Potensi Pendapatan Negara Jika UU LLAJ Direvisi Kemacetan di Puncak Bogor. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), telah diajukan Komisi V DPR RI. Tetapi sampai saat ini, belum ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah untuk membahasnya.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo mengatakan, terdapat tiga potensi penerimaan dari revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Baca Juga:

RUU LLAJ Diharapkan Mengakomodasi Transportasi Online Berbasis Aplikasi

Potensi pertama, penambahan tarif PNBP yang mengakomodir berkembangnya teknologi di bidang transportasi, terutama transportasi umum berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baik dari sisi perizinan angkutan orang dan pengawasan angkutan umum online berbasis aplikasi.

"Artinya, kalau ada perusahaan-perusahaan atau startup yang bergerak di bidang transportasi, maka perizinannya akan menjadi potensi PNBP bagi Kemenhub," kata Wawan.

Kedua, penggalian sumber pendanaan dana preservasi jalan yang mencerminkan user's fee principle. Di dalam komponen pajak kendaraan bermotor saat ini hanya ada untuk daerah.

"Melalui revisi UU LLAJ, diharapkan ada semacam roadtax yang bisa dibagi bersama. Hal inilah yang bisa dipergunakan untuk salah satu sumber dana preservasi," katanya.

Ketiga, perubahan sanksi pidana atas pelanggaran over dimension and over load (ODOL) dan pelanggaran lalu lintas menjadi sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif.

"Saat ini, pelanggaran ODOL lebih banyak melalui pengadilan, di mana kalau melalui pengadilan tercatat sebagai PNBP kejaksaan," katanya.

Dia menjelaskan, sesuai Undang-Undang PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020, ada enam objek PNBP yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Keenam objek PNBP itu adalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pengelolaan Dana, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan Hak Negara lainnya.

"Secara prinsip, Kementerian Keuangan tidak bisa memberikan izin untuk penggunaan di kepolisian terhadap denda tilang yang tercatat PNBP-nya kejaksaan, sesuai Undang-Undang PNBP," kata Wawan.

Selain itu, Kemenkeu sendiri dalam hal ini tidak memasukkan denda tilang sebagai target pendapatan. Kemenkeu tidak mengharapkan banyaknya pelanggaran lalu lintas di lapangan, akan tetapi dengan menekankan pengawasan oleh pihak kepolisian pada lalu lintas.

"Sampai saat ini kebijakan untuk pendapatan tilang belum dipergunakan sama sekali (untuk preservasi jalan)," katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyebutkan bahwa delapan fraksi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Ia menyoroti Pasal 29 sampai 34 UU LLAJ yang menyebutkan bagaimana pembiayaan preservasi jalan tidak bisa dilepaskan dengan biaya yang dipungut oleh Polri melalui pajak kendaraan.

"Saya fokus pada kendaraan, kenapa ini jadi perhatian kami. Karena biaya preservasi jalan itu masih jauh dari harapan," jelas Hamka. (Asp)

Baca Juga:

Baleg DPR Segera Panggil Komisi V Bahas RUU LLAJ

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran
Indonesia
Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran

Puan berkunjung ke Kabupaten Karanganyar meresmikan kantor DPC PDIP Karanganyar dan meresmikan objek wisata New Kemukus di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Pemerintah Diminta Transparan Jelaskan Tarif PCR
Indonesia
Pemerintah Diminta Transparan Jelaskan Tarif PCR

Menurut Wana, berdasarkan catatan, sedikitnya terdapat empat kali perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak pandemi melanda Indonesia awal 2020 lalu.

 Sekolah di Yogyakarta Gelar PTM Terbatas Pekan Depan
Indonesia
Sekolah di Yogyakarta Gelar PTM Terbatas Pekan Depan

Sekolah di Kota Yogyakarta juga sudah menjalani verifikasi kesiapan sarana dan prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan dan semuanya dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jalan di Kabupaten Bengkalis
Indonesia
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jalan di Kabupaten Bengkalis

Dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona di lingkungan KPK, maka para tersangka akan diisolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan Gedung lama KPK, selama 14 hari.

Jokowi Terima Lili Pintauli Mundur Gugurkan Kelanjutan Sidang Etik Dewas KPK
Indonesia
Jokowi Terima Lili Pintauli Mundur Gugurkan Kelanjutan Sidang Etik Dewas KPK

Majelis etik telah menerima surat pengunduran diri dari Lili Pintauli selaku Wakil Ketua KPK

Kurang Bengkel, Penindakan Pelanggar Uji Emisi Terpaksa Ditunda
Indonesia
Kurang Bengkel, Penindakan Pelanggar Uji Emisi Terpaksa Ditunda

Karena prediksinya jumlah kendaraan di Jakarta itu ada 4,5 juta roda empat dan 14 juta sepeda motor

Pusat Berlakukan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Gibran: Ya Mau Gimana Lagi
Indonesia
Pusat Berlakukan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Gibran: Ya Mau Gimana Lagi

Pemerintah Kota Solo mulai ancang-ancang kembali melakukan penutupan tempat wisata.

Tim Siber Kemenkominfo Siaga Hadapi Konten Negatif Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Tim Siber Kemenkominfo Siaga Hadapi Konten Negatif Jelang Pemilu 2024

Kemenkominfo telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber, dan penangkal konten negatif.

Kesaksian Penjual Petasan Berbungkus Lembaran Al-Qur'an di Tangerang
Indonesia
Kesaksian Penjual Petasan Berbungkus Lembaran Al-Qur'an di Tangerang

“Ini lagi pada diperiksa ya. Ini harus ditelusuri karena dia (penjual) tidak tahu menahu, terus didrop dari mana,” kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim

Misi Perdamaian yang Dibawa Jokowi Tumbuhkan Kebanggaan Nasional
Indonesia
Misi Perdamaian yang Dibawa Jokowi Tumbuhkan Kebanggaan Nasional

Moeldoko mengatakan, kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia menjadi momentum untuk menumbuhkan kebanggaan nasional