PPK Diminta Awasi Jam Kerja ASN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo. Foto: Kemenpan RB

MerahPutih.com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.16/2022, yang merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.

SE ini ditujukan bagi Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Kepala BIN, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Baca Juga:

Menteri Tjahjo Kumolo Setuju ASN Terapkan WFH setelah Libur Lebaran

Pada SE tersebut, disampaikan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta agar melakukan pengawasan terhadap ketentuan jam kerja ASN di lingkungan instansi masing-masing dan meningkatkan kepatuhan ASN dalam menaati ketentuan jam kerja.

Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun, akan diberikan hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain itu, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS juga diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Hal tersebut tertuang pada Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.

Menurut Tjahjo, hal ini sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat. Serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya.

Baca Juga:

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru

"PPK perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat sesuai dengan karakteristik masing-masing,” jelas Tjahjo dalam keterangan persnya, Kamis (23/6).

Dijelaskan bahwa jumlah jam kerja efektif bagi instansi pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu. Untuk itu PPK diharapkan melakukan pengawasan terhadap ASN agar menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

"Khususnya dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi," jelas Tjahjo. (Knu)

Baca Juga:

Menteri Tjahjo Kumolo Perpanjang Pendaftaran Guru PPPK di Papua-Papua Barat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Jemaah Haji Indonesia Alami Dehidrasi
Indonesia
Ribuan Jemaah Haji Indonesia Alami Dehidrasi

Jemaah untuk memperhatikan asupan cairan dengan minum air sesering mungkin. Karena dehidrasi ini menjadi pemicu awal mereka penyakit bawaan menjadi berat.

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Sarung Tenun Bergambar Anjing
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Sarung Tenun Bergambar Anjing

Beredar informasi berupa video di media sosial Twitter yang menginformasikan mengenai beredarnya sarung tenun yang bergambar anjing jelang Ramadan.

Asrama Haji di Lampung Dialihfungsikan Jadi RS Darurat COVID-19
Indonesia
Asrama Haji di Lampung Dialihfungsikan Jadi RS Darurat COVID-19

"Ada 25 Asrama haji di seluruh Indonesia yang bisa digunakan sebagai tempat isolasi atau bahkan bisa dialih fungsikan menjadi rumah sakit bagi pasien COVID-19," ujar Yaqut

DIY Relokasi 1.700 PKL Malioboro, Pedagang Minta Penundaan
Indonesia
DIY Relokasi 1.700 PKL Malioboro, Pedagang Minta Penundaan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal merelokasi sebanyak 1.700 pedagang kaki lima (PKL) yang membuka usaha di sepanjang kawasan Malioboro.

[Hoaks atau Fakta]: Megawati Mundur Dari Ketum PDI-P Digantikan Jokowi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Megawati Mundur Dari Ketum PDI-P Digantikan Jokowi

Terkait dengan informasi mundurnya Megawati dari jabatan Ketum PDIP, ternyata hanya berupa pendapat para pemerhati politik di Indonesia tentang posisi Ketum Megawati

HPP Daging Rp 130 Ribu Per Kg, Pedagang Mogok Jualan
Indonesia
HPP Daging Rp 130 Ribu Per Kg, Pedagang Mogok Jualan

Kebijakan pemerintah seringkali ramah kepada korporasi besar sehingga terjadi monopoli dan kartelisasi komoditi daging dan sapi

Sekjen PDIP Ajak Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi

Peluang sangat terbuka luas bagi kaum muda Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi dengan produk kopi dalam negeri

Pemprov DKI Manut Kemensos Soal Pemberhentian Penyaluran Bansos COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Manut Kemensos Soal Pemberhentian Penyaluran Bansos COVID-19

Kementerian Sosial tetap menyalurkan bantuan bagi warga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Balap Motor Bikinan Polda Metro Jaya di Ancol Resmi Bergulir
Indonesia
Balap Motor Bikinan Polda Metro Jaya di Ancol Resmi Bergulir

Polda Metro Jaya mulai menggelar balap liar resmi (street race) perdana hari ini, Minggu (16/1).

[Hoaks atau Fakta]: WhatsApp Bagikan Toyota Avanza Veloz
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: WhatsApp Bagikan Toyota Avanza Veloz

Pesan serupa sudah pernah diverifikasi sebelumnya dalam website turnbackhoax.id berjudul “Anda Berhak Terima Hadiah Cashback Voucher Pulsa Gratis dari Telegran Senilai 300.000” pada 7 juli 2021.