PPATK Endus Sejumlah Transaksi Mencurigakan ke Nomor Rekening Romahurmuziy Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) bersama Ketua OJK (Foto: antaranews.com)

MerahPutih.Com - Kasus suap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy kian tak terbantahkan ketika ditemukannya sejumlah transaksi mencurigakan ke rekening Rommy.

Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sejumlah transfer dana tak wajar ke nomor rekening Rommy sebelum terjadi OTT di Surabaya beberapa waktu lalu.

"Sebetulnya ada kami memberikan informasi, tapi tidak ada kaitannya dengan mau di-OTT atau tidak," ujar Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Lebih lanjut Kiagus A Badaruddin menjelaskan bahwa pelaporan transaksi tersebut merupakan bagian dari kerja PPATK tanpa perlu diminta KPK atau kepolisian.

Mantan Ketum PPP Romahurmuziy
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (ANTARA FOTO)

"Diminta atau tidak diminta akan tetap kita lakukan. dan hubungan kita selama ini, dengan KPK dengan kepolisian, dengan kejaksaan semuanya berlangsung dengan baik," jelas Kiagus.

Selain itu, dengan adanya tim patroli cyber milik PPTAK dapat mengetahui secara pasti setiap penyelenggara negara dan politikus yang memiliki transaksi di luar batas kewajaran.

Jika ditelusuri lebih lanjut, jika transaksi itu terendus korupsi, akan diserahkan kepada KPK.

"Setiap kali ada transaksi mencurigakan, siapapun juga, itu transaksi keuangan tunai atau yang lain, kami serahkan kepada hasil analisanya. Kemudian di-OTT atau dipanggil seterusnya kewenangan ada di KPK," tuturnya.

Suap diberikan agar Rommy mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag untuk kedua orang tersebut. Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Rommy untuk mengurus proses seleksi jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, Romahurmuziy alias Rommy selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Knu)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gara-Gara Pilpres, Nama Dua Sekolah Dasar Ini Mendadak Viral di Media Sosial



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH