Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan Anggota DPR yang juga politisi PDIP Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyebut petahana yang berkompetisi dalam pilkada lebih berpotensi menyalahgunakan wewenang daripada anggota DPR atau DPRD.

Padahal petahana hanya diwajibkan cuti selama mengikuti tahapan pilkada. Sementara anggota legislatif harus mengundurkan diri.

"Menurut DPR, justru potensi penyalahgunaan kewenangan dimiliki oleh petahana yang maju dalam pilkada lebih besar daripada anggota DPR karena petahana mempunyai akses," kata Arteria Dahlan dalam sidang uji materi UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (12/8).

Baca Juga

Parpol Dukung Bobby dan Gibran karena Berpeluang Menang di Pilkada

Sejumlah keuntungan pribadi petahana disebutnya antara lain akses terhadap kebijakan, akses terhadap alokasi anggaran, akses terhadap birokrasi dan akses terhadap kepentingan-kepentingan lokal yang ada di daerah.

Selain itu, Arteria menuturkan petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat selama melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut dia, petahana bahkan memiliki keunggulan mengetahui program, kegiatan, sumber daya manusia, mau pun sumber daya alam yang ada di wilayah yang dipimpinnya.

Ilustrasi pencoblosan
Ilustrasi Pencoblosan. (Foto: Antara).

Terkait dengan netralitas PNS, ia menyebut petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS untuk memberikan dukungan atau berkampanye dengan iming-iming jabatan apabila terpilih nanti.

"Cara lainnya adalah dengan merotasi ASN menjelang pemilihan kepala daerah. Rotasi ini dikhawatirkan membentuk unsur politisasi intimidasi pada jajaran birokrasi. Kesemua ini adalah suatu fakta yang telah hadir berkali-kali dalam persidangan Mahkamah Konstitusi," ucap Arteria Dahlan.

Untuk itu, sebagaimana dikutip Antara, DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri yang berpotensi mengganggu netralitasnya.

Ada pun uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) itu dimohonkan anggota DPR Anwar Hafid serta anggota DPRD Sumatera Barat Arkadius Dt. Intan Baso.

Baca Juga

Aktivitas Gibran Meningkat di Pilwakot Solo, Polresta Surakarta Perketat Pengamanan

Para pemohon menguji Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang mengatur syarat pengunduran diri anggota legislatif setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Para pemohon mendalilkan semestinya legislator disamakan dengan calon pertahana atau menteri yang hanya diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji
Indonesia
Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji

Karyawan PT CNQC Mitra JO mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar segera membuka rekening perusahaan mereka yang tengah mengalami kepailitan.

 Calon Pilkada Tidak Seperti Beli Tiket Pesawat
Indonesia
Calon Pilkada Tidak Seperti Beli Tiket Pesawat

"Pesan kepada cabup yang diusung, itu komitmen yang harus dijaga bersama. Saya kira hari ini baju saya juga sudah merah," kata Nurdin disambut tepuk tangan hadirin di ruangan itu.

BNPB Mulai Lakukan Penanganan Darurat di Wilayah Gunung Merapi
Indonesia
BNPB Mulai Lakukan Penanganan Darurat di Wilayah Gunung Merapi

BNPB memberikan dukungan penanganan darurat di empat wilayah yang berpotensi terdampak letusan Gunung Merapi berupa logistik dan sumber daya.

Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum
Indonesia
Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum

Menteri PUPR mengatakan, telah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan para Bupati untuk memulai penanganan Citarum Hilir, yakni dengan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor.

4 Provinsi Ini Tak Laporkan Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
4 Provinsi Ini Tak Laporkan Penambahan Kasus COVID-19

Yuri menjelaskan cara aman dari tertular dan cara ampuh untuk memutus mata rantai COVID-19

Jadi Budidaya Obat, Ganja Bakal Diawasi Ketat
Indonesia
Jadi Budidaya Obat, Ganja Bakal Diawasi Ketat

Ganja juga sudah ditetapkan sebagai tanaman obat sejak 2006 melalui Kepmentan 511/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Kementerian Pertanian.

Tito Minta Masyarakat Sering Makan Taoge dan Brokoli Tangkal Corona
Indonesia
Tito Minta Masyarakat Sering Makan Taoge dan Brokoli Tangkal Corona

Tito Karnavian menganjurkan masyarakat untuk memakan makanan bergizi yang mengandung vitamin E seperti sayuran taoge dan brokoli.

RSPI Sulianti Saroso Isolasi 9 Orang, 2 Dipastikan Positif Corona
Indonesia
RSPI Sulianti Saroso Isolasi 9 Orang, 2 Dipastikan Positif Corona

Syahril belum bisa memastikan tujuh orang yang masuk pengawasan itu bakal negatif Corona

KPK Cekal Istri Edhy Prabowo ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cekal Istri Edhy Prabowo ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Iis Rosita Dewi, untuk bepergian ke luar negeri.

 Alami Gejala Mirip Corona, Dua Orang Masuk Ruang Isolasi RSUD Moewardi Solo
Indonesia
Alami Gejala Mirip Corona, Dua Orang Masuk Ruang Isolasi RSUD Moewardi Solo

Eko mengungkapkan dua orang pasien diisolasi rumah sakit setelah berpergian ke luar Provinsi Jawa Tengah. Identitas pasien tidak bisa ungkap karena itu bagian dari rahasia rumah sakit.