PPDB DKI Jakarta Dinilai Tak Adil, Kantor Mendikbud Nadiem Digeruduk Orang Tua Murid Demostrasi orang tua murid mengadakan aksi di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta pada Senin (29/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Massa yang mengatasnamakan orang tua murid mengadakan aksi di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta pada Senin (29/6).

Mereka meminta ketentuan penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta yang menjadikan umur sebagai indikator dicabut.

Baca Juga:

DPR Nilai PPDB Picu Ketidakadilan

Massa mempermasalahkan syarat PPDB DKI Jakarta yang menyatakan umur dalam zonasi PPDB DKI Jakarta.

Massa menilai syarat tersebut tak masuk akal dan meminta Nadiem mencabut aturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

"Mereka melanggar Permendikbud Pak Menteri, sebagai menteri apa tindakan Bapak Menteri?" kata orator melalui mobil komando.

Massa yang hadir datang dari berbagai daerah di DKI Jakarta. Massa terus bertambah seiring berlangsungnya demo.

Mereka bergantian menyampaikan aspirasi mereka melalui mobil komando.

Beberapa dari peserta bahkan menggunakan atribut sekolah sebagai bentuk protes bahwa murid yang lebih tua lebih diuntungkan dalam PPDB tahun ini.

Salah seorang koordinator demonstrasi PPDB, Ahmad, mengatakan bahwa seleksi berdasarkan usia dalam PPDB merupakan bentuk diskriminatif terhadap siswa-siswi yang berusia lebih muda.

"Faktor usia tidak bisa dijadikan parameter untuk menilai seorang siswa-siswi kurang mampu secara ekonomi," ujarnya.

Demostrasi orang tua murid mengadakan aksi di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta pada Senin (29/6). (Foto: MP/Kanugrahan)
Demostrasi orang tua murid mengadakan aksi di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta pada Senin (29/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Hingga saat ini, para peserta demontrasi masih berkumpul dan berorasi di depan Gedung Kemendikbud.

Sementara itu, sebanyak 12 orang perwakilan peserta demonstrasi sudah diterima pihak Kemendikbud untuk melakukan audiensi dan menyampaikan aspirasinya terkait pelaksanaan PPDB DKI Jakarta.

Mereka mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membatalkan pelaksanaan PPDB DKI yang sudah berjalan dan mengulang prosesnya dari awal.

"Ulang PPDB dengan menggunakan parameter zonasi atau jarak," ungkapnya.

Selain itu, hadir juga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait di lokasi. Dia pun meminta Mendikbud Nadiem Makarim meninjau kembali pelaksanaan PPDB DKI 2020.

"Saya perwakilan dari Komnas PA karena prihatin dengan kondisi ini. Permendikbud tentang PPDB. Kita minta dibatalkan, ditinjau kembali, maka harus diulang kembali. karena ini hak anak atas pendidikan," kata dia.

"Ini bukan belas kasihan. Tidak ada aturan murid baru dengan batasan usia," ujar Arist di lokasi.

Baca Juga:

Puluhan Pendaftar PPDB Online SMA/SMK di Solo Ketahuan Pakai SKD Palsu

Seperti diketahui, aturan PPDB di setiap daerah mengacu pada aturan induk yaitu Permendikbud No 44/2019.

Bila dibandingkan antara Permendikbud dengan Juknis PPDB DKI 2020, maka ada persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Persamaannya, kedua aturan itu sama-sama memprioritaskan calon siswa dengan usia yang lebih tua ketimbang yang berusia lebih muda apabila sekolah menghadapi kondisi tertentu.

Perbedaannya, aturan Permendikbud No 44/2019 memprioritaskan siswa yang lebih tua apabila jarak alamat rumah calon siswa dengan sekolah sama dan harus dilakukan seleksi.

Sedangkan Juknis PPDB DKI 2020, aturannya memprioritaskan siswa yang lebih tua apabila jumlah calon pendaftar melebihi daya tampung sekolah.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan usia sebenarnya sudah sesuai dengan aturan Kemendikbud.

"Masalah usia yang menjadi salah satu pertimbangan seleksi PPDB di DKI Jakarta sebenarnya sudah lama, namun baru diterapkan di DKI Jakarta mulai tahun ini," ujar Hamid.

Dia menjelaskan, usia anak merupakan salah satu persyaratan dalam PPDB. Baik pada Permendikbud No.17/2017 maupun Permendikbud No.44/2019 juga disebutkan, persyaratan calon peserta didik baru kelas satu berusia tujuh hingga 12 tahun, atau paling rendah enam tahun pada 1 Juli tahun berjalan.

Dinas Pendidikan DKI pernah mengungkapkan alasan PPDB DKI tidak menjadikan jarak sebagai patokan. Salah satunya ialah karena PPDB berbasis jarak di daerah lain juga menemukan masalah.

"DKI itu menggunakan berbasis wilayah, persoalannya bukan karena punya hati atau tidak, coba ditengok yang menggunakan titik koordinat saat ini, ada masalah atau tidak? Setahu saya, di Solo itu juga ada masalah dengan titik koordinat," ucap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/6). (Knu)

Baca Juga:

Alasan Pemprov DKI Utamakan Jalur Usia dalam PPDB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS: Wajar Media Asing Nilai Menkes Gagal
Indonesia
PKS: Wajar Media Asing Nilai Menkes Gagal

Netty Prasetiyani Aher menanggapi penilaian media asing terhadap Kemenkes yang tak sigap dalam menangani pandemi COVID-19.

Langkah Kemensos Tanggulangi 26 Juta Jiwa Lansia
Indonesia
Langkah Kemensos Tanggulangi 26 Juta Jiwa Lansia

Di Indonesia, dari populasi lansia, lansia dengan kategori miskin dan rentan sebesar 40 persen atau 12,6 juta. Lansia dalam keluarga sebanyak 10,7 juta.

Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi
Indonesia
Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pada masa pandemi COVID-19 belum optimal dalam mengatasi krisis di bidang pendidikan.

Satgas COVID-19 Ingatkan Peserta Pilkada Harus Selamatkan Rakyat
Indonesia
Satgas COVID-19 Ingatkan Peserta Pilkada Harus Selamatkan Rakyat

Satgas Penanganan Covid-19, tidak akan melarang aktivitas politik dalam pilkada selama tidak menimbulkan potensi penularan.

Rudy Bela Purnomo, Mundur di Pilwakot Solo Bukan untuk Tekan Gibran
Indonesia
Rudy Bela Purnomo, Mundur di Pilwakot Solo Bukan untuk Tekan Gibran

Apa yang dilakukan Purnomo tersebut dianggap sebagai manuver politik untuk menekan pesaingnya Gibran Rakabuming Raka.

Hasil Tes Swab Nakes yang Mesum di RSD Wisma Atlet
Indonesia
Hasil Tes Swab Nakes yang Mesum di RSD Wisma Atlet

Oknum nakes tersebut tetap harus melakukan isolasi di RSD Wisma Atlet

Geram Jokowi Berujung Pencopotan Dua Jenderal Polisi
Indonesia
Geram Jokowi Berujung Pencopotan Dua Jenderal Polisi

Kompolnas menilai pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat menjadi pelajaran bagi anggota kepolisian lain dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Tanah Longsor di Flores Timur, Ratusan Korban Belum Ditemukan
Indonesia
Tanah Longsor di Flores Timur, Ratusan Korban Belum Ditemukan

Ratusan korban longsor yang terjadi di wilayah Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu (4/4) dini hari, belum ditemukan.

PKS Minta Pemerintah Perhatikan 6 Syarat Sebelum Berlakukan New Normal
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Perhatikan 6 Syarat Sebelum Berlakukan New Normal

Dari beberapa persyaratan yang tadi disebutkan, untuk situasi sekarang, dia menganggap pemerintah belum mampu melakukannya.

Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya
Indonesia
Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya

Kota Solo bakal menggandeng enam daerah lain di Soloraya untuk merealisasikan program prioritas pemerintahan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.