PPKM Jawa-Bali, Jabodetabek Masuk Level 2 karena Subvarian Baru Pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7/2021). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa-Bali. Penerapan dilakukan melalui Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 dan PPKM Luar Jawa Bali melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022.

Kedua Inmendagri tersebut berlaku efektif mulai 5 Juli sampai dengan 1 Agustus 2022.

Dirjen Bina Adwil dan juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Safrizal menjelaskan, pelaksanaan PPKM kali ini perlu perhatian serius kepada seluruh pihak. Khususnya Jawa-Bali yang kembali masuk di daerah dengan status PPKM Level 2.

Baca Juga

Pandemi Belum Selesai, PPKM Luar Jawa-Bali Diberlakukan hingga Agustus

Salah satu alasannya adalah peningkatan kasus COVID-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5.

"Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi Level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong," ujar Safrizal dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/7).

Safrizal menjelaskan, dengan menggunakan indikator transmisi komunitas untuk melakukan asesmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPKM, saat ini untuk Jawa-Bali terdapat 114 daerah dengan status PPKM Level 1.

Menurun dari pelaksanaan Inmendagri sebelumnya yaitu 128 daerah.

Sedangkan jumlah daerah dengan status Level 2 meningkat menjadi 14 daerah.

"Dari yang sebelumnya tidak ada satu pun daerah yang berada di Level 2," ungkapnya.

Sedangkan pelaksanaan PPKM Luar Jawa-Bali, kondisinya masih sama yaitu 385 daerah berstatus PPKM Level 1, dan hanya 1 daerah berstatus PPKM Level 2.

Namun, ada pergantian daerah yang berada di Level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong.

Baca Juga:

Presiden Tunjuk Luhut Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali

Safrizal mengimbau masyarakat untuk tidak panik dengan adanya kenaikan kasus ini. Karena kasus Omicron varian BA.4 dan BA.5 memiliki masa puncak kasus yang lebih cepat dibanding varian sebelumnya.

Ia menuturkan, studi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa puncak kasus COVID-19 varian BA.4 dan BA.5 sekitar 30 persen - 50 persen lebih rendah dari kasus varian Omicron, yang disertai dengan gejala ringan.

Sehingga, masyarakat tidak perlu panik, namun tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

"Khususnya memakai masker di ruangan yang tertutup (indoor),” kata Safrizal.

Pemerintah daerah bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan TNI/Polri diminta tetap melakukan akselerasi vaksinasi dosis ketiga.

Hingga saat ini, capaian nasional vaksinasi dosis ketiga masih di bawah 30 persen.

Dengan capaian tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Bali yang cakupan vaksin boosternya sudah lebih dari 50 persen.

Upaya untuk mengejar dan memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga ini tentunya membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan baik dalam ruang lingkup Forkopimda.

"Termasuk penguatan kembali kerja sama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun media," ungkap Safrizal. (Knu)

Baca Juga:

Kota Solo PPKM Level 1, Pemkot Gencarkan Vaksinasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizal Ramli Sebut BLT BBM tidak Cukup untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Indonesia
Rizal Ramli Sebut BLT BBM tidak Cukup untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Hal tersebut lantaran angka BLT BBM hanya sebesar Rp 600 ribu untuk empat bulan. Dia menilai nominal uang tersebut tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kementan akan Menggelar Vaksinasi Massal Hewan Ternak
Indonesia
Kementan akan Menggelar Vaksinasi Massal Hewan Ternak

Mereka dipersiapkan menjadi tenaga kesehatan hewan, medik paramedik, serta medik veteriner, untuk mampu melatih dan mengajarkan kepada tenaga kesehatan lainnya melaksanakan vaksinasi massal untuk mencegah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Syarat Perusahaan Bisa Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Syarat Perusahaan Bisa Ekspor Minyak Goreng

Permendag 30/2022 mengatur Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Pengamat Bilang Pertemuan Ketua Umum Golkar, PAN, PPP Menyiratkan Empat Hal
Indonesia
Pengamat Bilang Pertemuan Ketua Umum Golkar, PAN, PPP Menyiratkan Empat Hal

"Bisa berbeda dengan apa yang pernah terjadi menjelang Pilpres 2019 lalu. Pertemuan ini paling tidak menyiratkan empat hal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/5).

Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Jalani Fit and Proper Test
Indonesia
Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Jalani Fit and Proper Test

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, para calon tersebut diwajibkan untuk melakukan swab tss PCR sebanyak dua kali. Adapun aturan ini bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan DPR.

Jokowi Akan Resmikan Masjid Buah Pemikiran Megawati Soekarnoputri
Indonesia
Jokowi Akan Resmikan Masjid Buah Pemikiran Megawati Soekarnoputri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir pada peresmian Masjid At-Taufiq yang berlokasi di Kompleks Sekolah Partai PDI Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung Jakarta.

Indonesia dan Kamboja Bahas Pencegahan Perdagangan Orang
Dunia
Indonesia dan Kamboja Bahas Pencegahan Perdagangan Orang

Pelaksanaan pemulangan para WNI akan segera dilaksanakan secara bertahap sesuai ketersediaan penerbangan.

Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker
Indonesia
Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker

Putusan MK justru memberikan ketidakpastian di daerah

Kemenhub Catat 3,9 Juta Penumpang Bepergian Menjelang Natal
Indonesia
Kemenhub Catat 3,9 Juta Penumpang Bepergian Menjelang Natal

"Jumlah ini meningkat 32,98 persen jika dibandingkan Angkutan Nataru tahun 2021 di periode yang sama sebanyak 2.644.196 penumpang," tutur Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati

Prasetyo Edi Heran Anies Bangun Dinasti Jelang Purna Tugas
Indonesia
Prasetyo Edi Heran Anies Bangun Dinasti Jelang Purna Tugas

Politisi PDI Perjuangan itu heran dengan kebijakan Anies mengingat masa jabatannya akan berakhir tak lama lagi.