PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Apalagi, PPKM Darurat kini diperpanjang.

Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 55,21 triliun untuk bansos penanganan pandemi COVID-19.

Bansos akan meringankan beban masyarakat di tengah pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Massa Pemuda Kepung Balai Kota Bandung Tuntut Tolak PPKM Darurat

"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID-19," kata Sigit saat menggelar konferensi video bersama seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/7).

Penyaluran bansos selain harus cepat juga harus tepat sasaran di PPKM Level 4, Level 3, serta PPKM Mikro.

Sigit memastikan, unsur Polri dan TNI yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memetakan sasaran bansos.

"Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat, jangan ragu ataupun sungkan melakukan komunikasi kepada aparat untuk meminta kembali bantuan sosial apabila akan habis maupun sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya, Sigit memerintahkan jajarannya untuk menyalurkan bansos dan obat secara proaktif dan reaktif.

Nantinya, jajarannya bakal kembali mengirimkan bantuan sosial tersebut baik yang diberikan dari pemerintah maupun Polri.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan bantuan sembako kepada warga Bandung, Jumat (16/7). (Foto: MP/Humas Polri)
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan bantuan sembako kepada warga Bandung, Jumat (16/7). (Foto: MP/Humas Polri)

Ia menyebut, warga juga bisa menyampaikan apabila ada tetangganya yang belum mendapatkan bantuan sosial.

Dalam hal ini, Sigit juga mengajak seluruh elemen masyarakat saling bergandengan tangan untuk membantu sesama dan menyosialisasikan protokol kesehatan dan program percepatan vaksinasi nasional.

Sementara itu, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan asistensi terkait anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Terkait hal ini, Sigit juga telah meminta kepada kapolda untuk berkoordinasi dengan gubernur dan kajati setempat. Kemudian, jajaran kapolres untuk berkomunikasi dengan bupati, wali kota, dan kajari.

Koordinasi tersebut dilakukan terkait dengan masih rendahnya capaian belanja daerah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19.

Di antaranya, berbagai jenis bantuan masyarakat, bansos sembako, dan bansos tunai pusat.

Lalu, pembuatan rumah isolasi oleh Pemda setempat serta pengadaan dan distribusi obat-obatan.

"Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel," ucap Sigit.

Baca Juga:

PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam

Yang paling terpenting, kata Sigit, saat ini adalah masyarakat tetap di rumah, dan apabila memang terpaksa untuk beraktivitas selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.

Kebijakan yang berlaku saat ini, menurut Sigit, adalah untuk kepentingan bersama dan bertujuan menyelamatkan masyarakat serta menekan laju pertumbuhan COVID-19.

"Tentunya kita semua berharap laju pertumbuhan COVID-19 cepat turun, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas," tutup Sigit. (Knu)

Baca Juga:

Imam Besar Masjid Istiqlal yakin PPKM Darurat Bakal Sukses Jika Umat Kompak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Argentina Selidiki Kematian Diego Maradona
Indonesia
Argentina Selidiki Kematian Diego Maradona

Otoritas hukum Argentina pada Minggu (20/11) menyita data rekam jejak medis dari dokter yang menangani Diego Maradona.

Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes Alih Status ASN?
Indonesia
Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes Alih Status ASN?

Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan alih status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sepanjang 2020, Belasan Anggota Polda Jateng Diberhentikan Tidak Hormat
Indonesia
Sepanjang 2020, Belasan Anggota Polda Jateng Diberhentikan Tidak Hormat

Polda Jawa Tengah telah menghentikan tidak hormat sebanyak 18 anggota sepanjang 2020.

[Hoaks atau Fakta]: Media Tidak Berani Liput COVID-19 di Jateng
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Media Tidak Berani Liput COVID-19 di Jateng

Unggahan tersebut diupload ke Youtube pada tanggal 18 Juni 2021 lalu.

Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis
Indonesia
Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis

Presiden Joko Widodo dengan didampingi para pemuka agama tanah air, telah mengecam pernyataan Presiden Prancis. Selain itu, Presiden Prancis telah meluruskan penyataanya.

Minim Uji Spesimen Bakal Jadi Hambatan Vaksinasi
Indonesia
Minim Uji Spesimen Bakal Jadi Hambatan Vaksinasi

Vaksin COVID menjadi harapan semua orang di dunia yang dirundung pandemi virus corona.

Calon Wapres AS Berdebat Buat Gaet Pemilih
Dunia
Calon Wapres AS Berdebat Buat Gaet Pemilih

Di AS, debat wakil presiden dianggap sekunder dibandingkan dengan debat para kandidat presiden, yang biasanya menghasilkan momen-momen paling berkesan bagi para pemilih.

Seluruh Pihak Diminta Siapkan Transisi Pandemi ke Endemi, Jokowi: COVID-19 Tidak Mungkin akan Hilang
Indonesia
Seluruh Pihak Diminta Siapkan Transisi Pandemi ke Endemi, Jokowi: COVID-19 Tidak Mungkin akan Hilang

Jokowi mengingatkan masyarakat untuk terus berdisiplin menerapkan protokol kesehatan

Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Menerima Bantuan di Majalengka
Indonesia
Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Menerima Bantuan di Majalengka

"Perpres 14 tahun 2021 intinya akan mempersyaratkan setiap bantuan apapun dari APBN, APBD Provinsi dan APBD seperti Bansos, hibah dan sebagainya," kata Bupati Majalengka.

Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke
Indonesia
Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke

Anak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini mempertanyakan kebijakan orang nomor satu di DKI ini. Yang dinilainya tak berpihak pada dunia pendidikan.