Posko Pemantauan PPMK Terlalu Fokus di Jawa dan Bali Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. (ANTARA/Prisca Triferna)

Merahputih.com - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menyebut, pada perkembangan pelaksanaan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ada 22.832 posko yang telah terbentuk di 30 provinsi.

Pembentukan posko didominasi di Pulau Jawa dan Bali, yakni ada 19.845 posko. Sedangkan 2.987 posko lainnya berada di 23 provinsi lain. Adapun posko yang paling banyak terbentuk di Jawa Barat sebanyak 6.873 posko, Jawa Tengah ada 6.475 posko, dan Jawa Timur ada 4.216 posko.

Baca Juga:

Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19

“Saya mengapresiasi kepada seluruh provinsi yang telah mengkoordinasikan daerahnya hingga tingkat desa atau kelurahan,” kata Wiku pada acara konferensi pers virtual 'Perkembangan Penanganan COVID-19 di Indonesia per 4 Maret 2021', Kamis (4/3).

Satgas COVID-19 juga menerima laporan kinerja yang diterima setiap harinya dari seluruh provinsi. Laporan kinerja yang paling banyak dilakukan di posko adalah edukasi dan sosialisasi 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan total satu juta laporan.

Sedangkan untuk pembagian masker lebih dari 200.000 laporan, serta penegakan disiplin lebih dari 130.000 laporan. Pelaksanaan PPKM mikro yang sedang berlangsung merupakan model pengendalian cukup efektif dan merupakan modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana.

Untuk perkembangan peta zonasi risiko yang dibuat sejak awal Mei 2020 hingga Februari 2021 menunjukkan perkembangan begitu cepat.

Pasalnya, pada awal Mei, zona hijau masih terlihat banyak di wilayah barat dan timur Indonesia. Kemudian, semakin lama semakin berkurang hingga tersisa sangat sedikit pada Februari 2021. “Hanya empat kabupaten/kota tanpa kasus baru, dan hanya empat kabupaten/ kota tidak terdampak,” kata Wiku.

Calon penumpang kereta meniup kantong nafas saat mengikuti tes deteksi COVID-19 menggunakan GeNose C19 di Stasiun Pasar Senen di Jakarta, Senin (22/2/2021). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Calon penumpang kereta meniup kantong nafas saat mengikuti tes deteksi COVID-19 menggunakan GeNose C19 di Stasiun Pasar Senen di Jakarta, Senin (22/2/2021). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Selain itu, lanjut Wiku, zona oranye yang awalnya hanya didominasi Pulau Jawa dan sedikit Pulau Kalimantan dan Sumatera, pada perkembangannya menunjukkan peningkatan sangat signifikan.

Hingga pada Desember 2020, seluruh pulau di Indonesia didominasi oleh kabupaten/kota dengan zona risiko oranye. Meski begitu, saat ini zona oranye perlahan menurun.

Tercatat pada Februari 2021, zona oranye tidak mendominasi di Pulau Sumatera, dan Papua, meskipun jumlahnya tetap mendominasi. “Ini menunjukan perkembangan zona risiko di Indonesia mengarah ke perpindahan ke zona oranye atau zona dengan risiko sedang,” tuturnya.

Selanjutnya, Wiku juga mengatakan, per 28 Februari, jumlah zona oranye ada 277 kabupaten/kota atau lebih dari 50% dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Kondisi saat ini perlu diperbaiki, khususnya bagi kabupaten/kota yang sudah berbulan-bulan berada di zona oranye agar segera berbenah dalam penanganan COVID-19. “Selalu saya sampaikan zona oranye bukan zona risiko yang aman,” ucapnya.

Baca Juga:

Dalam 24 Jam, 8.686 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Wiku mengatakan, perkembangan zona risiko setiap minggu dapat dipantau pada laman covid19.go.id/petarisiko. Dengan begitu, perkembangan dijadikan sebagai salah satu target penanganan untuk segera diperbaiki keadaannya.

“Jangan sampai ada daerah yang lebih dari 10 bulan berada di zona oranye. Harus ada perubahan yang lebih baik,” kata Wiku. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PN Jakpus Lockdown, Sejumlah Hakim Positif COVID-19
Indonesia
PN Jakpus Lockdown, Sejumlah Hakim Positif COVID-19

Bambang pun merinci jumlah pegawai dan hakim yang reaktif maupun positif COVID-19

DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal
Indonesia
DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal

DPRD Jawa Barat menyoroti persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang kerap terlambat.

Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin
Indonesia
Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin

Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

Vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan di Indonesia pekan depan, Rabu (13/1).

Vaksinasi COVID-19 di Bandung Masuk Gelombang Kedua
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Bandung Masuk Gelombang Kedua

Vaksinasi bukan satu satunya penurun atau penolakan COVID-19. Ada cara-cara lain yang mendukung selain vaksinasi, yakni menjalankan protokol kesehatan 5M dan 1T.

IKAPPI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Pedagang di Pasar Tradisional
Indonesia
IKAPPI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Pedagang di Pasar Tradisional

IKAPPI meminta Kementerian Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi di pasar tradisional karena persoalan pendataan vaksinasi menjadi terkendala saat ini menyasar ke pedagang pasar.

Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes
Indonesia
Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta, pengelola bandara tegas menerapkan protokol kesehatan, apalagi kini tengah muncul strain virus Corona baru dari Inggris.

Polisi Belum Temukan Bukti Kartel Kremasi Jenazah COVID-19 di Jakbar
Indonesia
Polisi Belum Temukan Bukti Kartel Kremasi Jenazah COVID-19 di Jakbar

Polres Metro Jakarta Barat sampai saat ini masih belum menemukan bukti kuat terkait dugaan kartel kremasi jenazah COVID-19.

Geledah Bapenda dan BKD Bandung Barat, KPK Amankan Dokumen Korupsi Proyek COVID-19
Indonesia
Geledah Bapenda dan BKD Bandung Barat, KPK Amankan Dokumen Korupsi Proyek COVID-19

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Imam Besar Masjid Istiqlal: Jangan Ragu Pada Vaksin
Indonesia
Imam Besar Masjid Istiqlal: Jangan Ragu Pada Vaksin

Vaksin COVID-19 termasuk dalam kemaslahatan yang lebih baik dijalani