MerahPutih.com - Tempat ibadah dianggap jadi lokasi paling rawan dipolitisir saat Pemilu 2024 mendatang.
Untuk mencegah hal itu, Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) menolak penggunaan masjid untuk kampanye politik praktis.
Baca Juga:
"Masjid itu dimaknai sebagai jami, artinya tempat yang menyatukan, paling inklusif. Jadi, embel-embel primodialisme, perbedaan, semua tidak ada," ujar Sekjen PP DMI Imam Addaruqutni kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Jumat (3/2).
Imam menyerukan agar masjid digunakan sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai tempat ibadah dan menyampaikan pesan agama.
Selain itu, masjid juga harus menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan. Sementara penggunaan masjid untuk kegiatan kampanye politik praktis dikhawatirkan memicu dampak buruk. Seperti dapat menyulut politik identitas dan kepentingan kelompok di antara para jamaah.
"Karena itu masjid harus didukung suatu wujud persatuan," kata dia.
Baca Juga:
Atap Bocor, Pembukaan Masjid Sheikh Zayed Solo untuk Umum Molor
Ia mendorong agar sosialisasi anti-politisasi masjid dapat dimasifkan.
"Kalau tidak, kampanye soal isu-isu identitas, atau politik identitas juga menguat, maka ini (sosialisasi anti politisasi masjid) harus dikuatkan lagi," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla juga menegaskan kepada seluruh pengurus masjid untuk tidak menjadikan masjid sebagai tempat kampanye politik.
Wakil Presiden ke 10 dan 12 ini mengingatkan kepada seluruh pengurus bahwa masjid bukan menjadi tempat untuk berkampanye politik. Ini berlaku naik itu kampanye calon presiden, gubernur, bupati dan legislatif lainnya.
"Masjid itu sebagai tempat ibadah bukan sebagai tempat berpolitik," kata Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. (Knu)
Baca Juga:
Pengunjung Masjid Raya Al Jabbar Tidak Tertib dan Buang Sampah Sembarangan
