PP Tapera Diteken Jokowi, Gaji Pekerja Dipotong Negara 3 Persen Setiap Bulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020) malam, untuk membahas penangana

Merahputih.com - Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 Tahun 2020. PP itu berisi tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Seluruh pekerja, paling sedikit berpengahasilan sebesar upah minimum, diwajibkan mengikuti program Tapera.

Baca Juga:

Dampak Ekonomi COVID-19 Selevel 'Great Depression', Krisis 98 Enggak Ada Apa-apanya

Dalam pasal 7 disebut, para peserta Tapera adalah calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah.

Sementara, pasal 15 ayat 1 menyebut, besaran simpanan peserta yang dipotong tiap bulan oleh negara yakni sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Iuran maksimal dibayar tanggal 10 setiap bulan.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

"Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Keda sebesar 0,5 persen dan Pekerja sebesar 2,5 persen," bunyi pasal 15 ayat 2.

Kepesertaan Tapera bisa berakhir karena beberapa faktor yakni telah pensiun bagi Pekerja, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 tahun berturut-turut.

Baca Juga:

Jika Bantuan Tak Berjalan Lancar, Perekonomian Indonesia Dikhawatirkan Bakal Anjlok

Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya. Simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.

"Peserta memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukan Dana Tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimiliki Peserta dikalikan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan," bunyi pasal 24 ayat 3. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PDIP Jimmy Ijie Akui Serahkan Uang Rp2 Miliar ke Pejabat Pengadilan
Indonesia
Legislator PDIP Jimmy Ijie Akui Serahkan Uang Rp2 Miliar ke Pejabat Pengadilan

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Jimmy Demianus Ijie, mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar ke pejabat pengadilan untuk mengurus perkara. Uang Rp2 miliar itu diduga sebagai uang pelicin agar Jimmy bebas dari kasus yang menjeratnya

[HOAKS atau FAKTA]: Virus Corona Varian Baru Tak Terdeteksi PCR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Virus Corona Varian Baru Tak Terdeteksi PCR

Sebuah akun Facebook bernama Gilang Batara mengunggah narasi yang menjelaskan bahwa COVID-19 jenis baru yang telah bermutasi semakin meluas penyebarannya hingga ke Singapura.

Pandemi COVID-19, OJK Optimistis Kredit Bank Tumbuh 4 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, OJK Optimistis Kredit Bank Tumbuh 4 Persen

Pemerintah telah menempatkan dana di empat bank BUMN sebesar Rp30 triliun. OJK meyakini dana pemerintah tersebut dapat digulirkan sebagai kredit hingga tiga kali lipat.

Solo Terapkan Larangan Bersepeda Massal
Indonesia
Solo Terapkan Larangan Bersepeda Massal

Larangan bersepeda massal dilakukan setelah hasil evaluasi selama Solo berstatus kejadian luar biasa (KLB).

Isu Kudeta Demokrat Untungkan AHY dan Moeldoko
Indonesia
Isu Kudeta Demokrat Untungkan AHY dan Moeldoko

Isu mengenai kudeta kepemimpinan Partai Demokrat dinilai justru memberikan keuntungan kepada sang ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

UU Cipta Kerja Diklaim Mudahkan Usaha Syariah
Indonesia
UU Cipta Kerja Diklaim Mudahkan Usaha Syariah

Berdasarkan data pada awal 2020, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Koppontren memiliki total aset hingga Rp6,6 triliun.

Terus Bertambah, 440 Pegawai Positif Corona di 68 Perkantoran Jakarta
Indonesia
Terus Bertambah, 440 Pegawai Positif Corona di 68 Perkantoran Jakarta

Sebelumnya tercatata ada sebanyak 375 pegawai terinfeksi COVID-19 di 59 kantor.

DPRD: Anies Harus Siapkan Tempat Pengungsian Banjir Lebih Banyak
Indonesia
DPRD: Anies Harus Siapkan Tempat Pengungsian Banjir Lebih Banyak

Pemda DKI harus menyiapkan lebih banyak lagi tempat penampungan bagi pengungsi banjir.

 Pemprov DKI Sanksi 15 Rumah Makan di Jakarta Langgar Aturan PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Sanksi 15 Rumah Makan di Jakarta Langgar Aturan PSBB

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, menyampaikan penegakan sanksi terhadap pelanggar PSBB itu diharapkan agar para pemilik usaha dapat bekerja sama mematuhi PSBB

Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler
Indonesia
Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler

Bebiasaan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat ini wajib dilakukan guna menurunkan risiko penularan COVID-19 dan penyakit lainnya.