Positivity Rate Turun, Warga Tetap Harus Jaga Prokes Perawatan pasien COVID-19. (Foto:Antara)

MerahPutih.com - Positivity rate di Ibu Kota saat ini mulai menunjukan penurunan. Berdasarkan data per tanggal 24 Juli 2021, angka positivity rate di Jakarta sebesar 24 persen angka ini, sempat melonjak hingga mencapai 43 persen pada tanggal 13 Juli 2021.

Dimana penambahan kasus harian positif COVID-19 sebesar 12.182 kasus. Kemudian, sambungnya, tren positivity rate itu mulai menurun menjadi 41 persen pada 16 Juli. Lalu turun lagi menjadi 36 persen di tanggal 18 Juli, dan turun menjadi 28 persen di tanggal 21 Juli.

Baca Juga:

Gelar Vaksinasi COVID-19, Unpad Tidak Layani Masyarakat Umum

"Dan hari ini, per kemarin itu angkanya 24 persen. Jadi ada tren positivity rate yang menurun,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies dalam konfrensi pers virtual (25/7).

Selain itu, Anies mengatakan, tingkat testing di Jakarta juga selalu tinggi. Kementerian Kesehatan mengharuskan pelaksanaan testing 15 kali lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Namun, kata dia, DKI Jakarta sudah melampaui itu, bahkan beberapa kali testing yang dilakukan sudah di atas 30 kali standar WHO.

"Dengan begitu kami cukup yakin atas angka positivity rate itu. Jadi kalau Anda menyaksikan angka positivity rate turun, artinya memang ada tren turun," ujarnya.

Meski angka positivity rate menurun, Anies menegaskan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa puncak kasus gelombang kedua virus corona ini telah terlewati. Sebab, menurut dia, untuk mengetahui hal tersebut dibutuhkan waktu beberapa pekan.

"Jadi menurut saya, kita jangan buru-buru menyimpulkan. Karena ini berbeda dengan aliran arus lalu lintas yang bisa diprediksi jam-jaman. Kalau ini waktunya perlu mingguan," jelas dia.

Ia mengatakan, masyarakat merespons berbeda penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 dan pembagian bantuan sosial (bansos). Diketahui, keduanya adalah program bantuan gratis dari pemerintah.

Gubernur DKI Anies Baswedan. (Foto:  Antara)
Gubernur DKI Anies Baswedan. (Foto: Antara)

"Vaksinasi berbeda dengan kalau menyelenggarakan bansos. Kalau bansos pasang tenda, pengumuman bansos, semua orang datang," ucap Anies.

Sementara, pemerintah harus bekerja dua kali ketika menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 dan perlu menyediakan pasokan vaksin terlebih dahulu. Lalu, pemerintah harus mengajak masyarakat untuk datang. Hal ini karena tak semua masyarakat bersedia untuk divaksinasi.

"Kalau alat vaksin siap 1.000, yang datang hanya 200, maka catatannya tetap 200. Jadi harus ada suplai dan demand," ujar Anies. (Knu)

Baca Juga:

Setelah PPKM Darurat, Jokowi Harus Jadi Komandan Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun
Indonesia
Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun

Mantan Kapolri ini berharap, angka kasus COVID-19 usai 2 Agustus dapat melandai. Dengan begitu, dapat berdampak pada berbagai sektor, misalnya pada penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR).

Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan
Indonesia
Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan

Wapres Ma’ruf Amin menerima Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (9/6), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta.

Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin
Indonesia
Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini memberitahukan informasi ini melalui akun Twitter-nya, Minggu (30/5) malam.

Massa Blokade Simpang Harmoni, Warga Diminta Cari Jalur Alternatif
Indonesia
Massa Blokade Simpang Harmoni, Warga Diminta Cari Jalur Alternatif

Arus lalu lintas dari seluruh titik tidak bergerak

Masuk Yogyakarta, Kendaraan Travel Ditahan Sampai Lebaran Usai
Indonesia
Masuk Yogyakarta, Kendaraan Travel Ditahan Sampai Lebaran Usai

Sanksi tegas diberikan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah adanya angkutan yang menyelundupkan penumpang.

1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi
Indonesia
1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi

Sesuai dengan amanat UUD terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah yaitu harus memberi rasa aman dan nyaman kepada warganya.

Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI
Indonesia
Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI

"Mau digunakan atau tidak, yang jelas kami sudah bekerja dengan serius agar DKI bebas banjir," terangnya

KPK Sidik Dugaan Gratifikasi di Pemkab Lampung Utara
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Gratifikasi di Pemkab Lampung Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara.

Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya
Indonesia
Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya

Kota Solo bakal menggandeng enam daerah lain di Soloraya untuk merealisasikan program prioritas pemerintahan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Polri: Badge Awards untuk Pelapor Tindak Pidana di Medsos Masih Wacana
Indonesia
Polri: Badge Awards untuk Pelapor Tindak Pidana di Medsos Masih Wacana

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan program tersebut masih dalam perencanaan.