PPKM Darurat, Pemerintah Harus Siapkan Subsidi Hindari UMKM PHK Pekerja UMKM Makanan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta menyiapkan kebijakan mengantisipasi PHK massal yang mungkin terjadi akibat PPKM Darurat terutama oleh pengusaha UMKM.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna mengatakan, pemerintah bisa membuat kebijakan pemberian proteksi dan subsidi kepada pengusaha agar tidak menambah jumlah pengangguran.

"Harapannya tetap ada subsidi dan proteksi terhadap pengusaha baik besar maupun UMKM melalui keringanan pajak dan subsidi listrik," kata Hempri melalui keterangan pers di Yogyakarta, Selasa (06/07).

Baca Juga:

Anies Jamin Identitas Pelapor Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Aman

Hempri berpandangan, sepanjang 1,5 tahun di masa pandemi sebenarnya sudah banyak muncul bentuk transformasi pekerjaan dan inovasi-inovasi penanganan pandemi, seperti model-model pemasaran melalui virtual dengan e-commerce.

"Inovasi inilah yang perlu direspon cepat pemerintah. Salah satu caranya dengan mensosialisasikan inovasi dan model pemasaran baru kepada UMKM agar tetap bisa eksis," ujarnya.

Selain itu, inovasi dan perbaikan desain program kartu pra kerja perlu diadakan agar program ini tepat sasaran serta fasilitasi pekerjaan-pekerjaan baru bagi mereka yang terdampak.

"Kunci penanganan pandemi ini adalah sinergi dan gotong royong. Pemerintah perlu tegas menegakkan regulasi. Sedang masyarakat harus tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan,” kata dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM ini

Ia mengegaskan, kemungkinan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang apabila jumlah lonjakan kasus covid belum juga menunjukkan penurunan yang signifikan.

UMKM Perikanan. (Foto: Antara)
UMKM Perikanan. (Foto: Antara)

"Pemerintah dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk menurunkan angka lonjaka,"

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada usulan tambahan anggaran PEN sebesar Rp 225,4 triliun, yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 120,72 triliun untuk program kesehatan, Rp 10,89 triliun untuk program prioritas, Rp 28,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 15,1 triliun untuk insentif usaha serta Rp 50,04 triliun untuk dukungan UMKM. (Teresa Ika/ Yogyakarta)

Baca Juga:

Keluh Kesah Ojol yang Kecepatan Orderannya Terdampak PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Blitar, Ini Kata BMKG
Indonesia
Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Blitar, Ini Kata BMKG

Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 M mengguncang tenggara Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat (21/5) sekitar pukul 19.09 WIB.

Syarat Masuk Kawasan Malioboro Liburan Long Weekend Maulid Nabi
Indonesia
Syarat Masuk Kawasan Malioboro Liburan Long Weekend Maulid Nabi

Pemerintah Kota Yogyakarta memperketat penerapan protokol kesehatan di kawasan Malioboro menjelang liburan panjang akhir bulan Oktober 2020.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksin COVID-19  AstraZeneca Dipersiapkan Satu Tahun Sebelum Pandemi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vaksin COVID-19 AstraZeneca Dipersiapkan Satu Tahun Sebelum Pandemi

Unggahan tersebut adalah hasil proses penyuntingan. Foto kemasan asli vaksin Covid-19 pernah diunggah oleh akun Twitter.

Kalah di Rumah Sendiri, Machfud Arifin Hanya Kebagian 20 Suara
Indonesia
Kalah di Rumah Sendiri, Machfud Arifin Hanya Kebagian 20 Suara

Calon wali kota Surabaya Machfud Arifin hanya peroleh 20 suara dari tempat pemungutan suara (TPS) 25.

Honda Tarik Kembali 1,79 Juta Unit Kendaraan
Dunia
Honda Tarik Kembali 1,79 Juta Unit Kendaraan

Honda Motor Co bakal menarik setidaknya 1,79 juta unit kendaraan di seluruh dunia.

KAI Daop 4 Semarang Tutup Loket Pembelian Tiket di 14 Stasiun
Indonesia
KAI Daop 4 Semarang Tutup Loket Pembelian Tiket di 14 Stasiun

PT KAI Daop 4 Semarang memutuskan menutup loket pembelian tiket di 14 stasiun di wilayah tersebut karena adanya pemberlakuan kebijakan pemesanan tiket secara daring mulai 1 Januari 2021.

Depok Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Depok Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, memiliki empat poin utama dalam pemulihan ekonomi, khususnya sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).

Bandar Narkoba Tewas saat Ditangkap Polisi
Indonesia
Bandar Narkoba Tewas saat Ditangkap Polisi

Pria berusia 45 tahun itu meninggal dunia di rumah sakit saat polisi tengah mengembangkan kasus penyelundupan narkoba tersebut.

Kejaksaan Agung Kini Miliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Indonesia
Kejaksaan Agung Kini Miliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk JAMPidmil di Kejagung melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2021.

Kukuh Sidang Offline, Rizieq Shihab Imbau Pendukungnya Taati Prokes di Persidangan
Indonesia
Kukuh Sidang Offline, Rizieq Shihab Imbau Pendukungnya Taati Prokes di Persidangan

Terdakwa Rizieq Shihab tetap bersikukuh meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menggelar persidangan secara offline dengan agenda pembacaan eksepsi kasus dugaan protokol kesehatan.