Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta Ilustrasi virus Corona. (ANTARA/HO/20)

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan melakukan kembali pengetatan mobilitas warga seperti masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) awal, menyusul naiknya positivity rate virus corona mencapai 10 persen.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, peningkatan kasus COVID-19 lantaran Pemprov DKI lemah dalam melakukan pengawasan masa PSBB transisi.

Baca Juga:

Update Kasus COVID-19 DKI Senin (24/8): 34.295 Positif, 25.463 Orang Sembuh

"Sebelum ini saya sudah pernah ingatkan, DKI warning. Harus berani kunci lagi DKI ini. Dance with COVID-19 memang hukumnya seperti itu," ucap Zita di Jakarta, Selasa (25/8).

Menurut dia, sudah seharunya pemerintah mempunyai solusi yang jitu dalam mengendalikan penyakit corona di ibu kota sampai mempunyai vaksin corona. Tak hanya mengandalkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun secara rutin).

"Memang sudah saatnya kita harus survive, sampai vaksin itu ada. Tentu survive-nya dengan upaya-upaya kebijakan dari pemerintah, tidak kosong," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

Politikus PAN ini pun berharap kepada Pemprov DKI untuk betul-betul menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

"Memang sudah saatnya pengendalian ketat berskala lokal diterapkan. Ini upaya kita untuk survive," paparnya.

Menurutnya, juga pemerintah DKI perlu melibatkan elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat dan Karang Taruna sebagai fungsi kontrol pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan masyarakat.

"Libatkan sampai level RT/RW. Ada anak muda/mudi kita di Karang Taruna, libatkan mereka untuk keliling sebagai bentuk kontrol di lingkungan warga. Sudah saatnya kita kerahkan untuk kerjasama bahu membahu membantu Pemprov," tutupnya.

Baca Juga:

Selama Agustus, Sembilan Klaster Ini Bikin Jumlah Kasus COVID-19 di DKI Meroket

Adapun diketahui pada Senin (24/8) kemarin data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) menyebutkan untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 10 pesen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 6,1 persen

Organisasi kesehatan dunia atau WHO menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen. (Asp)

Baca Juga:

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta Positif COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nasib Pembukaan Bioskop Ada di Pergub PSBB Total
Indonesia
Nasib Pembukaan Bioskop Ada di Pergub PSBB Total

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparekraf DKI Gumilar Ekalaya menyampaikan, bila Pergub PSBB total sudah keluar, akan dipastikan hiburan bioskop ditunda.

Larangan Mudik Lebaran, Polda Jateng Antisipasi 14 titik Perbatasan
Indonesia
Larangan Mudik Lebaran, Polda Jateng Antisipasi 14 titik Perbatasan

Ia tidak ingin muncul klaster baru di Jawa Tengah akibat mudik

Serap Beras Petani, Bulog Pastikan Cadangan Beras Capai 1 Juta Ton
Indonesia
Serap Beras Petani, Bulog Pastikan Cadangan Beras Capai 1 Juta Ton

Sampai dengan 26 Maret 2021, Bulog sudah menyerap sebanyak lebih dari 180.000 ton setara beras produksi dalam negeri dari seluruh Indonesia.

Densus Bekuk Terduga Teroris di Jepara dan Sleman, Kepala BNPT: Mereka Anggota Jaringan JI
Indonesia
Densus Bekuk Terduga Teroris di Jepara dan Sleman, Kepala BNPT: Mereka Anggota Jaringan JI

Terduga teroris tersebut diketahui sebagai jaringan Jamaah Islamiyah (JI) pimpinan Para Wijayanto, yang sebelumnya ditangkap duluan Densus 88.

COVID-19 Terkendali, Wilayah Jakarta Pusat Diklaim Keluar dari Zona Merah
Indonesia
1,5 Juta Tenaga Medis Dapat Prioritas Suntik Vaksin COVID-19
Indonesia
1,5 Juta Tenaga Medis Dapat Prioritas Suntik Vaksin COVID-19

Vaksinasi dilakukan dengan dua skema yakni melalui bantuan pemerintah dan vaksin secara mandiri.

Pemprov DKI Tak Masalahkan Aturan Isolasi Lima Hari Bagi WNA
Indonesia
ABK Indonesia Dibunuh di Kapal Tiongkok, Pemerintah Diminta Investigasi
Indonesia
ABK Indonesia Dibunuh di Kapal Tiongkok, Pemerintah Diminta Investigasi

Kapal dengan bendera Tiongkok itu diduga telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seorang anak buah kapal (ABK) asal Indonesia meninggal dunia.

Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020
Indonesia
Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020

Persentase penindakan hanya sebesar 20 persen

Jelang Hari Tenang Pilkada, Kominfo Harus Pantau Medsos
Indonesia
Jelang Hari Tenang Pilkada, Kominfo Harus Pantau Medsos

KPU harus memastikan pendistribusian logistik untuk pilkada dapat dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah.