PPI Jepang Ingatkan Pemerintah dan DPR Bikin Aturan Berkeadilan sosial Rapat Paripurna UU Cipta Kerja. (Foto: dpr.go.id).

MerahPutih.com - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang menyatakan sikap atas situasi politik di tanah air. Hal ini menanggapi maraknya pro kontra di masyarakat hingga aksi demonstrasi dalam dua pekan terakhir.

Pernyataan sikap yang disampaikan oleh PPI Jepang sebagai bentuk respon pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, 5 Oktober.

UU yang juga dikenal sebagai Omnibus Law ini dinilai melanggar beberapa substansi yang dinilai sangat merugikan buruh dan kepentingan negara untuk jangka panjang.

Baca Juga:

Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan

Ketua Umum PPI Jepang Yudi Ariesta Chandra menyebutkan salah satu poin krusial yang menjadi sorotan mereka yaitu proses legislasi di DPR.

“Sejak awal, saat proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan RUU tersebut tampak terlalu tergesa-gesa,” katanya, Sabtu (17/10).

Selain itu, mereka juga melihat kalau baik pemerintah maupun DPR enggan membuka diri terhadap masukan dan kritik sebagai bentuk aspirasi masyarakat.

“Ini menjadi indikator utama untuk menilai minimnya partisipasi publik dalam penyusunan Omnibus Law,” tegasnya.

Undang-Undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang. UU Cipta Kerja mencakup 11 sektor dan merevisi lebih dari 70 Undang-Undang yang diproyeksikan mampu meningkatkan investasi di dalam negeri.

Di dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi merupakan suatu hal yang krusial. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 96 mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat baik secara liasan maupun tulisan.

Ketua Bidang Pusat Pergerakan PPI Jepang Muhammad Reza Rustam menilai bahwa baik pemerintah maupun DPR harus lebih jeli lagi dalam penyusuan Omnibus Law.

Demo buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

“Ini kan mencakup banyak sektor dan revisi puluhan Undang-Undang, jadi diperlukan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian dalam penyusunannya,” terang mahasiswa yang tengah mengenyam studi doktoralnya ini.

“Ya, secara teori juga dalam pembentukan regulasi tidak hanya sekadar pemenuhan aspek proseduralnya saja tapi regulasi juga memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih luas apalagi masih terjadi pro kontra,” tambahnya.

Ia menyebut, seyogyanya baik pemerintah maupun DPR mengedepankan kaidah dan prinsip demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat.

"Ketimbang penyelesaian cepat dengan dalih urgensi demi terciptanya peraturan yang berkeadilan sosial,” tegasnya.

Apalagi, tegas ia, Indonesia masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang mana kasus positifnya masih terus bertambah setiap harinya. (Knu)

Baca Juga:

Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wacana Pengunduran Pemilu 2024, Ini Komentar Perludem
Indonesia
Wacana Pengunduran Pemilu 2024, Ini Komentar Perludem

Menurut Titi, konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tidak membuka celah penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kecuali mengamendemen terlebih dahulu Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.

Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Pasar Turi Surabaya
Indonesia
Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Pasar Turi Surabaya

Stasiun Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur, merupakan salah satu lokasi tersedianya rapid test antigen yang mulai diberlakukan PT KAI pada Selasa (22/12).

Ganjar Sahkan UMK Jateng 2021, Kota Semarang Tertinggi
Indonesia
Ganjar Sahkan UMK Jateng 2021, Kota Semarang Tertinggi

Ia mengungkapkan kenaikan upah minimum ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

15 Pelanggaran Lalu Lintas Ini Jadi Target Penindakan Polisi Saat Operasi Patuh Jaya
Indonesia
15 Pelanggaran Lalu Lintas Ini Jadi Target Penindakan Polisi Saat Operasi Patuh Jaya

Sosialisasi Operasi Patuh Jaya 2021 telah dilaksanakan selama sepekan

Kasus COVID-19 DKI Meroket, Anies Rekrut Tenaga Profesional Kesehatan
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI Meroket, Anies Rekrut Tenaga Profesional Kesehatan

Rekrutmen yang diperlukan oleh Pemprov DKI yaitu Dokter Spesialis Paru, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Anastesi/KIC dan Dokter Spesialis Obgyn

DPW PKB Jateng Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024
Indonesia
DPW PKB Jateng Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Patai Persatuan Bangsa (PKB) Jawa Tengah memastikan mengusung Muhaimin Iskandar Cak Imin maju di Pilpres 2024. Keputusan tersebut dianggap sudah bulat dan berdasarkan usulan dari kader akar rumput.

Jawa Barat Siaga 1 COVID-19
Indonesia
Jawa Barat Siaga 1 COVID-19

Kenaikan kasus COVID-19 merupakan imbas dari libur Lebaran 2021

Jadi Tersangka Kebakaran, Pejabat Kejagung Tidak Dibui
Indonesia
Jadi Tersangka Kebakaran, Pejabat Kejagung Tidak Dibui

Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta.

Moeldoko Resmi Polisikan Dua Peneliti ICW
Indonesia
Moeldoko Resmi Polisikan Dua Peneliti ICW

Kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut

 Semua Unsur Harus Terlibat Hentikan Konflik di Papua
Indonesia
Semua Unsur Harus Terlibat Hentikan Konflik di Papua

Jenazah Gabriella baru berhasil dievakuasi Jumat (16/9). Aparat keamanan bersama warga saat ini sedang mencari nakes atas nama Gerald Sokoy yang belum diketahui keberadaannya.