Potensi Wakaf Uang Sentuh Rp188 T setahun, Jokowi Minta untuk Atasi Kemiskinan Tangkapan layar Youtube Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Senin (25/

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemanfaatan wakaf dalam sistem ekonomi syariah harus diperluas tidak hanya untuk ibadah tapi juga untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan.

"Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah tapi dikembangkan ke tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat," kata Jokowi, saat peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), di Istana Negara Jakarta, Senin (25/1).

Baca Juga:

Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh

Saat acara peluncuran, Presiden didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Jokowi, pada 2021, pemerintah masih akan terus mencari jalan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

"Sebelumnya saya telah berkali-kali menyampaikan menekankan pentingnya redistribusi aset, kemudian juga yang berkaitan dengan perluasan akses permodalan dan penguatan keterampilan dalam perubahan budaya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial," ungkap Presiden.

Jokowi wakaf uang
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara Jakarta, Senin (25/1/2021). ANTARA/HO-KIP Setwapres/aa.

Satu langkah terobosan yang perlu dipikirkan, kata Jokowi, adalah pengembangan lembaga keuangan syariaf yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Khususnya dalam menngolah potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia per tahun.

"Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp188 triliun," tutur orang nomor satu di RI itu.

Potensi wakaf tersebut baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak termasuk dalam bentuk uang. Namun, Presiden mengaku masih banyak pekerjaan rumah dalam membangun ekonomi syariah nasional.

"Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih rendah, masih 16,2 persen, masih rendah. Masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, masih banyak peluang untuk dapat dioptimalkan," tutup Kepala Negara.

Baca Juga:

Erick Diperintah Wapres Suntik Modal ke Bank Wakaf Mikro Pesantren

Dalam UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sementara wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Seseorang yang ingin berwakaf dapat melakukan dengan minimal Rp1 juta yang dilakukan dengan menyetorkan ke salah satu dari 9 bank selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU).

Dikutip Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan sampai 20 Desember 2020 total wakaf tunai yang sudah terkumpul melalui dan dititipkan di bank adalah sebesar Rp328 miliar, sedangkan "project based" wakaf mencapai Rp597 miliar. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah mitigasi bencana dalam menghadapi musim hujan yang intensitasnya semakin tinggi.

Jakarta Resmi PSBB, Polisi Pastikan Orang Masih Bebas Keluar-Masuk Jakarta
Indonesia
Jakarta Resmi PSBB, Polisi Pastikan Orang Masih Bebas Keluar-Masuk Jakarta

Polisi belum bergerak mengikuti arahan yang ada dalam PSBB.

KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Ini Pihak-Pihak yang Diizinkan Keluar-Masuk Jabodetabek oleh Pergub Anies
Indonesia
Ini Pihak-Pihak yang Diizinkan Keluar-Masuk Jabodetabek oleh Pergub Anies

Anies Baswedan mengeluarkan aturan larangan warga DKI keluar wilayah. Hal itu diambil untuk menekan penyebaran COVID-19.

Komisi III: Segera Lockdown Jakarta
Indonesia
Komisi III: Segera Lockdown Jakarta

Tiongkok langsung lockdown Wuhan ketika angka positifnya masih di angka 400

Panglima TNI Mutasi 14 Perwira Tinggi TNI AD dan TNI AL
Indonesia
Panglima TNI Mutasi 14 Perwira Tinggi TNI AD dan TNI AL

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI.

Eks Bos Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Dituntut 5 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Bos Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Dituntut 5 Tahun Penjara

Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku

Indonesia Terus Perkuat Akses Pengembangan Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Terus Perkuat Akses Pengembangan Vaksin COVID-19

Pemerintah mengaku terus berupaya agar mendapatkan akses pembuatan vaksin corona.

Syahganda Nainggolan Cs Dinilai Tak Pantas Diborgol dan Pakai Baju Tahanan
Indonesia
Syahganda Nainggolan Cs Dinilai Tak Pantas Diborgol dan Pakai Baju Tahanan

Penangkapan sejumlah pentolan (KAMI dan menunjukkan mereka ke depan publik dengan baju tahanan menuai kritikan.

Evaluasi PSBB, Ketua DPRD DKI: Satpol PP Harus Banyak Jaga Dibandingkan Polisi
Indonesia
Evaluasi PSBB, Ketua DPRD DKI: Satpol PP Harus Banyak Jaga Dibandingkan Polisi

Auran yang harus dievaluasi mengenai check point di wilayah perbatasan.