Potong Dana BOS, Pemerintah Dianggap Korbankan Nasib Guru Ketua Umum PP Perpani Illiza Sa'aduddin Djamal menjawab pertanyaan pewarta di sela acara Musyawarah Nasional Luar Biasa PP Perpani di Jakarta, Kamis (27/2/2020). ANTARA/Shofi Ayudiana/am.

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR Illiza Sa'aduddin Djamal mengkritik adanya pemotongan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan alasan adanya pademi COVID-19.

Menurut Illiza, pemotongan anggaran BOS akan berpengaruh kepada pendapatan guru honorer, apalagi gaji guru honorer masih berkisar Rp 400 ribu-Rp 1 juta. Hal ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan guru.

Baca Juga

Patungan Untuk Berbagi THR di Tengah Pandemi Corona

"Apalagi di pademi Covid-19 ini mereka membutuhkan dana yang cukup untuk menghadapi segala kemungkinan," kata Illiza dalam keterangannya, Senin (20/4).

Ia menyebut, saat COVID-19 dimana belajar di lakukan di rumah, para guru dituntut lebih berpikir kreatif mengingat adanya keterbatasan dalam kegiatan belajar mengajar.

"Namun jika kesejahteraan mereka berkurang karena pemotongan anggaran BOS, maka akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kreatifitas," terang Illiza

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada peluncuran program "Belajar dari Rumah" di Jakarta, Kamis. (ANTARA/Indriani)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada peluncuran program "Belajar dari Rumah" di Jakarta, Kamis. (ANTARA/Indriani)

Mantan Wali Kota Banda Aceh ini menyebut, pemerintah bisa melakukan pemotongan anggaran di bidang infrastruktur, perjalanan dinas, kegiatan bimbingan teknisyang terkesan formalitas dan lainnya. Atau bisa saja pemerintah menanggukan anggaran pelatihan online yang mencapai Rp 5,6 triliun.

"Jangan pemerintah memotong anggaran BOS yang akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pengejaran di sekolah," sebut Illiza.

Baca Juga

Minyak Anjlok, INDEF Pertanyakan Motif Pemerintah Belum Turunkan Harga BBM

Politikus PPP ini menambahkan, Kemendikbud seharusnya bisa memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer.

"Jika mereka membiarkan dana BOS dipotong maka ini sama saja dengan lepas tanggung jawab atas kesejahteraan guru yang saat ini sebenarnya masih minim khususnya guru honorer," terang Illiza.

Sebelumnya, pemerintah memotong pos anggaran tunjangan bagi guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam Perpres itu disebutkan, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp 698,3 triliun menjadi Rp 454,2 triliun.

Baca Juga

Ekonom INDEF Tantang Stafsus Milenial Jokowi Debat Terbuka

Pemotongan juga dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari yang semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 di AS Capai Angka 1.122.486, Kematian 65.735
Dunia
Kasus COVID-19 di AS Capai Angka 1.122.486, Kematian 65.735

Trump menyebut Tiongkok transparan dan sanggup mengatasi corona secara efektif sejak dini.

119.175 Napi Terima Remisi HUT ke-75 RI, Negara Hemat 167 Miliar
Indonesia
119.175 Napi Terima Remisi HUT ke-75 RI, Negara Hemat 167 Miliar

Remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif

Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Indonesia
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Olah Limbah Laundry, Mahasiswa ITS Ciptakan IPAL Berbasis 3R
Indonesia
Olah Limbah Laundry, Mahasiswa ITS Ciptakan IPAL Berbasis 3R

Tim Abdi Karya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil menciptakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk laundry berbasis reuse, recycle, dan recovery (3R).

Perpanjangan PSBB Ketat di DKI Tak Mampu Turunkan Kasus COVID-19
Indonesia
Perpanjangan PSBB Ketat di DKI Tak Mampu Turunkan Kasus COVID-19

Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta selama seminggu ini belum mampu menurunkan kasus COVID-19.

Swedia Bisa Jadi Pasar Potensial Buat Sepeda Asal Indonesia
Indonesia
Swedia Bisa Jadi Pasar Potensial Buat Sepeda Asal Indonesia

Inovasi dan teknologi yang dimiliki Swedia digabung dengan kapasitas teknis Indonesia berpotensi untuk produksi peralatan olah raga dan sepeda.

Enggak Sembarangan! Ini 'Aturan Main' Jika Ingin Donorkan Darah ke Pasien COVID-19
Indonesia
Enggak Sembarangan! Ini 'Aturan Main' Jika Ingin Donorkan Darah ke Pasien COVID-19

Saat ini, belum ada pilihan obat maupun vaksin untuk pasien COVID-19

Rampung Pada HUT RI, Pos Lintas Batas Negara di Boven Digoel Mulai Dibangun
Indonesia
Rampung Pada HUT RI, Pos Lintas Batas Negara di Boven Digoel Mulai Dibangun

Pembangunan kawasan perbatasan oleh Kementerian PUPR tidak hanya pos lintas batas saja, namun juga jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas.

 Cegah Corona Meluas, Jam Operasional Cafe dan Angkringan di Yogyakarta Dibatasi
Indonesia
Cegah Corona Meluas, Jam Operasional Cafe dan Angkringan di Yogyakarta Dibatasi

Dalam SE tersebut sejumlah usaha yang dipersingkat jam operasional adalah game net, game station, game center, warung internet,salon,cafe dan usaha sejenis.

KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa

"Bisa saja KPK memprosesnya sebagai dugaan korupsi. Tergantung KPK mau atau tidak," terang Koordinator MAKI, Boyamin Saiman