Posko Pengaduan THR Dibuka Sampai 20 Mei Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Posko THR Keagamaan menerima 1.860 laporan. Laporan terdiri dari 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR pada periode 20 April hingga 18 Mei 2021.

Sebanyak 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi. Yaitu dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.

Baca Juga:

1.159 Perusahaan di Jateng Bayar THR Tanpa Dicicil

Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi dinas tenaga kerja di 21 provinsi.

"Sisanya masih terus kita periksa kelengkapan datanya," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (19/5).

Setelah menerima aduan, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut. Tahap berikutnya akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan rekomendasi berupa sanksi.

"Jadi kalau dihitung-hitung tiga sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," kata Ida.

Kemnaker masih memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2021 hingga Kamis, 20 Mei 2021.

Adapun lima topik konsultasi yang diadukan ke Posko THR 2021 yaitu THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan (ojek dan taksi online).

Menaker Ida Fauziah. (Foto: Antara)
Menaker Ida Fauziah. (Foto: Antara)

Selain itu, ada lima isu yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 yaitu THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20-50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena COVID-19.

Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah mulai tahap memverifikasi, validasi data dan informasi. Kemudian dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait.

"Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," tutup politikus PKB ini. (Knu)

Baca Juga:

Kemnaker Terima Ribuan Pengaduan soal THR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur

Postingan itu dimaksudkan untuk memberitahukan publik, semua fraksi DPRD DKI sepakat untuk mencopot Anies Baswedan.

PPP Bakal Pertahankan Pasal Perzinaan di RKUHP
Indonesia
PPP Bakal Pertahankan Pasal Perzinaan di RKUHP

Pihak yang tidak setuju keberadaan pasal perzinaan dan beragumentasi bahwa RKUHP masuk terlalu jauh dalam ruang privat dinilainya, hanya belajar hukum barat, filsafat hukum barat, dan budaya hukum barat.

Autopsi Selesai, Terduga Pelaku Teror ZA Bakal Dimakamkan di Pondok Ranggon
Indonesia
Autopsi Selesai, Terduga Pelaku Teror ZA Bakal Dimakamkan di Pondok Ranggon

Pelaku teror masuk melalui pintu belakang Mabes Polri melewati pos penjagaan. Kepada petugas, wanita tersebut menanyakan kantor pos yang berada di Mabes Polri.

Musim Hujan, Neduh Sembarangan Bisa Dikenakan Pidana
Indonesia
Musim Hujan, Neduh Sembarangan Bisa Dikenakan Pidana

"Ada pasalnya, rata-rata di bawah flyover ada rambu dilarang berhenti. Kalau dia berhenti, berarti melarang rambu Pasal 287 (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)," jelas Sambodo.

KRI Nanggala 402 Tenggelam, Menag Minta Rakyat Indonesia Melangitkan Doa
Indonesia
KRI Nanggala 402 Tenggelam, Menag Minta Rakyat Indonesia Melangitkan Doa

Menag mengajak masyarakat untuk "melangitkan doa" bagi seluruh awak KRI Nanggala 402 yang hingga kini masih dalam pencarian setelah dinyatakan subsunk (tenggelam).

PT HKTI Gelar Tanam Pohon Serentak Pekan Depan
Indonesia
PT HKTI Gelar Tanam Pohon Serentak Pekan Depan

Dengan memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan rumah itu dapat mengurangi krisis pangan dalam rumah tangga

Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE
Indonesia
Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE

Padahal hak berpendapat warga negara secara resmi telah diatur dalam konstitusi UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Epidemiologi UI: Anies Terburu-buru Terapkan PSBB Transisi
Indonesia
Epidemiologi UI: Anies Terburu-buru Terapkan PSBB Transisi

"Jadi, menurut saya, Pak Gubernur terlalu terburu-buru melakukan PSBB transisi disaat ancaman COVID-19 tinggi akibat demo beberapa hari lalu," ujar Miko

PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap

“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar Anthony

Pelarangan Knalpot Bising Diperluas Hingga Sudirman-Thamrin
Indonesia
Pelarangan Knalpot Bising Diperluas Hingga Sudirman-Thamrin

Meski begitu, dirinya tidak merinci kapan persisnya penerapan di Jalan Sudirman dan Thamrin ini dilakukan