Potong Dana BOS, Pemerintah Dianggap Korbankan Nasib Guru Ketua Umum PP Perpani Illiza Sa'aduddin Djamal menjawab pertanyaan pewarta di sela acara Musyawarah Nasional Luar Biasa PP Perpani di Jakarta, Kamis (27/2/2020). ANTARA/Shofi Ayudiana/am.

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR Illiza Sa'aduddin Djamal mengkritik adanya pemotongan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan alasan adanya pademi COVID-19.

Menurut Illiza, pemotongan anggaran BOS akan berpengaruh kepada pendapatan guru honorer, apalagi gaji guru honorer masih berkisar Rp 400 ribu-Rp 1 juta. Hal ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan guru.

Baca Juga

Patungan Untuk Berbagi THR di Tengah Pandemi Corona

"Apalagi di pademi Covid-19 ini mereka membutuhkan dana yang cukup untuk menghadapi segala kemungkinan," kata Illiza dalam keterangannya, Senin (20/4).

Ia menyebut, saat COVID-19 dimana belajar di lakukan di rumah, para guru dituntut lebih berpikir kreatif mengingat adanya keterbatasan dalam kegiatan belajar mengajar.

"Namun jika kesejahteraan mereka berkurang karena pemotongan anggaran BOS, maka akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kreatifitas," terang Illiza

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada peluncuran program "Belajar dari Rumah" di Jakarta, Kamis. (ANTARA/Indriani)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada peluncuran program "Belajar dari Rumah" di Jakarta, Kamis. (ANTARA/Indriani)

Mantan Wali Kota Banda Aceh ini menyebut, pemerintah bisa melakukan pemotongan anggaran di bidang infrastruktur, perjalanan dinas, kegiatan bimbingan teknisyang terkesan formalitas dan lainnya. Atau bisa saja pemerintah menanggukan anggaran pelatihan online yang mencapai Rp 5,6 triliun.

"Jangan pemerintah memotong anggaran BOS yang akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pengejaran di sekolah," sebut Illiza.

Baca Juga

Minyak Anjlok, INDEF Pertanyakan Motif Pemerintah Belum Turunkan Harga BBM

Politikus PPP ini menambahkan, Kemendikbud seharusnya bisa memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer.

"Jika mereka membiarkan dana BOS dipotong maka ini sama saja dengan lepas tanggung jawab atas kesejahteraan guru yang saat ini sebenarnya masih minim khususnya guru honorer," terang Illiza.

Sebelumnya, pemerintah memotong pos anggaran tunjangan bagi guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam Perpres itu disebutkan, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp 698,3 triliun menjadi Rp 454,2 triliun.

Baca Juga

Ekonom INDEF Tantang Stafsus Milenial Jokowi Debat Terbuka

Pemotongan juga dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari yang semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluar dari RSPAD, Menhub Budi Karya Langsung Diisolasi di Rumah
Indonesia
Keluar dari RSPAD, Menhub Budi Karya Langsung Diisolasi di Rumah

Ia sempat mengenakan alat bantuan pernapasan

Wapres: Jaga Kemajemukan Indonesia
Indonesia
Wapres: Jaga Kemajemukan Indonesia

Seluruh masyarakat Indonesia, diminta Wapres, untuk menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

MK Gelar Sidang Uji Materi Pengalihan Program ASABRI ke BPJS TK
Indonesia
MK Gelar Sidang Uji Materi Pengalihan Program ASABRI ke BPJS TK

Agenda sidang yakni mendengarkan Keterangan Pihak Terkait yaitu PT ASABRI, PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan

Tiga Matra TNI Siap Pantau Kedispilinan Warga
Indonesia
Tiga Matra TNI Siap Pantau Kedispilinan Warga

Para prajurit TNI secara lebih giat akan turut mendisiplinkan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan sehingga tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19

Pentolan KAMI Langsung Ditahan Usai Jadi Tersangka Dugaan Penghasutan
Indonesia
Minta 'New Normal' Disosialisasikan, Jokowi: Agar Rakyat Tahu Apa yang Dikerjakan
Indonesia
Minta 'New Normal' Disosialisasikan, Jokowi: Agar Rakyat Tahu Apa yang Dikerjakan

Peningkatan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru

DPR Ingatkan 3 Indikator yang Harus Dijaga Penyelenggara Pemilu Saat COVID-19
Indonesia
DPR Ingatkan 3 Indikator yang Harus Dijaga Penyelenggara Pemilu Saat COVID-19

Perlu juga disosialisasikan dan diselaraskan bahwa pelaksanaan Pilkada dan kesehatan merupakan dua hal penting

Dua WNI yang Sembuh dari Corona Segera Dipulangkan ke Tanah Air
Indonesia
Dua WNI yang Sembuh dari Corona Segera Dipulangkan ke Tanah Air

Kemarin satu orang sudah pulang ke Indonesia

 Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Sikap KPK Belum Geledah DPP PDIP
Indonesia
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Sikap KPK Belum Geledah DPP PDIP

Padahal, kata Kurnia, sudah beberapa hari penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat caleg PDIP Harun Nasiku dan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu berjalan.

Satu Pasien Corona yang Dirawat di RSPI Meninggal
Indonesia
Satu Pasien Corona yang Dirawat di RSPI Meninggal

Pasien itu belum diketahui apakah mengidap virus corona