PPATK Blokir 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan Logo Aksi Cepat Tanggap. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara transaksi keuangan di 60 rekening atas nama entitas Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, puluhan rekening atas nama yayasan ACT terdapat pada 33 penyedia jasa keuangan. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi dana yang mengalir ke rekening ACT.

Baca Juga

Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang dari ACT

"PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan," kata Ivan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/7).

Ivan mengatakan penghentian itu tidak ditujukan untuk menghentikan publik berbagi. Dia mengatakan publik boleh saja berbagi untuk sesama.

"Hanya pesannya ada risiko apabila publik tidak paham kalau entitas tadi merupakan entitas kredibel atau tidak. Atau publik tidak paham pengurus-pengurusnya, atau publik tidak paham ke mana dana tersebut kemudian dikelola para pengurusnya," ucapnya.

Ia menyebut ada transaksi kiriman selama beberapa tahun oleh ACT. Selain transaksi dilakukan atas nama Yayasan, ada juga kiriman dana melalui individu, mulai dari pengurus hingga karyawan ACT.

Baca Juga

Komisi III DPR Minta ACT Buka-bukaan soal Audit Dana Sumbangan Publik

Ivan menjelaskan salah satu pengurus ACT pernah mengirim dana Rp 500 juta ke sejumlah negara. Transaksi itu dilakukan periode 2018 hingga 2019.

"Misalnya salah satu pengurus itu melakukan transaksi pengiriman dana periode 2018 ke 2019 hampir senilai Rp 500 juta ke beberapa negara, seperti ke Turki, Kyrgyzstan, Bosnia, Albania dan India," lanjut dia.

Karyawan ACT melakukan transaksi ke luar negeri dengan nominal mencapai Rp 1,7 miliar. Ivan menerangkan dana itu dikirim ke negara-negara berisiko tinggi.

"Seperti beberapa negara yang ada di sini dan 17 kali transaksi dengan nominal Rp 1,7 miliar. Antara Rp 10 juta sampai dengan Rp 552 juta. Jadi kita melihat masing-masing melakukan kegiatan sendiri-sendiri ke beberapa negara," kata Ivan.

Sebelumnya, PPATK melakukan analisis terhadap aliran dana ACT. Hasilnya sudah diserahkan ke aparat penegak hukum.

Ivan menuturkan, dari hasil analisis sementara, teridentifikasi ada penyalahgunaan dana terkait aktivitas terlarang. Dia mengatakan hasil analisis sudah diserahkan ke Densus 88 dan BNPT. (Knu)

Baca Juga

Jika Terbukti Selewengkan Dana, Mahfud Minta ACT Diproses Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Olah TKP Polisi Adu Tembak di Rumah Kadiv Propam, 2 Brigjen Terlihat di Lokasi
Indonesia
Olah TKP Polisi Adu Tembak di Rumah Kadiv Propam, 2 Brigjen Terlihat di Lokasi

Olah TKP ini terkait kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi pada pekan lalu.

Target Partai Demokrat DKI pada Pemilu 2024
Indonesia
Target Partai Demokrat DKI pada Pemilu 2024

"Hanya dengan kemenangan ini, kita dapat memperjuangkan Perubahan dan perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat. Insha Allah, Partai Demokrat dapat mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan semakin sejahtera," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono

11 0rang Jadi Korban Bom Bunuh Diri, Aiptu Sofyan Meninggal
Indonesia
11 0rang Jadi Korban Bom Bunuh Diri, Aiptu Sofyan Meninggal

Kapolda memohon waktu untuk bisa mengungkap kejadian bom bunuh diri tersebut.

Serangan Rusia ke Ukraina Berdampak Pada Harga Minyak Mentah Indonesia
Indonesia
Serangan Rusia ke Ukraina Berdampak Pada Harga Minyak Mentah Indonesia

Rusia memasok 10 persen minyak global, sepertiga gas Eropa dan, bersama dengan Ukraina, menyumbang 29 persen ekspor gandum global dan 80 persen minyak bunga matahari serta 19 persen ekspor jagung.

Pemerintah dan DPR Perlu Atur Batasan Terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP
Indonesia
Pemerintah dan DPR Perlu Atur Batasan Terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva menilai Pemerintah dan DPR perlu memuat penjelasan dan batasan terkait pasal penghinaan presiden di RKUHP untuk mencegah munculnya 'pasal karet'.

KPK Pastikan Lili Pintauli Kooperatif Hadapi Laporan Etik MotoGP Mandalika
Indonesia
KPK Pastikan Lili Pintauli Kooperatif Hadapi Laporan Etik MotoGP Mandalika

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menegaskan pihaknya memastikan Lili Pintauli akan kooperatif dalam menghadapi laporan tersebut.

Begini Mekanisme Penggantian Kartu TransJakarta Gratis Berbasis JakCard
Indonesia
Begini Mekanisme Penggantian Kartu TransJakarta Gratis Berbasis JakCard

Penggunaan kartu JakCard Bank DKI pada program kartu Pelayanan TransJakarta Gratis ini merupakan dukungan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016, perihal Pelayanan TransJakarta Gratis Dan Bus Gratis Bagi Masyarakat.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Kutuk Serangan ke Ukraina Mentah Diveto Rusia
Dunia
Resolusi Dewan Keamanan PBB Kutuk Serangan ke Ukraina Mentah Diveto Rusia

Ada lima negara yang memiliki hak veto di DK PBB, salah satunya Rusia.

Tersangka Penembak Mantan PM Shinzo Abe Eks Pasukan Bela Diri Jepang
Indonesia
Tersangka Penembak Mantan PM Shinzo Abe Eks Pasukan Bela Diri Jepang

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ditembak seorang pria berusia 41 tahun, saat menyampaikan pidato di Stasiun Yamatosaidaiji, Kota Nara, Jumat (8/7) pagi.

Pertemuan AHY-Surya Paloh Dipandang Dapat Ciptakan Poros Alternatif di 2024
Indonesia
Pertemuan AHY-Surya Paloh Dipandang Dapat Ciptakan Poros Alternatif di 2024

AHY untuk pertama kalinya berkunjung ke kantor baru NasDem di Jakarta, Selasa (29/3), untuk bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.