Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan Anggota DPR yang juga politisi PDIP Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyebut petahana yang berkompetisi dalam pilkada lebih berpotensi menyalahgunakan wewenang daripada anggota DPR atau DPRD.

Padahal petahana hanya diwajibkan cuti selama mengikuti tahapan pilkada. Sementara anggota legislatif harus mengundurkan diri.

"Menurut DPR, justru potensi penyalahgunaan kewenangan dimiliki oleh petahana yang maju dalam pilkada lebih besar daripada anggota DPR karena petahana mempunyai akses," kata Arteria Dahlan dalam sidang uji materi UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (12/8).

Baca Juga

Parpol Dukung Bobby dan Gibran karena Berpeluang Menang di Pilkada

Sejumlah keuntungan pribadi petahana disebutnya antara lain akses terhadap kebijakan, akses terhadap alokasi anggaran, akses terhadap birokrasi dan akses terhadap kepentingan-kepentingan lokal yang ada di daerah.

Selain itu, Arteria menuturkan petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat selama melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut dia, petahana bahkan memiliki keunggulan mengetahui program, kegiatan, sumber daya manusia, mau pun sumber daya alam yang ada di wilayah yang dipimpinnya.

Ilustrasi pencoblosan
Ilustrasi Pencoblosan. (Foto: Antara).

Terkait dengan netralitas PNS, ia menyebut petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS untuk memberikan dukungan atau berkampanye dengan iming-iming jabatan apabila terpilih nanti.

"Cara lainnya adalah dengan merotasi ASN menjelang pemilihan kepala daerah. Rotasi ini dikhawatirkan membentuk unsur politisasi intimidasi pada jajaran birokrasi. Kesemua ini adalah suatu fakta yang telah hadir berkali-kali dalam persidangan Mahkamah Konstitusi," ucap Arteria Dahlan.

Untuk itu, sebagaimana dikutip Antara, DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri yang berpotensi mengganggu netralitasnya.

Ada pun uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) itu dimohonkan anggota DPR Anwar Hafid serta anggota DPRD Sumatera Barat Arkadius Dt. Intan Baso.

Baca Juga

Aktivitas Gibran Meningkat di Pilwakot Solo, Polresta Surakarta Perketat Pengamanan

Para pemohon menguji Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang mengatur syarat pengunduran diri anggota legislatif setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Para pemohon mendalilkan semestinya legislator disamakan dengan calon pertahana atau menteri yang hanya diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakai Skema G to G, Sindikat Vaksin Palsu Tidak Bakal Beroperasi di Indonesia
Indonesia
Pakai Skema G to G, Sindikat Vaksin Palsu Tidak Bakal Beroperasi di Indonesia

Pemerintah terus memantau masalah pemalsuan vaksin. Pemerintah juga mengedukasi dan terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang melakukan pengadaan vaksin lain dalam skema gotong royong.

Kapolri Tegaskan Tak Ada Toleransi di Perkara Pesta Sabu Eks Kapolsek Astnaanyar
Indonesia
Kapolri Tegaskan Tak Ada Toleransi di Perkara Pesta Sabu Eks Kapolsek Astnaanyar

Menurutnya, ada dua sanksi yang bisa diterapkan kepada Kompol Yuni

BPIP Sebut Kelompok Radikal Memanipulasi Agama untuk Kepentingan Sesaat
Indonesia
BPIP Sebut Kelompok Radikal Memanipulasi Agama untuk Kepentingan Sesaat

“Bahaya radikalisme itu adalah memanipulasi agama untuk kepentingan merebut kekuasaan sesaat,” kata Benny

Polisi Bongkar Penyeludupan Narkoba dari Amerika Serikat
Indonesia
Polisi Bongkar Penyeludupan Narkoba dari Amerika Serikat

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pria paruh baya berinisial K di sekitar kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 28 Agustus 2020 lalu.

Amankan 21 Pilkada Serentak, Polda Jateng Terjunkan 14.000 Personel
Indonesia
Amankan 21 Pilkada Serentak, Polda Jateng Terjunkan 14.000 Personel

Personel yang diterjunkan untuk mengamankan pilkada diwajibkan menjaga protokol kesehatan COVIID-19.

Pasien Sembuh COVID-19 Lampaui Jauh Penambahan Kasus
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 Lampaui Jauh Penambahan Kasus

Kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 5.144 orang hari ini, Kamis (11/3).

Batu Nisan Kesultanan Aceh Ditemukan Bergeletakan di Lokasi Proyek Jalan Tol
Indonesia
Batu Nisan Kesultanan Aceh Ditemukan Bergeletakan di Lokasi Proyek Jalan Tol

Puluhan batu nisan yang diduga situs makam peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam ditemukan di lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), di kawasan Kabupaten Aceh Besar.

Wagub DKI Positif Corona, Kadinkes: Kondisi Anies Sehat dan Hasil Tes Negatif
Indonesia
Wagub DKI Positif Corona, Kadinkes: Kondisi Anies Sehat dan Hasil Tes Negatif

kondisi Anies dalam keadaan sehat dan hasil tesnya negatif

Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya

Partai Demokrat kubu Moeldoko melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng ke Polda Metro Jaya, Sabtu (13/3)

 Ruas Jalan yang Ditutup di Surabaya Bertambah
Indonesia
Ruas Jalan yang Ditutup di Surabaya Bertambah

Ketiga ruas jalan tersebut sebelumnya telah dilakukan penutupan