PPATK Sebut Bilyet Giro Rp 2 Triliun Akidi Tio tidak Dapat Dicairkan Dian Ediana Rae mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2016-2021. Foto: ANTARA/Akbar Gumay

MerahPutih.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka suara menanggapi pernyataan Polda Sumsel yang menemukan uang yang akan didonasikan keluarga almarhum Akidi Tio kurang dari Rp 2 triliun.

Hal itu diketahui saat hendak melakukan pencairan bilyet giro (bukti pemberian uang) yang mereka terima di kantor induk Bank Mandiri di daerah ini.

Baca Juga

Polda Sumsel Ungkap Fakta Baru Kasus Sumbangan Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan, bilyet tersebut tidak akan bisa dicairkan jika kurang dari nominal yang tertera dalam bilyet.

"Memang ada prosedur sudah pasti. Kalau giro diserahkan ke bank tidak mungkin cair sebagian, bank pasti menolak. Jumlahnya harus jelas," kata Dian kepada wartawan, Rabu, (4/8).

Dian menjelaskan, bilyet giro merupakan perintah untuk memindahbukukan ke rekening lain. Dengan demikian, jika dana yang ada di rekening lain kurang dari nominal yang tertera dalam bilyet, bank akan menolak mengabulkan pemindahbukuan tersebut.

"Nah, ini permintaannya Rp 2 triliun. Otomatis tidak akan dikabulkan karena tidak diback up oleh jumlah uang yang ada. Bisanya misalnya cuma Rp 1 miliar. Harus diubah (bilyet) itu. Sudah jelas," jelas dia.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Menurut Dian, berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, PPATK memang tidak menemukan adanya dana sebesar Rp 2 triliun di rekening milik keluarga Akidi Tio maupun pihak terkait lainnya.

"Setelah kita periksa hampir seluruh rekening terkait itu sangat-sangat tidak memadai untuk memenuhi kewajiban atau komitmen sebanyak Rp 2 triliun," kata Dian.

Dian mengatakan, PPATK memiliki akses untuk masuk perbankan. Tak hanya di dalam negeri, PPATK juga memiliki sistem untuk memonitor keluar dan masuk nya uang ke dan dari Indonesia yang disebut IFTI atau International Fund Transfer Instruction), dan memiliki jaringan lebih dari 160 negara.

Meski tak menyebutkan nominal pasti, Dian mengatakan, dari penelitian dan analisis yang dilakukan, keluarga Akidi Tio tak memiliki dana setengah dari yang rencananya akan dihibahkan.

"Begini saya tidak boleh menyebut angka tapi sangat jauh. Boro-boro setengahnya juga ngga. Terlalu jauh," ujarnya.

Dian tak merinci pihak-pihak di keluarga Akidi Tio yang rekeningnya diteliti. Yang pasti, kata Dian, PPATK meneliti pihak-pihak yang terkait dengan keluarga Akidi Tio.

"Kecuali ada nama-nama yang tidak terkait tiba-tiba ada keajaiban, tiba-tiba ada orang yang punya duit mau menyumbang. Rp 2 triliun itu kan sama Rp 2.000 miliar," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Dian menjelaskan alasan PPATK meneliti mengenai rencana pemberian hibah ini. Dikatakan, PPATK merasa berkepentingan karena rencana pemberian hibah tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Selain itu, PPATK melihat adanya inkonsistensi profil pihak penyumbang dengan nilai uang yang disumbangkan.

"Kita anggap ini ada transaksi yang mencurigakan. Karena orangnya itu sebetulnya tidak memiliki profile yang memadai untuk bisa menyumbang Rp 2 triliun dan jauh dari itulah kira-kira," pungkasnya.

Diketahui, keluarga Akidi Tio berencana memberikan dana hibah kepada Polda Sumatera Selatan senilai Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemberian bantuan itu secara simbolis dilakukan di Mapolda Sumatera Selatan pada Senin (26/7).

Acara itu dihadiri oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Gubernur Sumsel Herman Deru, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. Namun, hingga saat ini, dana tersebut tak kunjung cair. (Pon)

Baca Juga

Soal Sumbangan Rp 2 Triliun Keluarga Akidi Tio, PPATK: Setengahnya Juga Tidak Ada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes Pecat Vaksinator Yang Suntikan Vaksin Kosong
Indonesia
Kemenkes Pecat Vaksinator Yang Suntikan Vaksin Kosong

Tayangan video yang memperlihatkan seorang pria mendapat vaksin COVID-19 dari alat suntik kosong viral di sejumlah media sosial.

Volume Kendaraan di Sejumlah Tol Jabodetabek Masih Normal Jelang Lebaran
Indonesia
Volume Kendaraan di Sejumlah Tol Jabodetabek Masih Normal Jelang Lebaran

Polisi menyebut saat ini belum terjadi peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah ruas jalan tol yang dilalui para pemudik.

Pemprov Apresiasi Vaksinasi Walubi DKI Bersama Bhakti Utama
Indonesia
Pemprov Apresiasi Vaksinasi Walubi DKI Bersama Bhakti Utama

Acara yang berlangsung pada pagi hari tersebut berjalan secara lancar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pemprov DKI Tutup Pajangan Rokok di Minimarket, Wagub: Bukan Berarti Melarang
Indonesia
Pemprov DKI Tutup Pajangan Rokok di Minimarket, Wagub: Bukan Berarti Melarang

Kebijakan itu bertujuan untuk menekan angka perokok di Ibu Kota

COVID-19 Mengganas, DKI Siapkan 11.643 Petak Makam
Indonesia
COVID-19 Mengganas, DKI Siapkan 11.643 Petak Makam

Meski jumlah petak makam ditambah, Pemprov berharap kuburan tersebut tidak terisi penuh dan pasien COVID-19 segara sembuh agar kembali ke rumah masing-masing bertemu dengan keluarga.

Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia
Indonesia
Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia

Gempa bermagnitudo 6,0 terjadi di dekat Melbourne, Australia pada Rabu (22/9).

Presiden Jokowi Tidak Jadi Ikut Parade Konvoi Pembalap MotoGP
Indonesia
Presiden Jokowi Tidak Jadi Ikut Parade Konvoi Pembalap MotoGP

Presiden Jokowi sendiri hingga Selasa (15/3) ini masih berada di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Sepeda Belum Diperbolehkan Melintas Sudirman-Thamrin
Indonesia
Sepeda Belum Diperbolehkan Melintas Sudirman-Thamrin

Selama PPKM level 3 ini, kita harapkan adanya kesadaran masyarakat

Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem
Indonesia
Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem

Fraksi Partai NasDem buka suara menanggapi kemunculan sejumlah nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang pernah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu.

Pemerintah Resmi Larang Glorifikasi Pelaku Pelecehan Seksual di Media Massa
Indonesia
Pemerintah Resmi Larang Glorifikasi Pelaku Pelecehan Seksual di Media Massa

Ia berharap semua media dapat memberikan tayangan dan tontonan yang mendidik