Posko Pengaduan THR Dibuka Sampai 20 Mei Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Posko THR Keagamaan menerima 1.860 laporan. Laporan terdiri dari 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR pada periode 20 April hingga 18 Mei 2021.

Sebanyak 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi. Yaitu dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.

Baca Juga:

1.159 Perusahaan di Jateng Bayar THR Tanpa Dicicil

Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi dinas tenaga kerja di 21 provinsi.

"Sisanya masih terus kita periksa kelengkapan datanya," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (19/5).

Setelah menerima aduan, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut. Tahap berikutnya akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan rekomendasi berupa sanksi.

"Jadi kalau dihitung-hitung tiga sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," kata Ida.

Kemnaker masih memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2021 hingga Kamis, 20 Mei 2021.

Adapun lima topik konsultasi yang diadukan ke Posko THR 2021 yaitu THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan (ojek dan taksi online).

Menaker Ida Fauziah. (Foto: Antara)
Menaker Ida Fauziah. (Foto: Antara)

Selain itu, ada lima isu yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 yaitu THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20-50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena COVID-19.

Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah mulai tahap memverifikasi, validasi data dan informasi. Kemudian dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait.

"Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," tutup politikus PKB ini. (Knu)

Baca Juga:

Kemnaker Terima Ribuan Pengaduan soal THR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Pihak Penyebar Sertifikat Vaksin COVID-19 Jokowi di Internet
Indonesia
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Pihak Penyebar Sertifikat Vaksin COVID-19 Jokowi di Internet

Polisi diminta segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba mencuri dan menyebarkan informasi terkait dugaan sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Jokowi (Jokowi) yang bocor di internet.

Bamsoet: Perangi Pandemi COVID-19 Dibarengi Vaksinasi Ideologi
Indonesia
Bamsoet: Perangi Pandemi COVID-19 Dibarengi Vaksinasi Ideologi

MPR, tegas ia, meyakini melalui vaksinasi ideologi segala potensi ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal.

Kebutuhan Oksigen di RSUP Sanglah Bali Naik 2 Kali Lipat
Indonesia
Kebutuhan Oksigen di RSUP Sanglah Bali Naik 2 Kali Lipat

Jika dihitung kebutuhan O2 rata-rata 2000-2500 meter kubik dengan jumlah persediaan rata-rata dua kali lipat, 4000-5000 meter kubik, sehingga persediaan oksigen aman dan pendistribusiannya tidak pernah terhalang.

DPR Pastikan Penambahan Biaya Haji Tak Dibebankan ke Jemaah
Indonesia
DPR Pastikan Penambahan Biaya Haji Tak Dibebankan ke Jemaah

Penambahan biaya yang diusulkan Kemenag tersebut tidak akan memberatkan para calon jemaah haji.

Gibran Berikan Sanksi kepada ASN yang Ketahuan Makan Siang saat Jam Kerja
Indonesia
Gibran Berikan Sanksi kepada ASN yang Ketahuan Makan Siang saat Jam Kerja

"Ini tidak bisa dibiarkan. Pasti ada sanksi biar diurus BKPPD. Saya memergoki mereka saat lewat di sana ada ASN makan saya datangi mereka," papar dia.

Kejagung Lelang 3 Aset Milik Terpidana Korupsi Udar Pristono, Berminat?
Indonesia
Kejagung Lelang 3 Aset Milik Terpidana Korupsi Udar Pristono, Berminat?

Kejaksaan Agung (Kejagung) melelang barang rampasan terpidana kasus korupsi eks Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Udar Pristono.

Jenderal Andika Perkasa Positif COVID-19, Tak Hadiri Rapim TNI-Polri
Indonesia
Jenderal Andika Perkasa Positif COVID-19, Tak Hadiri Rapim TNI-Polri

"Yang saya hormati Panglima TNI yang pagi hari ini diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) karena beliau baru terkena COVID-19," kata Presiden Jokowi, Selasa.

Biaya Perawatan JIS Per Tahun Capai Rp 50 Miliar
Indonesia
Biaya Perawatan JIS Per Tahun Capai Rp 50 Miliar

PT Jakarta Propertindo (JakPro) setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp 50 miliar tiap tahun untuk perawatan stadion klub Persija Jakarta itu.

Polda Metro Usut Dugaan Penipuan Berkedok Perekrutan Satpol PP DKI
Indonesia
Polda Metro Usut Dugaan Penipuan Berkedok Perekrutan Satpol PP DKI

Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap aparat Satpol PP DKI gadungan.

Peningkatan Transaksi Daring Dorong Naiknya Kejahatan Siber
Indonesia
Peningkatan Transaksi Daring Dorong Naiknya Kejahatan Siber

Sepanjang 2017 hingga 2020 tercatat ada 16.845 laporan tindak pidana penipuan siber yang masuk ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Polri.