PPKM Darurat, Pemkot Bandung Gelar Sidang Tipiring 'On The Street' Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Tiga hari pertama PPKM Darurat sejak 3-5 Juli 2021, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung telah menindak 47 pelanggar. Para pelanggar didomonasi oleh para pemilik usaha. Mereka pun disanksi mulai yang ringan sampai pada penerapan denda administratif sebesar Rp500.000 setelah dilakukan penyegelan.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi mengatakan, tindakan yang dilakukan pihaknya untuk menegakkan PPKM Darurat pun beragam.

"Mulai dari dibubarkan, penghentian kegiatan, sampai penahanan identitas penduduk dan sedang proses denda administratif. Pembubabaran itu lebih banyak di tempat kuliner. Kemudian secara paksa itu kegiatan tempat karaoke," ucap Idris saat memberikan keterangan, Selasa (6/7).

Baca Juga:

Pelanggar PPKM Darurat di Cirebon Bisa Sidang di Tempat

Idris menyatakan, umumnya masyarakat sudah memahami aturan PPKM Darurat. Secara individu, masyarakat bisa menjaga standar protokol kesehatan. Hanya saja para pelaku usaha yang kerap kucing-kucingan dan tetap membandel.

Padahal, sambung Idris, Pemkot Bandung telah menyosialisasikan Perwal Nomor 68 Tahun 2021 sebagai regulasi pelaksanaan PPKM Darurat. Baik sosialisasi melalui edaran tertulis ataupun woro-woro ke lapangan.

"Ada berbagai alasan yang disampaikan, mulai dari alasan klasik tentang kebutuhan. Kedua terkait sosialisasi dengan alasan mereka belum mengetahui. Padahal setiap Perwal yang turun, langsung diteruskan baik berupa surat kewilayahan terkait Perwal. Ada juga melalui woro-woro," jelasnya.

Idris menuturkan, para pelaku usaha tersebut menjadi mayoritas pelanggar. Sejak Januari hingga Juni 2021 pihaknya mencatat ratusan pelanggar sudah ditindak dan diberi sanksi denda administratif dan terkumpul sebanyak Rp 103.500.000.

"Yang jelas dihentikan, lalu disegel dan kemudian diproses denda administratif. Kita lihat kalau pelanggarannya berulang dan lain lain kita bisa ajukan pembekuan izin usaha sampai pencabutan. Penyegelan ini berlaku 14 hari," urainya.

Idris mengaku, bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan aparat penegak hukum guna menindak pelanggar PPKM Darurat. Yakni melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) ‘on the street’.

Edisi perdana penindakan sidang tipiring on the street ini sudah dilakukan di kawasan Bandung Kidul, tepatnya di sebrang Pasar Kordon. Dari kegiatan ini sebanyak 25 pelanggar langsung ditindak dengan sidang di tempat.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi. (Foto: Tangkapan Layar)

"Ini kolaborasi kita dengan semua jajaran hingga di tingkat provinsi. Di Kota Bandung masih ada 4 kali lagi sampai tanggal 19 (Juli). Nanti sidang tipiring on the street ini akan ada lagi tanggal 8, 12, 15 dan 19,” dia menerangkan.

Ia mengakui, saat ini sudah tidak ada banyak waktu untuk sosialisasi. Karena masyarakat sudah paham dengan situasi dan kondisi terkini. Meski begitu, pihaknya tetap mengedukasi terkait regulasi penanganan Covid-19.

Meski demikian, edukasi tetap dilaksanakan. Tetapi edukasi ke penindakan jaraknya tidak lama. Kalau edukasi pagi, penindakan sore.

"Jadi kita ada tim khusus edukasi, menghalau ataupun menindak,” katanya.(Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Anies Jamin Identitas Pelapor Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan
Indonesia
Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan nengatakan, kebutuhan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen sangat tinggi.

Polda Metro Beri Kelonggaran Izin Melintas untuk Ojol dan Angkutan Logistik
Indonesia
Polda Metro Beri Kelonggaran Izin Melintas untuk Ojol dan Angkutan Logistik

Dari semula hanya khusus untuk bus Transjakarta kini juga sudah diperluas penggunaannya untuk ambulan

Duduk Perkara Penganiayaan terhadap Diplomat Nigeria oleh Petugas Imigrasi Jaksel
Indonesia
Duduk Perkara Penganiayaan terhadap Diplomat Nigeria oleh Petugas Imigrasi Jaksel

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menjelaskan dugaan penganiayaan terhadap diplomat asal Nigeria oleh petugas Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

Polisi Bekuk 18 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba, 2,168 Kilogram Ganja Diamankan
Indonesia
Polisi Bekuk 18 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba, 2,168 Kilogram Ganja Diamankan

Dari hasil penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti sabu-sabu seberat 46,65 gram dan ganja seberat 2,168 kilogram.

Lokasi Ganjil Genap di Tempat Wisata akan Ditambah
Indonesia
Lokasi Ganjil Genap di Tempat Wisata akan Ditambah

Ia menjelaskan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah titik kawasan ganjil genap di lokasi wisata lainnya.

Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media
Indonesia
Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian

DKI Terima 120 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 di Tahap Pertama
Indonesia
DKI Terima 120 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 di Tahap Pertama

Pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 sendiri akan dimulai minggu kedua atau minggu ketiga bulan Januari 2021.

Djoko Tjandra Dapat Remisi Dua Bulan, Ini Penjelasan Kemenkumham
Indonesia
Djoko Tjandra Dapat Remisi Dua Bulan, Ini Penjelasan Kemenkumham

Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan remisi

Sederet Tantangan Berat yang Bakal Dihadapi Listyo Sigit Jika Jadi Kapolri
Indonesia
Sederet Tantangan Berat yang Bakal Dihadapi Listyo Sigit Jika Jadi Kapolri

Sementara, untuk tantangan jangka pendek yang dihadapi Listyo sebagai Kapolri nantinya yaitu pandemi COVID-19

Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat
Indonesia
Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat

Dalam pelaksanaan PPKM darurat, target utamanya adalah menekan laju penularan COVID-19