PPI Jepang Ingatkan Pemerintah dan DPR Bikin Aturan Berkeadilan sosial Rapat Paripurna UU Cipta Kerja. (Foto: dpr.go.id).

MerahPutih.com - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang menyatakan sikap atas situasi politik di tanah air. Hal ini menanggapi maraknya pro kontra di masyarakat hingga aksi demonstrasi dalam dua pekan terakhir.

Pernyataan sikap yang disampaikan oleh PPI Jepang sebagai bentuk respon pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, 5 Oktober.

UU yang juga dikenal sebagai Omnibus Law ini dinilai melanggar beberapa substansi yang dinilai sangat merugikan buruh dan kepentingan negara untuk jangka panjang.

Baca Juga:

Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan

Ketua Umum PPI Jepang Yudi Ariesta Chandra menyebutkan salah satu poin krusial yang menjadi sorotan mereka yaitu proses legislasi di DPR.

“Sejak awal, saat proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan RUU tersebut tampak terlalu tergesa-gesa,” katanya, Sabtu (17/10).

Selain itu, mereka juga melihat kalau baik pemerintah maupun DPR enggan membuka diri terhadap masukan dan kritik sebagai bentuk aspirasi masyarakat.

“Ini menjadi indikator utama untuk menilai minimnya partisipasi publik dalam penyusunan Omnibus Law,” tegasnya.

Undang-Undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang. UU Cipta Kerja mencakup 11 sektor dan merevisi lebih dari 70 Undang-Undang yang diproyeksikan mampu meningkatkan investasi di dalam negeri.

Di dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi merupakan suatu hal yang krusial. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 96 mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat baik secara liasan maupun tulisan.

Ketua Bidang Pusat Pergerakan PPI Jepang Muhammad Reza Rustam menilai bahwa baik pemerintah maupun DPR harus lebih jeli lagi dalam penyusuan Omnibus Law.

Demo buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

“Ini kan mencakup banyak sektor dan revisi puluhan Undang-Undang, jadi diperlukan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian dalam penyusunannya,” terang mahasiswa yang tengah mengenyam studi doktoralnya ini.

“Ya, secara teori juga dalam pembentukan regulasi tidak hanya sekadar pemenuhan aspek proseduralnya saja tapi regulasi juga memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih luas apalagi masih terjadi pro kontra,” tambahnya.

Ia menyebut, seyogyanya baik pemerintah maupun DPR mengedepankan kaidah dan prinsip demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat.

"Ketimbang penyelesaian cepat dengan dalih urgensi demi terciptanya peraturan yang berkeadilan sosial,” tegasnya.

Apalagi, tegas ia, Indonesia masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang mana kasus positifnya masih terus bertambah setiap harinya. (Knu)

Baca Juga:

Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia
Indonesia
MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia

Pondok pesantren merupakan potret kebhinnekaan Indonesia karena selain menjadi pusat ilmu agama, ponpes juga sangat berbaur dan mewarnai masyarakat sekitar.

 Presiden Jokowi Diminta Hentikan Kriminalisasi Terhadap Ravio Putra
Indonesia
Presiden Jokowi Diminta Hentikan Kriminalisasi Terhadap Ravio Putra

"Pemerintah harus memastikan setiap warga negara dilindungi oleh hukum dalam menikmati hak-hak yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ungkap LBH Jakarta.

BMKG Angkat Bicara Soal Informasi Bakal Terjadi Gempa 8 SR Akibat Gunung Krakatau
Indonesia
BMKG Angkat Bicara Soal Informasi Bakal Terjadi Gempa 8 SR Akibat Gunung Krakatau

Rekaman berita bohong ini sebenarnya sudah pernah beredar sebelumnya

Bandel tak Pakai Masker, Warga di Johar Baru Disanksi Baca Pancasila dan Al Fatihah
Indonesia
Bandel tak Pakai Masker, Warga di Johar Baru Disanksi Baca Pancasila dan Al Fatihah

Uniknya, sebagian diantara mereka tak hafal dan keteteran ketika mengucapkan lima sila Pancasila.

Revisi Iuran BPJS Kesehatan Berlaku 1 Mei, Lebih Bayar Jadi Deposit
Indonesia
Revisi Iuran BPJS Kesehatan Berlaku 1 Mei, Lebih Bayar Jadi Deposit

Apabila 1 Mei 2020 iuran peserta masih belum turun dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Banjir Kritik, Ketua MA Perintahkan Aturan Melarang Dokumentasi Sidang Dicabut
Indonesia
Banjir Kritik, Ketua MA Perintahkan Aturan Melarang Dokumentasi Sidang Dicabut

"Betul. Ternyata setelah diteliti itu sudah diatur dan itu sudah diperintahkan untuk mencabut," kata Juru Bicara MA, Samsan Nganro saat dikonfirmasi wartawan, Jum'at (28/2).

Pemprov DKI Klaim Tak Pernah Temukan Pemudik Manfaatkan Angkutan Barang
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Tak Pernah Temukan Pemudik Manfaatkan Angkutan Barang

Sudah tak ada lagi bus antar kota anta provinsi (AKAP) yang berangkat dari Jakarta

Pasrah Berdesakan Masuk Transjakarta-MRT, Warga Harap-Harap Cemas Kena Corona
Indonesia
Pasrah Berdesakan Masuk Transjakarta-MRT, Warga Harap-Harap Cemas Kena Corona

Atrean semakin panjang karena waktu kedatangan bus TransJakarta hanya 10 menit sekali

Simpan Zat Radioaktif hingga Terjadi Pencemaran, Oknum Pegawai Batan Bisa Jadi Tersangka
Indonesia
Simpan Zat Radioaktif hingga Terjadi Pencemaran, Oknum Pegawai Batan Bisa Jadi Tersangka

Pegawai Batan yang menyimpan zat radioaktif ilegal di rumahnya berpotensi menjadi tersangka.

Jaksa Tuntut Brigjen Prasetijo 2 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Jaksa Tuntut Brigjen Prasetijo 2 Tahun 6 Bulan Penjara

JPU menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan hukuman dua tahun dan enam bulan penjara terhadap Brigjen Prasetijo Utomo.