PPATK Selesaikan Pemeriksaan Rekening FPI, Hasilnya? Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

MerahPutih.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 92 rekening Front Pembela Islam (FPI) dan pihak terkait setelah ditetapkan sebagai organisasi terlarang untuk kepentingan pemeriksaan.

Saat ini, PPATK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI yang diblokir tersebut. Hasil dari pemeriksaan itu sudah dikirimkan penyidik Polri untuk penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga

Polisi Diminta Telusuri Motif di Balik Aliran Dana Asing ke Rekening FPI

“Hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut telah disampaikan kepada penyidik Polri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,” kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/2).

Dian menyebut dari hasil analisis yang dilakukan pihaknya, ada beberapa rekening yang diduga melakukan pelanggaran hukum sehingga proses penyelidikannya diserahkan ke pihak kepolisian.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum,” ucapnya.

Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Dian menerangkan PPATK masih tetap dapat melakukan fungsi intelejen keuangan berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 dan UU No.9 Tahun 2013 terhadap rekening-rekening terkait apabila di kemudian hari menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM) atau sumber informasi lainnya.

Sebelumnya, Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pemersatu Islam (FPI), Aziz Yanuar membenarkan rekening Front Pembela Islam telah dibekukan pasca Pemerintah menetapkan organisasi itu menjadi organisasi terlarang.

“Cuma puluhan juta digarong juga,” ujar Aziz saat dihubungi, Senin (4/1).

Aziz mengatakan rekening FPI itu dibekukan pada 30 Desember 2020 atau segera setelah pelarangan organisasi diumumkan oleh pemerintah.

Meskipun begitu, Aziz mengatakan pihaknya tak berencana mengajukan usaha hukum untuk pembukaan kembali rekening FPI itu.

“Hukum Allah saja untuk hadapi kedzaliman,” kata Aziz.

Pada 30 Desember lalu, pemerintah secara resmi menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam kepala kementerian/lembaga negara.

FPI ditetapkan sebagai organisasi terlarang karena keterlibatan anggota FPI dalam aksi terorisme, aksi sweeping, dan persoalan ideologi.

Selain itu, dalam SKB itu, juga turut mengatur larangan kegiatan dan penggunaan simbol FPI di seluruh wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum akan menindak seluruh kegiatan yang masih menggunakan simbol FPI. (Knu)

Baca Juga

Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Kemenkumham menyampaikan surat yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan

Tiga Pilar Jakpus Bangun Posko Pengawasan Protokol Kesehatan di Dekat Bekas Markas FPI
Indonesia
Tiga Pilar Jakpus Bangun Posko Pengawasan Protokol Kesehatan di Dekat Bekas Markas FPI

Tiga Pilar Jakarta Pusat meresmikan posko pengawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Petamburan III yang merupakan jalan masuk ke eks markas Front Pembela Islam (FPI).

Kapolda Metro Pastikan Sindikat Mafia Tanah di Ibu Kota Bakal Diberantas
Indonesia
Kapolda Metro Pastikan Sindikat Mafia Tanah di Ibu Kota Bakal Diberantas

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran melakukan rakor bersama Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Kementerian ATR/BPN Raden Bagus Agus Widjayanto.

Gibran Berikan Bantuan Listrik Gratis pada 40 KK Miskin dan 10 Masjid di Solo
Indonesia
Gibran Berikan Bantuan Listrik Gratis pada 40 KK Miskin dan 10 Masjid di Solo

"Sebanyak 40 KK kurang mampu yang mendapatkan bantuan pemasangan listrik ini tersebar di lima kecamatan," ujar Gibran

Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen
Indonesia
Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen

Cara terbaik memastikannya, dengan pembatasan mobilitas dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan yang tegas

Lantik Kapolda Baru, Kapolri Beri Tugas Bereskan COVID-19 di Daerah
Indonesia
Lantik Kapolda Baru, Kapolri Beri Tugas Bereskan COVID-19 di Daerah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin serah terima jabatan lima perwira tinggi (pati) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri.

 KPK Minta Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Korupsi
Indonesia
KPK Minta Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Korupsi

KPK melalui program-program pencegahan, koordinasi dan supervisi akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana
Indonesia
Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana

"Sesuai prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) ada potensi ancaman bencana yang bakal terjadi akibat fenomena La Nina di tanah air. Kami perlu melakukan kesiapsiagaan mulai dari sekarang," ujar Ade

Tinjau RS Darurat Asrama Haji Donohudan, Menteri PUPR: 2 Agustus Kita Operasikan
Indonesia
Tinjau RS Darurat Asrama Haji Donohudan, Menteri PUPR: 2 Agustus Kita Operasikan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan rumah sakit (RS) darurat COVID-19 di Asrama Haji Donohudan (AHD).