PPATK Temukan Rp 1,7 Triliun Mengalir ke ACT, 50 Persen Diduga Digunakan Tak Semestinya Suasana kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta setelah Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, Rabu (6/7/2022). (ANTARA/Asep Firmansyah)

MerahPutih.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 843 rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan afiliasinya.

"Jadi PPATK melihat ada Rp 1,7 triliun uang yang mengalir ke ACT," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Rabu (4/8).

Dari total dana tersebut, lanjut Ivan, 50 persen dana yang diterima mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi dengan pihak pribadi di ACT.

Baca Juga:

Bareskrim Sebut ACT Bayar Utang Rp 10 Miliar ke Koperasi Syariah 212

Dia menduga pengunaan uang itu tidak akuntabel.

"Sementara ini masih kami duga dipergunakan oleh, secara tidak prudent lah, tidak akuntabel," terangnya.

Ivan juga menyebut para entitas yang menerima aliran dana tersebut.

Menurut dia, mereka adalah anak usaha ACT yang kemudian uangnya mengalir ke pengurus yayasan filantropi.

"Jadi ACT itu punya kegiatan-kegiatan usaha lain. Jadi kegiatan usaha lain itu yang kemudian menerima dana, dan dana itu ada kembali lagi ke pengurus, gitu," tuturnya,

Ivan menjelaskan, aliran dana yang seharusnya disalurkan ACT ke masyarakat itu kemudian disalahgunakan untuk membayar kesehatan hingga membeli rumah.

Aliran dana itu, lanjutnya, tidak dipergunakan untuk kepentingan sosial,

"Jadi kita melihat ada kepentingan untuk buat pembayaran kesehatan, pembelian vila, kemudian pembelian apa, pembelian rumah, pembelian aset, segala macam yang memang tidak diperuntukkan buat kepentingan sosial," tutup dia.

Baca Juga:

Bareskrim Temukan Puluhan Miliar Dana Donasi ACT Diduga Disalahgunakan

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi.

Ahyudin dan Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara.

Dua tersangka lainnya adalah Hariyana Hermain, yang merupakan salah satu Pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan.

Ada juga tersangka lain, yakni Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempatnya pun disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP.

Selain itu, Ibnu Khajar dkk disangkakan Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. (Knu)

Baca Juga:

Dugaan Penyelewengan Donasi ACT, Bareskrim Periksa Ketua Koperasi 212

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluyuran Usai PTM, Ratusan Siswa di Solo Terjaring Razia Satpol PP
Indonesia
Keluyuran Usai PTM, Ratusan Siswa di Solo Terjaring Razia Satpol PP

Satpol PP menjaring ratusan siswa yang kedapatan keluyuran usai mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM), Rabu (17/11).

DPD Dorong Pemerintah Kembangkan Pengolahan Limbah Medis
Indonesia
DPD Dorong Pemerintah Kembangkan Pengolahan Limbah Medis

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) berkolaborasi mengembangkan teknologi pengolahan limbah medis.

Dinkes DKI Sebut Nasi Boks PSI di Jakut Mengandung Bakteri E-Coli
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Nasi Boks PSI di Jakut Mengandung Bakteri E-Coli

"Karena kurang higienis, maka ada bakteri E coli, jadi bukan karena kadaluwarsa," bebernya.

Pembahasan RUU PDP Terkait Pengawas Independen Belum Capai Titik Temu
Indonesia
Pembahasan RUU PDP Terkait Pengawas Independen Belum Capai Titik Temu

"Draf per pasal sudah final semua.Sekarang sudah separuh lebih, tinggal permasalah otoritas pengawasannya," ujar Kharis saat menggelar ramah tamah dengan awak media di Solo, Rabu (20/10).

2 Tahun Tutup, KPK Buka Kembali Layanan Publik Tatap Muka
Indonesia
2 Tahun Tutup, KPK Buka Kembali Layanan Publik Tatap Muka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali membuka pelayanan publik secara langsung atau tatap muka, pada Kamis, (2/6) hari ini, dengan pertimbangan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang terkendali dan terus membaik.

 Autopsi Ulang Brigadir J Buat Menjawab Kecurigaan Keluarga
Indonesia
Autopsi Ulang Brigadir J Buat Menjawab Kecurigaan Keluarga

Kompolnas dilibatkan dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mengungkap kasus baku tembak antaranggota di rumah Kadiv Propam.

Presiden Timor Leste Puji Kemajuan Pariwisata NTT
Indonesia
Presiden Timor Leste Puji Kemajuan Pariwisata NTT

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Labuan Bajo, Jumat (22/7).

Peserta Tes SKD CPNS 'Dikawal' Pink Soldier Ala Squid Game
Indonesia
Peserta Tes SKD CPNS 'Dikawal' Pink Soldier Ala Squid Game

Kami ingin membuat peserta lebih rileks dan bahagia

PKB Minta Para Menteri Fokus Bekerja, Tak Perlu Risau Isu Reshuffle
Indonesia
PKB Minta Para Menteri Fokus Bekerja, Tak Perlu Risau Isu Reshuffle

Reshuffle menjadi hak prerogatif presiden sehingga tidak ada kewajiban untuk menyampaikan bocorannya kapan akan dilakukan dan siapa menteri yang ada diganti atau digeser.

Baru 3.345 Pengecer Minyak Goreng Pakai QR Code PeduliLindungi
Indonesia
Baru 3.345 Pengecer Minyak Goreng Pakai QR Code PeduliLindungi

Pengecer yang sudah menerima QR Code Peduli Lindungi dapat langsung melakukan transaksi dengan pembeli sesuai dengan ketetapan atau kebijakan harga.