PPKM Diperpanjang, DPR Minta Kejelasan Jaminan dan Kompensasi bagi Rakyat Anggota DPR RI, Johan Rosihan. Foto: Fraksi PKS

MerahPutih.com - Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang kini diperpanjang perlu evaluasi total.

Anggota DPR RI, Johan Rosihan meminta kepada pemerintah untuk bersikap jujur menyampaikan kepada rakyat apa target perpanjangan tersebut.

Baca Juga

Menpan RB Terbitkan SE Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama PPKM

“Apa terobosan yang akan dilakukan serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut,” ucap Johan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/7).

Legislator Senayan dari Komisi IV ini menilai selama ini program bantuan pemerintah belum memenuhi target membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM Darurat.

Ia mencontohkan program bantuan beras kepada masyarakat yang dialokasikan sebanyak 11 ribu ton beras dengan pembagian 1 keluarga sebanyak10 kg untuk bantuan se Jawa Bali selama PPKM Darurat.

Namun bantuan itu hanya ditargetkan menyasar 30 persen orang miskin dari data jumlah penduduk miskin se Jawa Bali yang mencapai 14.948.960 jiwa.

"Sehingga tidak berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan beras rakyat miskin se-Jawa-Bali,” papar Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini juga menyoroti perkembangan kasus COVID-19 di tanah air yang menunjukkan peningkatan kasus sebesar 44,04 persen dibanding sebelum PPKM Darurat dengan kasus konfirmasi harian mencapai 36.197 kasus.

Penyekatan PPKM Darurat. (Foto:  Antara)
Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Antara)

Johan memnta pemerintah memperkuat sistem pelayanan Kesehatan dan memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat. Yakni dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok.

"Ini sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya,” tutur Johan.

Johan pun mempertanyakan jika perpanjangan tersebut tidak ada hasilnya buat apa diperpanjang. Apalagi kini dengan berbagai istilah yang terus berganti namun terkadang substansinya tidak tercapai.

Pemerintah, lanjut Johan, perlu memberi kejelasan jaminan dan kompensasi apa yang diberikan mengingat kondisi kehidupan rakyat semakin susah. Harus ada solusi dari pemerintah agar kebutuhan hidup rakyat dapat terpenuhi.

Kebijakan bantuan agar tepat sasaran dengan sistem pengawasan yang efektif akan jauh lebih penting daripada berbagai istilah yang terus bergonta-ganti.

Harus jelas targetnya misalnya 70 persen penduduk harus di dalam rumah dan di luar rumah maksimum 30 persen.

"Sehingga diperlukan ketegasan berbasis kebijakan karantina wilayah," tegas Johan yang juga politikus PKS ini.

Sehingga, diharapkan ada capaian penurunan kasus positif dengan ketegasan penurunan mobilitas masyarakat. Yaitu melalui jaminan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan seluruh masyarakat yang wajib tinggal di rumah saja.

Seluruh bantuan sosial termasuk bantuan sembako, beras dan sebagainya agar dipastikan benar-benar mencapai target sasaran yang tepat terutama tepat waktu dan tepat jumlah.

"Termasuk tepat orang yang sangat membutuhkan," tutur Johan. (Knu)

Baca Juga

PPKM Level 4, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 3 Miliar Per Hotel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK Minta Para Saksi Lapor Soal Pembakaran Halte TransJakarta
Indonesia
LPSK Minta Para Saksi Lapor Soal Pembakaran Halte TransJakarta

"Posisi LPSK pada kasus ini, kami berharap saksi bisa dengan aman memberikan keterangan tanpa rasa cemas dan ancaman," kata Edwin.

Satu Tahun Pandemi, Belanja Sektor Kesehatan Capai Rp 490 Triliun
Indonesia
Satu Tahun Pandemi, Belanja Sektor Kesehatan Capai Rp 490 Triliun

Situasi itu menggambarkan betapa besarnya potensi usaha dan bisnis di sektor kesehatan yang saat ini bergulir di Indonesia.

Kisah Remaja Asal Solo, Berjuang Melawan Kanker Otak Ganas Selama 2 Tahun
Indonesia
Kisah Remaja Asal Solo, Berjuang Melawan Kanker Otak Ganas Selama 2 Tahun

"Penanganan fisioterapi yang mestinya dilakukan empat kali dalam sepekan, kami lakukan sekali dalam sepekan karena sulitnya kondisi ekonomi keluarga," kata Wahid.

Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno
Indonesia
Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah

Daya Beli Warga Turun, Anies Revisi Program Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Daya Beli Warga Turun, Anies Revisi Program Rumah DP 0 Rupiah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, jika pihaknya merevisi program andalan Anies Baswedan Rumah DP 0 Rupiah.

KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.

Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS
Indonesia
Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, bahwa dari jumlah 2,1 juta warga Kabupaten yang terdaftar dalam JKN-KIS, sebanyak 329.059 jiwa di antaranya biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Enggano Bengkulu Diguncang Gempa Magnitudo 6,5
Indonesia
Enggano Bengkulu Diguncang Gempa Magnitudo 6,5

Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang wilayah Bengkulu tepatnya berpusat di laut 80 km barat daya Enggano, Bengkulu, Rabu pukul 19.52 WIB.

Infeksi Virus Corona di Israel Capai 9 Ribu Sehari
Indonesia
Infeksi Virus Corona di Israel Capai 9 Ribu Sehari

Israel kembali terkunci, yang kedua selama pandemi, pada 18 September.

Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan
Indonesia
Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan

Pekerjaan seorang jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers.