Posisi Wakil Panglima TNI Dikritik karena Terkesan Bagi-bagi Jabatan Direktur SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Direktur SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menduga, jabatan Wakil Panglima TNI yang baru dimuculkan hanya sekadar bagi-bagi jabatan. Pasalnya, ada ratusan jabatan perwira menengah hingga tinggi yang belum mendapatkan jabatan strategis.

Bonar melihat, sejatinya jabatan Wakil Panglima TNI tak penting mengingat sudah ada tiga kepala staf angkatan yang berbintang empat.

Baca Juga:

Istana: Wakil Panglima TNI Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

"Sebetulnya sih ini tak terlalu signifikan. Apa sih kepentingannya ada Wakil Panglima TNI," kata Bonar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berfoto bersama para kepala staf TNI di Makam Soeharto (Foto: Twitter @Puspen_TNI)
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berfoto bersama para kepala staf TNI di Makam Soeharto (Foto: Twitter @Puspen_TNI)

Ia menyebut, posisi yang menumpuk di internal perwira membuat Jokowi harus memberikan ruang.

"Kalau mereka hanya perwira aktif di Mabes saja itu berbahaya juga. Karena mereka perwira aktif yang profesional dan berprestasi, kalau hanya distafkan saja bisa saja mencari 'kanal' yang lain," imbuh Bonar.

Bonar mengatakan, jabatan wakil panglima yang tepat adalah mengikuti rotasi. Jika kini Panglima TNI adalah Marsekal Hadi Tjahjanto dari AU, kemungkinan besar panglima mendatang dari TNI AD.

Baca Juga:

Jokowi Kembali Hidupkan Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Tugas-Tugasnya

"Sebaiknya Wakil Panglima TNI AL. Kebutuhan strategis juga. Kalau lihat Jokowi ingin memperkuat maritim, maka wakil panglima cocok dari AL," tutup Bonar.

Direktur SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos. (Foto: MP/Kanugrahan)
Direktur SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos. (Foto: MP/Kanugrahan)

Bonar mengatakan, posisi nonjob di Mabes TNI sangat banyak sehingga dibentuk satuan dan posisi.

"Ini tak terelakan. Mudah-mudahan saja pembentukan posisi ini untuk memenuhi komposisi ini. Ini warisan dari Orde Baru peran dwifungsi ini memungkinkan karena saat itu perwira aktif menempati jabatan sipil seperti wali kota, menteri, dan dubes," imbuh Bonar. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Idham Azis Langsung Minta Restu ke Panglima TNI, Ada Apa?


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH