muslim

Pemerintah Diminta Perkuat Faskes Hingga Tenaga Medis Melawan Omicron
Indonesia
Pemerintah Diminta Perkuat Faskes Hingga Tenaga Medis Melawan Omicron

Tidak sedikit pakar kesehatan yang memprediksi bahwa varian Omicron ini adalah pintu memasuki fase endemi

PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai, tugas negara dan Pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat di antaranya dari bahaya pandemi COVID-19 dan mensejahterakan mereka.