Pomad Dikenalkan Program Perlindungan Saksi dan Korban Gedung LPSK Jakarta (Foto: Antara/Net)

MerahPutih.com – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo memperkenalkan program perlindungan saksi dan korban kepada peserta Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) Tahun 2020.

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung AH Nasution di kompleks Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (26/1), itu juga dihadiri langsung Komandan Puspomad Letnan Jenderal Dodik Wijanarko.

Menurut Hasto, LPSK dan TNI AD saat ini tengah menjajaki kemungkinan bekerja sama yang akan dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman, terkait program perlindungan saksi dan korban dalam perkara yang ditangani Polisi Militer.

Baca Juga:

LPSK Siap Lindungi Saksi Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya

“Kerja sama masih kita jajaki. Bahkan, mungkin tidak saja dengan TNI AD, tetapi juga dengan Mabes TNI (meliputi TNI AD, AL dan AU). Tapi, kita akan usahakan dulu dengan TNI AD dalam waktu dekat,” kata Hasto.

Meski nota kesepahaman antara LPSK dan TNI AD masih dalam penjajakan, lanjut Hasto, LPSK akan tetap membantu penyidik dari Puspomad yang memerlukan program perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara yang ditangani.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menanggapi kasus penganiayaan A (Foto: antaranews)
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menanggapi kasus penganiayaan A (Foto: antaranews)

Komandan Puspomad Letnan Jenderal Dodik Wijanarko menegaskan, sambil menunggu nota kesepahaman TNI AD dengan LPSK, jika memang ada saksi dan korban yang memerlukan perlindungan LPSK, penyidik Pomad bisa mengajukannya.

“Jika memang diperlukan perlindungan LPSK, silakan ajukan ke Dansat Idik. Nanti, Dansat Idik yang akan meneruskannya ke LPSK sambil menunggu MoU TNI AD dan LPSK terealisasi,” ujar Dodik.

Baca Juga:

Merasa Jadi Korban Saat Demo Tolak UU Ciptaker? Lapor Saja ke LPSK

Materi perlindungan saksi dan korban ternyata menarik perhatian peserta rakernis dari seluruh Indonesia itu. Salah satunya yang ditanyakan apakah LPSK melindungi saksi dan korban hingga ke pelosok Indonesia.

Selain itu, juga ditanyakan perihal bentuk perlindungan LPSK, apakah sebatas perlindungan fisik atau bisa lebih, seperti perlindungan bagi anggota yang berani bersaksi membongkar penyalahgunaan wewenang yang dilakukan atasannya. (Pon)

Baca Juga:

LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soroti Pengadaan yang Dilakukan Polri, DPR: Agak Samar-Samar
Indonesia
Soroti Pengadaan yang Dilakukan Polri, DPR: Agak Samar-Samar

Polri memastikan proses lelang tender pengadaan barang dilakukan secara transparan

Hari Ini Jakarta Hujan Terus Menerus, BMKG Keluarkan Peringatan Dini
Indonesia
Hari Ini Jakarta Hujan Terus Menerus, BMKG Keluarkan Peringatan Dini

Kepulauan Seribu diperkirakan berawan di siang hari dan hujan lokal malam hari.

Gerindra Panggil Kadernya yang Usulkan RUU Ketahanan Keluarga
Indonesia
Gerindra Panggil Kadernya yang Usulkan RUU Ketahanan Keluarga

Sebagian besar anggota Fraksi Partai Gerindra sedang menginventarisir poin-poin yang ada dalam RUU Ketahanan Keluarga

Gegara Rizieq Shihab, Anies Dipanggil Polisi
Indonesia
Gegara Rizieq Shihab, Anies Dipanggil Polisi

Argo menegaskan klarifikasi ini terkait dugaan tindak pidana pelanggaran pasal UU Kekarantinaan Kesehatan.

Upacara HUT ke-75 RI di Istana, Anggota Paskibra Dirampingkan
Indonesia
Upacara HUT ke-75 RI di Istana, Anggota Paskibra Dirampingkan

Jumlah Paskibra hanya delapan orang ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan Upacara HUT ke-75 RI di seluruh daerah di Indonesia

Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022
Indonesia
Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022

Mengingat wabah corona yang belum usai, sejumlah pihak meminta kepada Pemerintah untuk menunda Pilkada hingga kasus virus corona terkendali demi keselamatan masyarakat.

Minta Pilkada 2020 Ditunda, Warga Solo Ajukan Gugatan Judicial Review ke MK
Indonesia
Minta Pilkada 2020 Ditunda, Warga Solo Ajukan Gugatan Judicial Review ke MK

Gugatan di MK tersebut diterima dengan nomor register Tanda Terima Permohonan Nomor 134/PAN.ONLINE/2020.

Di Hadapan Megawati, Ini yang Dikatakan Gibran Usai Resmi Maju di Pilkada 2020
Indonesia
Mahasiswa UNS Surakarta Nilai UU Ciptaker Berpotensi Tingkatkan Jumlah Kemiskinan
Indonesia
Mahasiswa UNS Surakarta Nilai UU Ciptaker Berpotensi Tingkatkan Jumlah Kemiskinan

Ia menambahkan Omnibus Law diaggap dapat beresiko pada warga rentan miskin sehingga dapat membuat jumlah kemiskinan akan bertambah.

Cerita Calon Pengantin Harap-Harap Cemas Nikah Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Cerita Calon Pengantin Harap-Harap Cemas Nikah Saat Pandemi COVID-19

Nurul akan mengikuti semua aturan yang ditetapkan pihak gedung