PPATK Sebut Bilyet Giro Rp 2 Triliun Akidi Tio tidak Dapat Dicairkan Dian Ediana Rae mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2016-2021. Foto: ANTARA/Akbar Gumay

MerahPutih.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka suara menanggapi pernyataan Polda Sumsel yang menemukan uang yang akan didonasikan keluarga almarhum Akidi Tio kurang dari Rp 2 triliun.

Hal itu diketahui saat hendak melakukan pencairan bilyet giro (bukti pemberian uang) yang mereka terima di kantor induk Bank Mandiri di daerah ini.

Baca Juga

Polda Sumsel Ungkap Fakta Baru Kasus Sumbangan Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan, bilyet tersebut tidak akan bisa dicairkan jika kurang dari nominal yang tertera dalam bilyet.

"Memang ada prosedur sudah pasti. Kalau giro diserahkan ke bank tidak mungkin cair sebagian, bank pasti menolak. Jumlahnya harus jelas," kata Dian kepada wartawan, Rabu, (4/8).

Dian menjelaskan, bilyet giro merupakan perintah untuk memindahbukukan ke rekening lain. Dengan demikian, jika dana yang ada di rekening lain kurang dari nominal yang tertera dalam bilyet, bank akan menolak mengabulkan pemindahbukuan tersebut.

"Nah, ini permintaannya Rp 2 triliun. Otomatis tidak akan dikabulkan karena tidak diback up oleh jumlah uang yang ada. Bisanya misalnya cuma Rp 1 miliar. Harus diubah (bilyet) itu. Sudah jelas," jelas dia.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Menurut Dian, berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, PPATK memang tidak menemukan adanya dana sebesar Rp 2 triliun di rekening milik keluarga Akidi Tio maupun pihak terkait lainnya.

"Setelah kita periksa hampir seluruh rekening terkait itu sangat-sangat tidak memadai untuk memenuhi kewajiban atau komitmen sebanyak Rp 2 triliun," kata Dian.

Dian mengatakan, PPATK memiliki akses untuk masuk perbankan. Tak hanya di dalam negeri, PPATK juga memiliki sistem untuk memonitor keluar dan masuk nya uang ke dan dari Indonesia yang disebut IFTI atau International Fund Transfer Instruction), dan memiliki jaringan lebih dari 160 negara.

Meski tak menyebutkan nominal pasti, Dian mengatakan, dari penelitian dan analisis yang dilakukan, keluarga Akidi Tio tak memiliki dana setengah dari yang rencananya akan dihibahkan.

"Begini saya tidak boleh menyebut angka tapi sangat jauh. Boro-boro setengahnya juga ngga. Terlalu jauh," ujarnya.

Dian tak merinci pihak-pihak di keluarga Akidi Tio yang rekeningnya diteliti. Yang pasti, kata Dian, PPATK meneliti pihak-pihak yang terkait dengan keluarga Akidi Tio.

"Kecuali ada nama-nama yang tidak terkait tiba-tiba ada keajaiban, tiba-tiba ada orang yang punya duit mau menyumbang. Rp 2 triliun itu kan sama Rp 2.000 miliar," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Dian menjelaskan alasan PPATK meneliti mengenai rencana pemberian hibah ini. Dikatakan, PPATK merasa berkepentingan karena rencana pemberian hibah tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Selain itu, PPATK melihat adanya inkonsistensi profil pihak penyumbang dengan nilai uang yang disumbangkan.

"Kita anggap ini ada transaksi yang mencurigakan. Karena orangnya itu sebetulnya tidak memiliki profile yang memadai untuk bisa menyumbang Rp 2 triliun dan jauh dari itulah kira-kira," pungkasnya.

Diketahui, keluarga Akidi Tio berencana memberikan dana hibah kepada Polda Sumatera Selatan senilai Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemberian bantuan itu secara simbolis dilakukan di Mapolda Sumatera Selatan pada Senin (26/7).

Acara itu dihadiri oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Gubernur Sumsel Herman Deru, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. Namun, hingga saat ini, dana tersebut tak kunjung cair. (Pon)

Baca Juga

Soal Sumbangan Rp 2 Triliun Keluarga Akidi Tio, PPATK: Setengahnya Juga Tidak Ada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hujan Senin Malam, Sejumlah Titik di Jakarta Utara Tergenang
Indonesia
Hujan Senin Malam, Sejumlah Titik di Jakarta Utara Tergenang

Sejumlah titik di wilayah Jakarta Utara tergenang air usai hujan berdurasi lama melanda, Senin (17/5) malam hingga Selasa (18/5) dini hari.

'Long Span' Terakhir LRT Jabodebek Akhirnya Tersambung
Indonesia
'Long Span' Terakhir LRT Jabodebek Akhirnya Tersambung

Pembangunan di atas parkiran bawah tanah itu menjadi tantangan bagi tim pelaksana

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat
Indonesia
8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

Peningkatan kebutuhan penanganan COVID-19 akan dibiayai dari realokasi belanja beberapa Kementerian/Lembaga.

Kasus Intoleran Perusakan Makam, Kapolresta Surakarta: Jangan Sampai Terprovokasi
Indonesia
Kasus Intoleran Perusakan Makam, Kapolresta Surakarta: Jangan Sampai Terprovokasi

Sebanyak 12 nisan makam di TPU Cemoro Kembar dirusak oleh 10 anak di bawah umur.

Anies Diminta Ikuti Menaker, Baco: Gimana Ceritanya Minus Mau Dinaikin
Indonesia
Anies Diminta Ikuti Menaker, Baco: Gimana Ceritanya Minus Mau Dinaikin

Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini minus akibat pandemi COVID-19, yang berimbas pada perekonimian daerah di Indonesia.

Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur
Indonesia
Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur

Harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Kelab Malam Hingga Griya Pijat Belum Dapat 'Lampu Hijau' Beroperasi, Ini Alasannya
Indonesia
Kelab Malam Hingga Griya Pijat Belum Dapat 'Lampu Hijau' Beroperasi, Ini Alasannya

Provinsi DKI Jakarta memasuki masa PSBB mulai 10 April. Sejak itu, PSBB diperpanjang hingga tiga kali. Jakarta memulai PSBB transisi fase I pada 5 Juni dan diperpanjang sampai lima kali

595 Pengendara Ditilang karena Langgar Ganjil Genap
Indonesia
595 Pengendara Ditilang karena Langgar Ganjil Genap

"Ada 595 tilang yang sudah kita berikan kepada pelanggar," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo

Ketua dan Panglima FPI Diminta Menyerahkan Diri
Indonesia
Ketua dan Panglima FPI Diminta Menyerahkan Diri

Mereka adalah Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Maman Suryadi.

Berantas Preman, Kapolri Sesumbar Layanan Pengaduan 110 Aktif 24 Jam
Indonesia
Berantas Preman, Kapolri Sesumbar Layanan Pengaduan 110 Aktif 24 Jam

Sigit juga meminta kepada jajarannya untuk merilis setiap penangkapan preman