PPKM Darurat Berpotensi Diperpanjang, KSPI: Ancaman Ledakan PHK di Depan Mata Presiden KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)

Merahputih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ikut menanggapi adanya wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM darurat) selama empat hingga enam minggu.

Iqbal menilai, tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK terhadap buruh.

“Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata,” kata Said Iqbal, Rabu (14/7).

Baca Juga

Langgar Aturan PPKM, Satpol PP Tutup 7 Rumah Makan dan 1 Tempat Karaoke

Selain itu, sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya terancam akan dipotong. Karenanya, KSPI meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas.

“KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh," tegas Iqbal.

KSPI juga tidak setuju dengan adanya vaksinasi berbayar yang bisa dipastikan akan terjadi komersialisasi vaksin. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tingkat penularan COVID-19 di klaster perusahaan.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir "omnibus law" kluster ketenagakerjaan akan merugikan buruh. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang terpapar COVID-19 angkanya mencapai 10 persen. Bahkan tidak sedikit buruh yang meninggal.

“Persoalannya adalah, para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-obatan saat isoman,” kata Said Iqbal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat akan diperpanjang hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kasus COVID-19.

Baca Juga

Satpol PP DKI Sebut Banyak Tempat Hiburan Tutup Jam 9, Buka Lagi pada 11 Malam

Dengan risiko pandemi COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.

“Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Oleh sebab itu, pemerintah bakal terus memperkuat belanja APBN untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, akselerasi vaksinasi COVID-19 juga harus didorong untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Sebut Pria yang Ejek Gibran Datang Sendiri ke Polresta Solo
Indonesia
Polri Sebut Pria yang Ejek Gibran Datang Sendiri ke Polresta Solo

"Jadi yang bersangkutan (AM) datang sendiri itu datang ke Polres untuk meminta maaf. Jadi, tidak ada yang diamankan di Polresta Solo," ujarnya

Polres Klaten Lakukan Penyekatan di Perbatasan Jateng-DIY
Indonesia
Polres Klaten Lakukan Penyekatan di Perbatasan Jateng-DIY

Kegiatan penyekatan dilakukan setelah pemerintah resmi mengeluarkan surat edaran larangan mudik Lebaran.

Pemprov DKI akan Revitalisasi Gereja Immanuel
Indonesia
Pemprov DKI akan Revitalisasi Gereja Immanuel

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan melakukan revitalisasi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat.

PAN Tegaskan Tidak Ada Anggota Dewan Menyeberang ke Partai Ummat
Indonesia
PAN Tegaskan Tidak Ada Anggota Dewan Menyeberang ke Partai Ummat

Jika ada mantan anggota PAN yang terlibat di Partai Ummat, kata Yoga, jumlahnya hanya sedikit saja, non signifikan.

Sah! Jokowi Teken UU Cipta Kerja 1.187 Halaman
Indonesia
Sah! Jokowi Teken UU Cipta Kerja 1.187 Halaman

Para buruh meminta, jika nantinya MK melakukan sidang, MK bisa bersikap adil atas ajuan buruh tersebut.

Jumlah Kasus Aktif di Jakarta Turun, Pasien Sembuh Capai 526.941 Orang
Indonesia
Jumlah Kasus Aktif di Jakarta Turun, Pasien Sembuh Capai 526.941 Orang

Pemprov DKI pun meminta warga untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) pencegahan wabah corona.

Lihat Video Jozeph Paul Zhang, Husin Shahab: Daripada Batal Puasa, Laporkan Saja
Indonesia
Lihat Video Jozeph Paul Zhang, Husin Shahab: Daripada Batal Puasa, Laporkan Saja

Semoga dengan laporan ini kita bisa meredam sentimen antar beragama

Wagub DKI: Warung yang Jual Rokok ke Anak-Anak Didenda Rp 50 Juta
Indonesia
Wagub DKI: Warung yang Jual Rokok ke Anak-Anak Didenda Rp 50 Juta

"Nanti bagi toko warung yang menjual rokok bagi anak di bawah umur sudah aturan bakal didenda Rp 50 juta," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (17/9)

Dilaporkan ke Dewas, Begini Respons Indriyanto Seno Adji
Indonesia
Dilaporkan ke Dewas, Begini Respons Indriyanto Seno Adji

Pelaporan ini dilayangkan lantaran Indriyanto dinilai sudah berpihak pada pimpinan KPK

Indikator yang Harus Dicapai Jika Indonesia Ingin Jadi Negara Maju
Indonesia
Indikator yang Harus Dicapai Jika Indonesia Ingin Jadi Negara Maju

Indonesia telah menargetkan di 2045, menjadi negara maju. indikator menjadi negara maju tidak hanya bisa menangadalkan pertumbuhan ekonomi