PPKM Level 3 Nataru Diterapkan agar Peristiwa Juli 2021 Tak Terulang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif di Ombak Cafe, Makassar, Selasa (24/11). ANTARA/HO-Kemenparekraf

MerahPutih.com - Pemerintah akan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara nasional pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Menteri Pariwaisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, kebijakan penerapan PPKM Level 3 secara serempak di seluruh daerah hanya bersifat sementara. Yaitu untuk mengantisipasi lonjakan kasus dan potensi akan terjadinya gelombang ketiga COVID-19.

"Kita tidak ingin mengulang masalah yang sama di mana libur nasional dan libur hari besar agama selalu menjadi pemicu terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia," kata Sandiaga, Selasa (30/11).

Baca Juga:

Angka Tracing Turun, PPKM DKI dan Sekitarnya Kembali Naik Jadi Level 2

Saat itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebut, jumlah kumulatif kematian akibat virus corona sepanjang Juli 2021 menjadi yang terbanyak selama pandemi menerpa Indonesia.

Jumlah kumulatif kematian COVID-19 selama periode 1-29 Juli sudah mencapai 32.061 kasus. Jumlah itu empat kali lipat lebih banyak dibandingkan Juni 2021 dengan total 7.913 kasus kematian.

Jumlah penambahan harian kasus kematian warga yang meninggal akibat terinfeksi virus corona di Indonesia tembus seribu kasus lebih per hari selama dua pekan berturut-turut atau 16-29 Juli 2021.

Kemenparekraf, lanjut Sandi, telah menyusun draf surat edaran (SE) sebagai tindak lanjut Inmendagri tentang Aktivitas Usaha dan Destinasi Wisata Pada Saat Perayaan Natal dan Tahun baru 2021 - 2022.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada para kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) serta para ketua asosiasi usaha pariwisata. Mereka diminta mendukung sosialisasi, penerapan serta melakukan pengawasan dan pengendalian. Khususnya kebijakan aktivitas usaha dan destinasi wisata selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 -2022. Karena urusan kepariwisataan sesungguhnya merupakan urusan otonom pemerintah daerah.

Baca Juga:

Daerah Dengan PPKM Level 2 Bertambah, Tracing Alami Penurunan

Substansi pengaturan SE tersebut di antaranya memuat:

a) Penegasan aktivitas jenis usaha dan tempat/destinasi wisata pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2021/2022 yang merujuk pada pengaturan waktu operasional, kapasitas pengunjung dan penerapan protokol kesehatan pada status PPKM Level 3 yang telah diatur dalam Inmendagri

b) Pelarangan perayaan malam pergantian tahun baru pada tanggal 31 Desember 2021-1 Januari 2022

c) Penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi

Beberapa entitas usaha yang beririsan dengan usaha pariwisata juga diatur oleh kementerian lainnya, Kemenparekraf memperkecil ruang lingkup pengaturan untuk usaha penyediaan makan minum restoran dan sejenisnya.

"Khususnya tempat wisata atau taman rekreasi dan tempat hiburan lainnya dan bioskop," ujar Sandiaga.

Mantan Wagub DKI ini menjelaskan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah kembali mengubah durasi karantina bagi warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri dari tiga hari menjadi tujuh hari masa karantina.

“Langkah itu dilakukan untuk mencegah COVID-19 varian Omicron,” kata mantan cawapres di Pemilu 2019 ini.

Sandiaga mengungkapkan, dengan munculnya Omicron, pemerintah terus mengkaji berbagai alternatif kebijakan terkait kekarantinaan, terutama agar aturan tersebut atraktif bagi wisatawan mancanegara.

“Pemerintah akan mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia agar tidak terulang lonjakan kasus seperti Juli 2021,” jelas dia.

Suami dari Nur Asia ini juga mengimbau para pelaku parekraf untuk meningkatkan kewaspadaan akan varian baru Omicron tersebut.

“Karena varian Omicron ini dari literatur yang saya terima berpotensi memiliki daya penyebaran yang jauh lebih tinggi dari varian Delta," jelas pria yang dikenal memiliki hobi olahraga lari dan basket ini. (Knu)

Baca Juga:

Termasuk Pantau PPKM, Polri Dirikan 2.297 Pos Pengamanan Pelayanan Operasi Lilin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf
Indonesia
Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Partai Demokrat memberikan ultimatum kepada Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko terkait ambisinya mengambilalih partai berlambang mercy ini dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri
Indonesia
Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri

Sebanyak 10 muralis mengekspresikan kritikannya di media dinding dalam bentuk lukisan untuk memperebutkan Piala Kapolri.

Pemprov DKI Gencarkan 3T, Ditemukan 2 Kasus COVID-19 Varian Baru Asal India
Indonesia
Pemprov DKI Gencarkan 3T, Ditemukan 2 Kasus COVID-19 Varian Baru Asal India

Dinas Kesehatan DKI Jakarta terus aktif melakukan testing, tracing, dan treatment atau 3T terhadap tenaga kesehatan dan pasien setelah ditemukannya dua kasus COVID-19 varian baru asal India.

Ratusan Tanah Seluas 309 Hektar Disita Terkait Kasus Korupsi ASABRI
Indonesia
Ratusan Tanah Seluas 309 Hektar Disita Terkait Kasus Korupsi ASABRI

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memasang plang 'disita' pada aset di Kabupaten Lebak, Banten, yang diduga milik tersangka kasus korupsi ASABRI, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro.

Kejati Sumatera Selatan Panggil Jimly Asshiddiqie, Kasus Apa?
Indonesia
Kejati Sumatera Selatan Panggil Jimly Asshiddiqie, Kasus Apa?

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Khaidirman menuturkan, Jimly diperiksa sebagai saksi karena kapasitas-nya selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Sriwijaya.

Ma'ruf Amin Tegaskan Turunnya Tingkat PPKM Ditentukan Vaksin
Indonesia
Ma'ruf Amin Tegaskan Turunnya Tingkat PPKM Ditentukan Vaksin

Kami ingin ketika dari tingkat III ke tingkat II itu minimal harus dicapai di daerah itu 50 persen

[HOAKS atau FAKTA] PDIP Usul Seluruh Pesantren di Indonesia Ditutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] PDIP Usul Seluruh Pesantren di Indonesia Ditutup

Beredar sebuah unggahan yang menampilkan hasil tangkapan layar artikel yang berjudul “PDIP Usul Ke Pemerintah Agar Pesantren Di Tutup Seluruh Indonesia”.

Ini Harga yang Dipatok Bupati Novi untuk Pengisian Jabatan di Pemkab Nganjuk
Indonesia
Ini Harga yang Dipatok Bupati Novi untuk Pengisian Jabatan di Pemkab Nganjuk

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyebut, Novi mematok harga dari Rp10-150 juta untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Laju Penularan COVID-19 di Bandung Terus Menurun
Indonesia
Laju Penularan COVID-19 di Bandung Terus Menurun

Penurunan kasus Covid-19 Kota Bandung membuat status penanganan turun dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 ke level 3.

Yudia Ramli Resmi Dilantik Menjadi Sekretaris DKPP
Indonesia
Yudia Ramli Resmi Dilantik Menjadi Sekretaris DKPP

Sebelumnya, Yudia menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DKPP sejak 7 Juni 2021.