PPKM Dihentikan jika WHO Nyatakan Pandemi Berakhir Tangkapan layar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito. (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)

MerahPutih.com - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tetap diterapkan hingga saat ini.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Nasional Wiku Adisasmito menuturkan, kebijakan PPKM diterapkan di Indonesia hingga status pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia.

"PPKM adalah bentuk pengendalian yang dianjurkan WHO dengan beberapa penyesuaian untuk menentukan pembukaan aktivitas masyarakat sesuai situasi dan kondisi yang ada di lapangan secara riil,” kata Wiku saat konferensi pers virtual, Kamis (2/6).

Baca Juga:

Menkes Ungkap Kunci Utama Indonesia Beralih dari Pandemi ke Endemi

Menurut Wiku, Indonesia menjadi negara dengan persentase kasus aktif terendah di Asia Tenggara dan Australia, yakni sebesar 0,05 persen.

Di sejumlah negara lainnya seperti di Vietnam, kasus aktifnya masih tinggi yakni sebesar 11,44 persen.

Sedangkan di Singapura kasus aktifnya masih tinggi yakni sebesar 6,01 persen dan di Filipina, kasus aktifnya rendah namun masih lebih tinggi dari Indonesia, yakni 0,07 persen.

“Jika dilihat dari persentase kasus aktif per total kumulatif kasus positif dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara dan Australia, saat ini Indonesia merupakan yang terendah yaitu 0,05 persen,” kata Wiku.

Ia menjelaskan, Indonesia berhati-hati memantau kasus COVID-19.

Walaupun secara fakta terhitung 4 minggu setelah Lebaran, kasus COVID-19 terus terkendali. Level PPKM di kabupaten/kota di Indonesia terus membaik.

“Pemerintah Indonesia menyatakan tetap melakukan pengendalian sebelum status pandemi benar-benar dinyatakan berakhir oleh badan yang berwenang yaitu WHO,” ujar Wiku.

Baca Juga:

WHO Sebut Kemungkinan Kecil Cacar Monyet Jadi Pandemi

Ia mengatakan, walau pengendalian dan kesiapsiagaan terus dilakukan, ancaman penularan COVID-19 belum sepenuhnya hilang.

Namun, Wiku menyebut, bukan berarti masyarakat tidak dapat kembali beraktivitas bahkan seperti sedia kala sebelum pandemi COVID-19.

Menurutnya, WHO telah memberikan pedoman untuk bisa dijadikan acuan kebijakan kesehatan di berbagai negara untuk kadar pembukaan aktivitas masyarakat yang sesuai berdasarkan kondisi kasusnya.

Demikian juga dengan penerapan bebas masker.

Selama WHO masih belum menyatakan pandemi berakhir, masyarakat diminta untuk tetap melakukan upaya pengendalian salah satunya penggunaan masker.

"Pemerintah juga terus mempertimbangkan dinamika kasus COVID-19 secara nasional dan internasional dalam menentukan kebijakan selanjutnya," paparnya.

Sayangnya, cakupan vaksinasi di Indonesia baru mencapai 62 persen.

Angka ini bahkan lebih rendah dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

Cakupan vaksin dosis dua yang tinggi terdapat di Singapura yaitu 91 persen, Australia 84 persen, Malaysia 83 persen, Vietnam 80 persen dan Thailand 75 persen.

"Hanya Filipina yang cakupannya di bawah Indonesia yaitu 34 persen," ungkap Wiku.

Wiku melanjutkan, saat ini, masih ada enam provinsi dengan cakupan di bawah angka nasional.

Provinsi tersebut adalah Sulawesi tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua barat dan Papua.

Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan kepada para kelompok rentan, termasuk lansia.

Karena, meskipun kasus COVID- 19 sudah mereda, namun ancaman terhadap kelompok rentan masih tetap ada dan paling signifikan dampaknya. (Knu)

Baca Juga:

Selama Pandemi COVID-19, 1,7 Juta Anak Belum Diimunisasi Dasar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Naik LRT Jabodebek Wajib Pakai e-Money dan e-Wallet
Indonesia
Naik LRT Jabodebek Wajib Pakai e-Money dan e-Wallet

Untuk dapat naik LRT Jabodebek, penumpang dapat menggunakan kartu uang elektronik transportasi, kartu uang elektronik perbankan, dan berbagai jenis dompet digital.

Pengamat Sebut Pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Memalukan
Indonesia
Pengamat Sebut Pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Memalukan

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai, pertemuan Cak Imin dengan para penyelenggara Pemilu itu memalukan.

KPK Tahan Pengusaha Rusdianto dalam Dugaan Korupsi Dana PEN Kolaka Timur
Indonesia
KPK Tahan Pengusaha Rusdianto dalam Dugaan Korupsi Dana PEN Kolaka Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pengusaha LM Rusdianto Emba, Senin (27/6).

Awak Bus TransJakarta Diminta Hati-Hati, DPRD DKI: Karena Kita Subsidi
Indonesia
Awak Bus TransJakarta Diminta Hati-Hati, DPRD DKI: Karena Kita Subsidi

Transjakarta harus benar-benar mengutamakan keselamatan daripada kecepatan

Ridwan Kamil Keliling Eropa Gaet Investor dan Bahas Pangan
Indonesia
Ridwan Kamil Keliling Eropa Gaet Investor dan Bahas Pangan

Dalam rangkaian kunjungan kerja itu antara lain Ridwan Kamil diagendakan ke Kota Assisi, Italia pada 21-22 Mei 2022, dan berlanjut pertemuan di Roma pada 23 Mei.

Kapolri Khawatir Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19 saat PON Papua
Indonesia
Kapolri Khawatir Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19 saat PON Papua

Pemda harus menyiapkan langkah luar biasa agar laju pertumbuhan COVID-19 tidak mengalami peningkatan ketika berlangsungnya perhelatan pekan olahraga nasional tersebut.

Luhut Bakal Ceburin Warga Pulang dari Luar Negeri ke Karantina Terpusat
Indonesia
Luhut Bakal Ceburin Warga Pulang dari Luar Negeri ke Karantina Terpusat

Kedisiplinan menjadi salah satu kunci pengentasan kasus COVID-19, termasuk dengan persoalan kebijakan karantina.

Jokowi Tunjuk Mendagri Tito sementara Merangkap Menpan RB
Indonesia
Jokowi Tunjuk Mendagri Tito sementara Merangkap Menpan RB

Hingga kini meski Tito ditunjuk sebagai Menpan RB ad interim, belum ada titik terang siapa yang bakal menggantikan posisi Tjahjo secara definitif.

Bentangkan Poster "Pak Jokowi Tolong Benahi KPK", Sejumlah Mahasiswa Ditangkap
Indonesia
Bentangkan Poster "Pak Jokowi Tolong Benahi KPK", Sejumlah Mahasiswa Ditangkap

Mahasiswa diamankan aparat keamaan karena membentangkan spanduk saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kampus UNS Surakarta

Respons Pengemudi dan Penumpang Terkait Kenaikan Tarif Ojek Online
Indonesia
Respons Pengemudi dan Penumpang Terkait Kenaikan Tarif Ojek Online

Pengemudi ojol bernama Suyanto, mengaku khawatir bakal sepi penumpang jika tarif naik.