Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan Anggota DPR yang juga politisi PDIP Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyebut petahana yang berkompetisi dalam pilkada lebih berpotensi menyalahgunakan wewenang daripada anggota DPR atau DPRD.

Padahal petahana hanya diwajibkan cuti selama mengikuti tahapan pilkada. Sementara anggota legislatif harus mengundurkan diri.

"Menurut DPR, justru potensi penyalahgunaan kewenangan dimiliki oleh petahana yang maju dalam pilkada lebih besar daripada anggota DPR karena petahana mempunyai akses," kata Arteria Dahlan dalam sidang uji materi UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (12/8).

Baca Juga

Parpol Dukung Bobby dan Gibran karena Berpeluang Menang di Pilkada

Sejumlah keuntungan pribadi petahana disebutnya antara lain akses terhadap kebijakan, akses terhadap alokasi anggaran, akses terhadap birokrasi dan akses terhadap kepentingan-kepentingan lokal yang ada di daerah.

Selain itu, Arteria menuturkan petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat selama melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut dia, petahana bahkan memiliki keunggulan mengetahui program, kegiatan, sumber daya manusia, mau pun sumber daya alam yang ada di wilayah yang dipimpinnya.

Ilustrasi pencoblosan
Ilustrasi Pencoblosan. (Foto: Antara).

Terkait dengan netralitas PNS, ia menyebut petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS untuk memberikan dukungan atau berkampanye dengan iming-iming jabatan apabila terpilih nanti.

"Cara lainnya adalah dengan merotasi ASN menjelang pemilihan kepala daerah. Rotasi ini dikhawatirkan membentuk unsur politisasi intimidasi pada jajaran birokrasi. Kesemua ini adalah suatu fakta yang telah hadir berkali-kali dalam persidangan Mahkamah Konstitusi," ucap Arteria Dahlan.

Untuk itu, sebagaimana dikutip Antara, DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri yang berpotensi mengganggu netralitasnya.

Ada pun uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) itu dimohonkan anggota DPR Anwar Hafid serta anggota DPRD Sumatera Barat Arkadius Dt. Intan Baso.

Baca Juga

Aktivitas Gibran Meningkat di Pilwakot Solo, Polresta Surakarta Perketat Pengamanan

Para pemohon menguji Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang mengatur syarat pengunduran diri anggota legislatif setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Para pemohon mendalilkan semestinya legislator disamakan dengan calon pertahana atau menteri yang hanya diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19
Indonesia
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19

JK mengatakan, agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Kasus Edhy Prabowo, KPK Jadwalkan Periksa Gubernur Bengkulu
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Jadwalkan Periksa Gubernur Bengkulu

Tim penyidik sedianya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gusril pada Senin (11/1) dan Rohidin pasa Selasa (12/1)

Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya
Indonesia
Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya

Kader diminta tegak lurus terhadap keputusan partai tidak hanya berlaku di Pilkada Kota Surabaya.

Kasus Polisi Nyinyir Soal KRI Nanggala 402 di Medsos Dilimpahkan ke Mabes Polri
Indonesia
Kasus Polisi Nyinyir Soal KRI Nanggala 402 di Medsos Dilimpahkan ke Mabes Polri

Berkas-berkas kasus anggota Polri nyinir soal KRI Nanggala 402 akan segera diserahkan ke Mabes Polri.

Hari Kebebasan Pers, Kekerasan dan Ancaman terhadap Jurnalis Masih Terjadi
Indonesia
Hari Kebebasan Pers, Kekerasan dan Ancaman terhadap Jurnalis Masih Terjadi

Pada periode Mei 2020 - Mei 2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Karang Taruna DKI Siap Pasang Badan untuk Anies Baswedan
Indonesia
Karang Taruna DKI Siap Pasang Badan untuk Anies Baswedan

Karang Taruna DKI siap membela Gubernur Anies Baswedan setelah ada desakan mundur

Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah
Indonesia
Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah

"Tahapan kampanye sudah berlangsung sepekan. Ada empat daerah yang melakukan pelanggaran," ujar Wahyu

Jokowi ke NTT Pantau Lumbung Pangan dan Resmikan Bendungan Napun Gete
Indonesia
Jokowi ke NTT Pantau Lumbung Pangan dan Resmikan Bendungan Napun Gete

Selepas meninjau lokasi lumbung pangan, Jokowi menuju Kabupaten Sikka dengan menempuh perjalanan udara melalui Bandar Udara Tambolaka dan tiba di Bandar Udara Frans Seda, Kabupaten Sikka.

Mayoritas Orang Tua Murid di Jakarta Setuju Belajar Tatap Muka
Indonesia
Mayoritas Orang Tua Murid di Jakarta Setuju Belajar Tatap Muka

Sebagian besar orang tua murid menyetujui rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal tahun 2021.

Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya Divonis 6 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Andi Irfan Jaya.