Polri Ungkap Potensi Konflik SARA saat Pilkada 2024 Tinggi

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 10 Agustus 2024
Polri Ungkap Potensi Konflik SARA saat Pilkada 2024 Tinggi

Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Asep Edi Suheri.(foto: dok Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PILKADA 2024 makin dekat. Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Asep Edi Suheri meminta anak buahnya di lapangan untuk mengoptimalkan upaya cooling system atau melakukan pendinginan suhu politik jelang Pilkada 2024.

“Waspadai kerawanan konflik lumayan tinggi. Hal ini perlu kita antisipasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak nanti,” kata Irjen Asep di Surabaya, Jawa Timur, dikutip Sabtu (10/8).

Menurutnya, berbagai ancaman bisa terjadi merliputi konflik SARA, berita bohong, dan polarisasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia mengingatkan perintah Presiden Joko Widodo pada HUT ke-78 Bhayangkara pada 1 Juli 2024 bahwa Polri harus adaptif dan proaktif untuk menetralisasi residu politik. Langkah itu seperti memitigasi disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa agar Pilkada 2024 bisa berlangsung aman, jujur, dan adil.

Baca juga:

Bahas Pilkada 2024, Jokowi Kumpulkan Bupati hingga Gubernur di IKN



“Pada kesempatan yang sama, Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri akan berupaya maksimal dalam mengeliminasi potensi konflik menjelang Pilkada melalui optimalisasi Nusantara Cooling System,” ujarnya.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pilkada nanti, para Kasatwil intensif dalam melakukan cooling system. Hal itu seperti apa yang dilakukan Ops NCS Polri pada pilpres dan pileg lalu. Upaya preemtif dan preventif dilakukan menyambangi para ulama, kiai, habib, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta mengadakan bakti sosial.

“Temui para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, dan kegiatan sosial, bangun narasi besar yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya pilkada aman dan damai,” ujarnya.

Selain itu, Kasatwil juga harus intensif turun ke lapangan, kelola potensi konflik, dan mengoptimalkan peran anggota intelkam dan Bhabinkamtibmas.

“Keberhasilan kasatwil itu dilihat dari bisa mengelola potensi yang kecil jadi tidak ada dan yang besar jadi kecil itu keberhasilan,” pungkas Asep.(knu)


Baca juga:

Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024

#Polri #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Bagikan