PPDB Kacau, Pemerintah Diminta Turun Tangan Sejumlah orang tua murid demo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6), protes perihal sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

MerahPutih.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turun tangan mengatasi masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah.

"Kericuhan PPDB seolah menjadi cerita lama yang terus berulang setiap tahun. Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota harusnya menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari sehingga meminimalkan potensi protes dari calon siswa maupun wali murid," ucap Syaiful dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/6)

Baca Juga

Pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jateng Tembus 80 Persen dari Kuota

Ia mengutip beberapa masalah penyelenggaraan PPBD tahun ini, seperti protes sejumlah orang tua soal aturan umur dalam PSBB di DKI Jakarta, protes orang tua soal kuota jalur prestasi di Kota Bogor, dan masalah layanan daring PPDB di Malang yang membuat orang tua siswa berbondong-bondong ke datang ke sekolah.

"PPDB ini seperti penyakit kronis yang selalu kambuh di setiap awal tahun ajaran baru. Perlu perumusan kebijakan PPDB yang lebih komprehensif mulai dari proses sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi sehingga orang tua siswa merasa ada jaminan keadilan dan transparansi," sambungnya dilansir Antara

GEPRAK
Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan (GEPRAK) menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6). Foto: Istimewa

Syaiful mengatakan bahwa daerah memang punya kewenangan untuk menentukan aturan PPDB berbasis zonasi agar lebih fleksibel, namun pengaturan tersebut tetap mengacu pada kebijakan PPDB yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

"Bisa jadi aturan PPDB di satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda karena Dinas Pendidikan melihat urgensi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Hanya saja perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisasikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan," ungkapnyaDia menjelaskan bahwa PPDB mencakup penerimaan siswa dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi.

Kemendikbud telah memberikan patokan proporsi dari setiap jalur tersebut, yakni 50 persen untuk jalur domisili, 12 persen untuk jalur afirmasi, lima persen untuk jalur perpindahan, dan maksimal 30 persen untuk jalur prestasi.

Baca Juga

Sistem PPDB Online Bikin Bingung Orang Tua Murid

"Harusnya aturan dari daerah tetap merujuk pada proporsi tersebut sehingga PPDB tetap dalam koridor aturan nasional meskipun tetap memperhatikan keragaman kondisi daerah," pungkasnya.

Dia berharap dinas pendidikan dan sekolah memberikan ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi siswa dan orang tua siswa yang belum memahami aturan PPDB. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tetap Gelar Upacara 17 Agustus, Pemprov DKI Batasi Tamu
Indonesia
Tetap Gelar Upacara 17 Agustus, Pemprov DKI Batasi Tamu

Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 ini akan terasa berbeda dari tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19.

Polisi Bongkar Pabrik Tembakau Gorilla di Kemanggisan
Indonesia
Polisi Bongkar Pabrik Tembakau Gorilla di Kemanggisan

Polisi awalnya menangkap AP pada akhir Desember

Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda
Indonesia
Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengakui masih banyak warga ibu kota yang belum sadar berlalu lintas di Flyover Tapal Kuda, Jakarta Selatan dengan melawan arus.

Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya
Indonesia
Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya

Karyono menyarankan agar ditempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus ini sesegera mungkin

Besok, Jokowi Berencana Jajal KRL Yogyakarta-Klaten
Indonesia
Besok, Jokowi Berencana Jajal KRL Yogyakarta-Klaten

Setelah melakukan peninjauan vaksinasi massal, mantan Wali Kota Solo ini berencana menjajal Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Yogyakarta-Klaten.

Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas
Indonesia
Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas

Ini pelanggaran HAM. Tidak boleh lepas dari jerat hukum

Calon Kapolri Baru Ditantang Benahi Stigma Pelanggaran HAM di Kepolisian
Indonesia
Calon Kapolri Baru Ditantang Benahi Stigma Pelanggaran HAM di Kepolisian

BEM SI merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

KPK Jebloskan Politikus Golkar Markus Nari ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Politikus Golkar Markus Nari ke Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan anggota DPR Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakat Klas IA Sukamiskin.

Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK

Polisi bakal menurunkan pengamanan penuh untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di dua titik.

KPU Solo Putuskan Rapat Pleno Penetapan Calon Pikada Digelar Tertutup
Indonesia
KPU Solo Putuskan Rapat Pleno Penetapan Calon Pikada Digelar Tertutup

Paslon dan timses tidak diundang dalam rapat pleno