PPKM Level 3 Batal, Jabar Tetap Lakukan Penyekatan di Tol Cileunyi dan Cikampek Penyekatan di jalan tol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah pusat membatalkan kebijakan pengetatan sosial PPKM level 3 di seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak mengurangi kewaspadaan di daerah untuk tetap menerapkan pengetatan di berbagai tempat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau, masyarakat Jabar agar tetap waspada, sesuai dengan zona risiko penularan di daerahnya.

Baca Juga:

Moeldoko Sebut PPKM Level 3 Batal Karena Pertumbuhan Kasus COVID-19 Rendah

"Saya sampaikan bahwa dengan tidak ada (kebijakan) PPKM Level 3 (berlaku semua), tidak mengurangi rencana pengetatan dalam mengurangi potensi penyebaran COVID-19,” katanya dalam Rakor bersama Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (7/12).

Pengetatan di Jabar, kata ia, akan menyisir berbagai tempat dan fasilitas publik. Gubernur bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana berkomitmen akan melakukan pengecekan di malam pergantian tahun untuk memastikan perayaan Nataru di Jabar tetap kondusif.

"Kami melarang perayaan adanya pergantian tahun, secara publik dan massal di hotel di gedung-gedung di tempat outdoor, konvoi-konvoi itu dilarang dan Pak Kapolda beserta jajaran sudah berkomitmen untuk mengamankan kebijakan itu," ujarnya.

Selain di tempat yang biasa didatangi masyarakat untuk merayakan Nataru, Gubernur meminta pihak kepolisian beserta unsur TNI untuk melakukan patroli di jalur lalu lintas yang sering dipadati wisatawan.

Ia mengimbau, masyarakat Jabar agar tetap berdiam di rumah saat merayakan pergantian malam tahun baru dan menjadikan perayaan tahunan ini sebagai sarana berkontemplasi dalam menjalani berbagai aktivitas di tahun 2021.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mengungkapkan, kegiatan penyekatan atau biasa disebut check point di berbagai titik akan tetap berlaku. Hal tersebut untuk meminimalisasi kerumunan di satu tempat.

"Kegiatan penyekatan atau check point tetap kita laksanakan untuk membatasi kerumunan di suatu tempat atau suatu jalur," sebut Suntana.

Suntana menyebut, penyekatan akan berlaku di gerbang Tol Cileunyi dan Tol Cikampek serta ruas jalanan protokol lainnya. Rencananya ada enam titik lokasi yang akan diberlakukan pembatasan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Rakor bersama Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (7/12/2021). (Biro Adpim Jabar)
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Rakor bersama Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (7/12/2021). (Biro Adpim Jabar)

"Seperti biasa kita akan melakukan penyekatan di wilayah Tol Cileunyi, dan Cikampek dan berbagai ruas jalan lain, ada lima sampai enam tempat yang akan disekat dengan tujuan membatasi mobilitas masyarakat. Kita harus pastikan masuk ke Jabar ini sudah harus vaksinasi dan standar prokes," ungkapnya.

Walaupun PPKM Level 3 dibatalkan, Kapolda tetap mengimbau masyarakat Jabar agar tidak keluar rumah selama malam pergantian tahun. Terkait kegiatan konvoi pun, ia menekankan bahwa tidak akan diberi izin.

"Sesuai yang disampaikan Pak Gubernur masyarakat agar tidak pergi ke luar rumah dan nikmati Nataru dengan berkumpul bersama keluarga dirumah masing-masing, konvoi tidak boleh, konvoi perayaan tahun baru di tempat publik kita tidak akan berikan izin," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Kadin Yakin Pembatalan PPKM Level 3 Bikin Pertumbuhan Ekonomi Meroket

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Irjen Ferdy Sambo Minta Maaf
Indonesia
Irjen Ferdy Sambo Minta Maaf

Ferdy Sambo mengaku dirinya sudah merekayasa skenario dalam pembunuhan berencana anak buahnya tersebut.

Pemprov DKI Tengah Menggodok Formula Bansos Dampak dari Naiknya Harga BBM
Indonesia
Pemprov DKI Tengah Menggodok Formula Bansos Dampak dari Naiknya Harga BBM

Pemerintah DKI saat ini masih menggodog formula alokasi anggaran dua persen Dana Transfer Umum untuk Bansos yang diperintahkan Pemerintah Pusat tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien

Beredar informasi berupa video di aplikasi TikTok yang menyebut RSUD Cipayung, Jakarta Timur "mengcovidkan" atau memberikan status terinfeksi COVID-19 secara paksa terhadap pasien.

Masyarakat Diminta Waspada Berwisata di Sungai, Air Terjun dan Pantai
Indonesia
Masyarakat Diminta Waspada Berwisata di Sungai, Air Terjun dan Pantai

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, masyarakat yang berlibur di aliran sungai dan air terjun, terutama saat ini sedang berwisata glamping jika terjadi hujan lebat lebih dari dua jam, maka harus bersiaga.

Politikus Gerindra: Kenaikan Tarif Listrik Membebani Masyarakat
Indonesia
Politikus Gerindra: Kenaikan Tarif Listrik Membebani Masyarakat

Menurut pria yang biasa dipanggil BHS, kenaikan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan memberatkan masyarakat.

Besok Polda Metro Bersama Stakeholder Gelar Rakor Tilang di Tol
Indonesia
Besok Polda Metro Bersama Stakeholder Gelar Rakor Tilang di Tol

Pengemudi yang kebut-kebutan di jalan tol bakal ditilang. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Jasa Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, hingga Dinas Perhubungan terkait rencana penindakan tilang bagi pengemudi over speed.

Gibran Terima Banyak Komplain dari Pengunjung Solo Safari
Indonesia
Gibran Terima Banyak Komplain dari Pengunjung Solo Safari

Objek wisata Solo Safari fase pertama telah dibuka secara resmi pada Jumat (27/1).

Jokowi Sebut Selalu Tunduk pada Konstitusi dalam Pembuatan Kebijakan
Indonesia
Jokowi Sebut Selalu Tunduk pada Konstitusi dalam Pembuatan Kebijakan

Pemerintah berupaya untuk tidak menempuh langkah dan cara yang bersifat inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Diminta Segera Penuhi Hak Korban Kanjuruhan
Indonesia
Pemerintah Diminta Segera Penuhi Hak Korban Kanjuruhan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta Pemerintah untuk segera memenuhi hak para suporter yang menjadi korban dalam tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Soal Usul Duet Anies-AHY, PKS Minta 'Ojo Kesusu'
Indonesia
Soal Usul Duet Anies-AHY, PKS Minta 'Ojo Kesusu'

"Pilpres 2024 masih lama. Ojo kesusu! kita masih ta'arufan," ujar Kholid di Jakarta, Rabu (20/7).