PPKM Jakarta Diperketat, Kawasan Wisata Ancol Tutup Mulai 24 Juni Aktrasi di Sea World Ancol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menutup sementara operasional unit usaha rekreasi Taman Impian Jaya Ancol di Pademangan, Jakarta Utara. Penutupan berlangsung mulai 24 Juni 2021.

Paling tidak, semua unit rekreasi yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol seperti Pantai Ancol, Dunia Fantasi (Dufan), Sea World Ancol, Ocean Dream Samudra, Allianz Ecopark dan Pasar Seni. Namun, untuk pelayanan Hotel Putri Duyung Ancol dan penyeberangan ke Pulau Seribu melalui Dermaga Marina masih tetap beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga:

Polemik Obat Cacing Ivermectin Saat COVID-19 Melonjak

Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Agung Praptono mengatakan, penutupan sementara operasional kawasan wisata Ancol untuk mendukung Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

"Penutupan sementara operasional kawasan wisata Ancol sebagai salah satu upaya mendukung SK Gubernur tersebut dan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang saat ini sedang meningkat," ujar Agung dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/6).

Manajemen belum memberi tahu pembukaan kawasan wisata tersebut dan akan diberitahukan lebih lanjut.

"Semoga pandemi segera berlalu dan kita semua diberikan kesehatan," ujar Agung.

Sebelumnya, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah lebih peka dalam membaca data tren zonasi pergerakan kasus COVID-19 di wilayah setempat.

"Pemerintah daerah harus lebih peka dalam membaca data tren zonasi di wilayahnya. Jika lebih dari sepekan zonasi masih tetap di zona oranye atau merah, upaya penanganan seperti PPKM Mikro harus dievaluasi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (22/6).

Wahana di Ancol.  (Foto: Antara)
Wahana di Ancol. (Foto: Antara)

Wiku mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pengetatan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian kasus COVID-19 yang trennya terus mengalami peningkatan pascalibur Idul Fitri. Langkah ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021. Pengetatan tersebut dibagi berdasarkan zonasi risiko tingkat kabupaten/kota.

Ia mengungkapkan zonasi kabupaten/kota bersifat dinamis, sehingga menjadi sebuah kewajiban pemerintah daerah untuk memantau secara berkala pergerakan tren zonasi wilayah.

"Upaya ini diharapkan dapat melatih kemampuan daerah untuk menjalankan upaya 'gas-rem' yang baik berdasarkan sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi kasus COVID-19," katanya.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Lebih Tinggi Dibanding Kesembuhan, Satgas: Waspada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan
Indonesia
Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan

Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk meresmikan Bendungan Tukul yang terletak di Desa Tukul, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Minggu (14/2).

KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020
Indonesia
KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020

Data ini bertujuan untuk menunjukan Cakada yang sudah menyampaikan LHKPN

Kegembiraan Warga Pulau Matutuang Dapat Nikmati Listrik dari PLN
Indonesia
Kegembiraan Warga Pulau Matutuang Dapat Nikmati Listrik dari PLN

Pelayanan listrik dari PLN menjadi kado istimewa bagi warga menjelang HUT ke-75 Indonesia.

Dilema Sri Mulyani Ambil Keputusan Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Dilema Sri Mulyani Ambil Keputusan Saat Pandemi COVID-19

Pemerintah perlu membantu masyarakat secara cepat, namun mungkin akurasinya yang inclusion exclusion error datanya belum sempurna.

Polri Pastikan Kasus Rizieq Shihab di Polda Jabar Sudah SP3
Indonesia
Polri Pastikan Kasus Rizieq Shihab di Polda Jabar Sudah SP3

"Di sana yang terjadi demikian. Karena di sana infonya demikian," kata Awi

Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan
Indonesia
Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan

Dia mengatakan, penangkapan ataupun penahanan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Kata dia, harus ada aturan dan prosedur yang mendasari penangkapan dan penahanan itu.

Selama PPKM Mikro, Kemacetan Lalu Lintas Terjadi di Jakarta
Indonesia
Selama PPKM Mikro, Kemacetan Lalu Lintas Terjadi di Jakarta

Ada kendala lain yang dihadapi DKI dalam mengendalikan kasus COVID-19. Lantaran terdapat masyarakat yang ber KTP DKI yang bertempat tinggal di luar Jakarta.

Setiap 3-5 Kilometer, Pengendara Bakal Disekat Sampai Putar Balik
Indonesia
Setiap 3-5 Kilometer, Pengendara Bakal Disekat Sampai Putar Balik

Demi mencegah penerobosan pemudik sepeda motor melintas di sejumlah titik penyekatan jalur arteri, Polda Metro Jaya akan membuat pos sekat larangan mudik berlapis setiap 3-5 km.

Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media
Indonesia
Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian

Gali Rp180 Triliun Wakaf Uang, Jokowi Perintahkan Buat Terobosan
Indonesia
Gali Rp180 Triliun Wakaf Uang, Jokowi Perintahkan Buat Terobosan

Tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah.